DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2023.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 4
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 5
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Angaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 6
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuagan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1077);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
30.Keputusan Gubernur Maluku Nomor 821 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Buru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2023;
31.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 43);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 17). 8 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penmabbah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 9
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
6.Bupati adalah Bupati Buru.
7.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8.Daerah adalah Kabupaten Buru.

Pasal 2

1.APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
2.APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 810.286.085.894,00 (Delapan ratus sepuluh milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 808.981.258.836,00
b.Belanja Daerah Rp. 807.786.085.894,00 Surplus Rp. 1.195.172.942,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 1.304.827.058,00
2. 2.Pengeluaran Rp. 2.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. (1.195.172.942,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 10

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 808.981.258.836,00 (Delapan ratus delapan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (Empat puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.042.466.000,00 (Enam belas milyar empat puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.066.349.000,00 (Lima belas milyar enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.528.424.543,00 (Tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah). 11
(5)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.362.760.457,00 (Sepuluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 763.981.258.836,00 (Tujuh ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 748.762.784.000,00 (Tujuh ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.218.474.836,00 (Lima belas milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). 12

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 807.786.085.894,00 (Delapan ratus tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 558.759.150.218,00 (Lima ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Hibah; dan
4. d.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 372.053.419.934,00 (Tiga ratus tujuh puluh dua milyar lima puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 168.335.480.364,00 (Seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
(4)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.269.049.920,00 (Dua belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). 13
(5)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.101.200.000,00 (Enam milyar seratus satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 108.278.000.154,00 (Seratus delapan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
2. b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
3. c.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
4. d.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
(2)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.991.567.343,00 (Dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
(3)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.354.370.329,00 (Tiga puluh dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 47.000.357.982,00 (Empat puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
(5)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.931.704.500,00 (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah). 14

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.070.477.402,00 (Sebelas milyar tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah), merupakan jenis Belanja Tidak Terduga.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…