menetapkanPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018; : 1. Pasal 18 ayat
(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18. Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 4 22. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomnor 310);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Angaran Pendapatan dan Anggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomnor
825);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor
12); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURUTAHUN ANGGARAN 2018. Pasal I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:1, Pendapatan Daerah Rp. 900.202.654.846,00 2. Belanja Daerah RD, 955,182,668605.60 Surplus/(Defisit) Rp. (54.980.013.759,60) Pembiayaan : a, Penerimaanb, Pengeluaran RD. 500.000000,00 Rp. 55.480.013.759,60 Pembiayaan Netto RD.54.980.013.759.00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: p.[0.OO] 6 Pasal 2
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.
50.283.723.969,00
b.Dana Perimbangan sejumlah Rp.
742.920.343.000,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 106.998.587.877,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a.Pajak Daerah sejumlah Rp.
8.337.095.700,00
b.Retribusi Daerah sejumlahc. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.
9.319.624.642,00 Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 30.627.003.627,00
(3)Dana Petimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri darijenis pendapatan :
a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp.
14.509.018.000,00
b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.
500.117.604.000,00
c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.
228.293.721.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri darijenis pendapatan:
a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp.
0,00
b.Dana darurat sejumlahc.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi danPemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00 Rp. 14.906.144.877,00
d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.
92.092.443.000,00
e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp.
0,00 7 Scanned by CamScanner Pasal 3
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari :
a.Belanja Tidak Langsung sejumlahb. Belanja Langsung sejumlah Rp.
428.214.887.835,00 Rp. 526.967.780.770,60
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri darijenis belanja:
a.Belanja pegawai sejumlahb. Belanja bunga sejumlahc.
Belanja subsidi sejumlah
d.Belanja hibah sejumlahe. Belanja bantuan sosial sejumlahf.
Belanja bagi hasil kepada ProvinsiKabupaten/Kota danPemerintahan sejumlah
g.Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Rp.
39.553.610.000,00 Rp. 287.198.235.755,00 Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 20.668.985.000,00 Rp. 8.403.000.000,00 Desa sejumlah
h.Belanja tidak terduga sejumlah Rp.
66.391.057.080,00 Rp. 5.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri darijenis belanja:
a.Belanja pegawai sejumlah Rp.
9.590.200.000,00
b.Belanja barang dan jasa sejumlahc.
Belanja modal sejumlah Rp. 228.356.685.137,48 Rp. 289.020.895.633,12 8 Scanned by CamScanner Pasal 4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a.Penerimaan sejumlah
b.Pengeluaran sejumlah Rp.
55.480.013.759,60 Rp. 500.000.000,00
c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlahe. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlahf. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.Rp.
5.480.013.759,00 0,000,000,00 Rp. 50.000.000.000,00 Rp. 0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (
1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.
b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a.Pembentukan dana cadangan sejumlahb. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerahc.
Pembayaran pokok utang sejumlah
d.Pembayar Utang Kepada Pihak Ketiga sejumlah Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
l. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 9 Rp. 0,00 sejumlah Rp. 500.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;Rekapituiasi Beianja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengeiolaan Keuangan Daerah;Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;Daftar Piutang Daerah;Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembalidalam tahun anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.