DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal, Penambahan Penyertaan Modal, Tata Cara Penyertaan Modal, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamhahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Kepada Perusahaan Daerah Nusa Gelang; Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor L74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Mengingat : 1. b. c. 2. Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a287|;
4.Undang*Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OA7 tentang Perseroan Terbatas (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7561; Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389); Undang-Und,ang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar. Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) B. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 5. 6. 7. 9. 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun zDtl tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor O3 Tahun 2OA4 tentang Pemhentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2AO4 Nomor 03 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor O3); Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 ?ahun 2CIO4 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Buru {Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2AO4 Nomor 04, dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor O4); Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 1O Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru {Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun zAn Nomor 1"0, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 10); PENAMBAHAN PEI{YER?AAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH NUSA GELANG. 10. 11. 12. Dengan Persetul'uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAtsUPATEN BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : Menetapkan : 3. 4. 5. 6.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom; Bupati adalah Bupati Buru; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Buru; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru; Pernyataan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahan Daerah;
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru; B. Perusahan Daerah adalah perusahan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya,yang badan hukumnya berbentuk Perusahan Daerah;
9.Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buru;
10.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang selanjutnya disebut PT Bank Maluku adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota semaluku; ll.Perusahaan Daerah Nusa Gelan Kabupaten Buru, yang selanjutnya disebut PD Nusa Gelang adalah Perusahaan Daerah Nusa Gelan Kabupaten Buru;
12.Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Buru, yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Buru adalah Perusahan Daerah yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan Air Minum yang cukup dan sehat, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oLeh pemerintah Kabupaten Buru melalui penyertaan langsung dari Kekayaan daerah yang dipisahkan; 13' Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah atau disingkat BpKKD adalah Badan pengerola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru; 14' Penarnbahan Penyeriaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak kgriga dengan suatu imbalan tertentu; 15' Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modallsaham daerah pada Badan usaha Milik Daerah atau badan hukurn lainnya yang dimiliki Daerah;
16.Kas umum Daerah adarah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepara daerah untuk menampung seluruh penerimaan dearah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluran daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru kepada perusahaan Daerah Nusa Gelan sampai dengan tahun 2ol4 adalah sebesar Rp. 321.2s7.000.00,- (tiga ratus dua puiuh satujuta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal yang disetor oleh pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Nusa Gelan tahun 201g sebesar Rp s00.000.000.00,_

Pasal 4

Penyaluran penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Nusa Gelan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan apabila terdapat kekurangan rearisasi di tahun berkenan, dapat dianggarkan dan dibayar di tahun berikutnya. {u 12)

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara memberikan penyeretaan modal pada Perusahaan Daerah Nusa Gelan untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai modal kegiatan usaha; Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, penyertaan modal dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha-usaha }ain sesuai dengan kebutuhan yarg diputuskan dalam Rapat umum pemegang Saham; Penyetoran penyertaan modal Pemerintah Daerah dari tahun 2A17 sampai dengan tahun 2ozt dilakukan setiap tahun anggaran pada awal tahun anggararl berkenaan.

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahan Daerah Nusa Gelan dilakukan melalui pencantumarlnya pada bagian pengeluaran APBD setiap tahun.

Pasal 7

Direksi Perusahaan Daerah Nusa Gelan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru mengenai penerimaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Nusa Gelan untuk setiap tahun; Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru pada PT. Bank Maluku, Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Buru dan Perusahaan Daerah Nusa Gelang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. t3) {1) (2\ Pemerintah Kabupaten Buru pada PT. Bank Maluku, Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Buru dan Perusahaan Daerah Nusa Gelang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peratrrran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru. Ditetapkan di Namlea pada tanggal O6 Desember 2018 RU,U UMASUGI Diundangkan di Namlea pada tanggal 06 Desember 2O18 /sexneraRls DAERAH KABUrATEN BURU, z { o^[Y{ MAD ASSAGAF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN (11/56/2ol8l BURU, PROVINSI MALUKU :

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…