DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentinggan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018; : 1. Pasal 18 ayat

(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18. Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 4 22. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomnor 310);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Angaran Pendapatan dan Anggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomnor 825);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURUTAHUN ANGGARAN 2018. Pasal I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:1, Pendapatan Daerah Rp. 900.202.654.846,00 2. Belanja Daerah RD, 955,182,668605.60 Surplus/(Defisit) Rp. (54.980.013.759,60) Pembiayaan : a, Penerimaanb, Pengeluaran RD. 500.000000,00 Rp. 55.480.013.759,60 Pembiayaan Netto RD.54.980.013.759.00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: p.[0.OO] 6 Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 50.283.723.969,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 742.920.343.000,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 106.998.587.877,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 8.337.095.700,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlahc. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
3. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 9.319.624.642,00 Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 30.627.003.627,00
(3)Dana Petimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri darijenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 14.509.018.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 500.117.604.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 228.293.721.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 0,00
2. b.Dana darurat sejumlahc. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi danPemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00 Rp. 14.906.144.877,00
3. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 92.092.443.000,00
4. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00 7 Scanned by CamScanner Pasal 3
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlahb. Belanja Langsung sejumlah Rp. 428.214.887.835,00 Rp. 526.967.780.770,60
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri darijenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlahb. Belanja bunga sejumlahc. Belanja subsidi sejumlah
2. d.Belanja hibah sejumlahe. Belanja bantuan sosial sejumlahf. Belanja bagi hasil kepada ProvinsiKabupaten/Kota danPemerintahan sejumlah
3. g.Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Rp. 39.553.610.000,00 Rp. 287.198.235.755,00 Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 20.668.985.000,00 Rp. 8.403.000.000,00 Desa sejumlah
4. h.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 66.391.057.080,00 Rp. 5.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri darijenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 9.590.200.000,00
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlahc. Belanja modal sejumlah Rp. 228.356.685.137,48 Rp. 289.020.895.633,12 8 Scanned by CamScanner Pasal 4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 55.480.013.759,60 Rp. 500.000.000,00
3. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlahe. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlahf. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.Rp. 5.480.013.759,00 0,000,000,00 Rp. 50.000.000.000,00 Rp. 0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlahb. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerahc. Pembayaran pokok utang sejumlah
2. d.Pembayar Utang Kepada Pihak Ketiga sejumlah Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: l. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 9 Rp. 0,00 sejumlah Rp. 500.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;Rekapituiasi Beianja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengeiolaan Keuangan Daerah;Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;Daftar Piutang Daerah;Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembalidalam tahun anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
  1. 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Mendahului Perubahan APBD, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah ; dan d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. JO

3.Lampiran III 4. Lampiran IV
5.Lampiran V 6. Lampiran VI
7.La.mpiran VII
8.La.mpiran VIII 9. La.mpiran IX 10. La.mpiran X 11. Lampiran XI

(3)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencakup: a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran yangberkenaan; b. Program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant yang bersumber dari dana transfer ke daerah; dan c. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat.

Pasal 7

(1)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat
(1)dapat menggunakan belanja tidak terduga pada APBD tahun berkenaan;
(2)Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud ada ayat
(1), mencakup: a. Bencana Alam; b. Bencana SosiaJ; dan c. Keadaan luar biasa
(3)DaJam haJ belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:a. Menggunakan dana dari hasil penjadwaJan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahunanggaran berkenaan; dan/atau b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(4)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah kabupaten buru dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran Pasal 8 - Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. 11

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Buru. Ditetapkan di Namlea pada tanggal 28 Desember 2017 BUPATIT BURU, ttd RAMLY IBRAHIM UMASUGI Diundangkan di Namleapada tanggal 28 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH BURU, ttd AHMAD ASSAGAF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017 NOMOR 11 NOREO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU : (NOMOR URUT 139 PERDA] / TAHUN 2017 sat&gieseat dcngen asiiaya $gy sow au ila ei), _- i, ..-- , ... , SH 2142000031007 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2018 I. UMUMSistem pengelolaan keuangan adalah salah satu bagian penting dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yangtransparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, perubahan regulasi di bidang pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah bergerak sangat dinamis yang ditandai dengan terbitnya beberapa produk ketentuan Perundang- undangan yang sangat strategis sebagai payung hukum atau landasan konstitusional bagi aparat Penyelenggara Negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatanPemerintahan dan Pembangunan.Menyangkut Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diatur secara rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan pada Tanggal 15 Mei 2006. Selanjutnya berdasarkan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka ketentuan ini telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 13 Untuk memberi arahan (guidance) khususnya dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka telah clitetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang PedomanPenyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai pedoman dan petunjuk bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikandan mensinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD ini mengandung dua esensi penting yaitu:a. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah yang diselaraskandengan prioritas pembangunan yang clitctapkan oleh pemerintah (RKP); b. Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan pembiayaan yang clisertai dengan asumsi yang mendasari yakni pertimbangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kebijakan APBD disusun secara bersamaan dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018, selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut secara bersamaan. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun 2018 yang telah disepakati dalam bentuk Nola Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan bagi segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai cikal bakal penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pendekatan sistem anggaran kinerja. Kebijakan Umum Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2018 tersebut dijadikan dasar penyusunan APBD Tahun 2018 dan diharapkan dapat mengakomoclir agenda pembangunan yang telah ditetapkandalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan yaitu RKPD maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 14 Hal mana dari point-point di atas telah dijelaskan pada kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2018. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas

Pasal 2

CukupJelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

CukupJelas

Pasal 5

CukupJelas Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 11 15 @ u AI TU ZULA ILiLA ANUKARAU PEDAPATAN DAN BELAUA DAERAH KABUPATEN BURL TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN BURU RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 NOOR URUT 1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.3 1.3.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 URAIAN 2 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Doerah Hasl Retnbus/ Daerah Hast Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dlpisahkan Lain-lain Pendapatan Asll Daerah yang Sat DANA PERIMBANGAN Bagl Has1 Pajak/Bagi Hasll Bulan Pajak Dana Abokasl mum Dana Alokas! KhuuS LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bag! Has Pajak dand Provinsl dan Pemerintah Derah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonoml Khusus BELANA BELANA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawal Belanja Burga Belanja H.bah Belanja Bantuan Sostal Delanja Bagi Hasll epada Provinst/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provins\/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja TMak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawal Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH 3 900.202.654.846,00 --50.283.723.96.00 8.337.095.700,00 9.319.624.642,00 2.000.000.000,00 l-30.627.003.627,00 742.920.343.000,00 ----- -- -·- --- 14.509.018.000,00 500.117.604.000,00 228.293.721.000,00 106.998.587.877,00 ----- --- - - 14.906.144.877,00 92.092.443.000,00 955,182.668.605,60 98214.887.8315,00 287.198.235.755,00 1.000.000.000,00 20,668.985.000,00 8.403.000.000,00 39.553.610.000,00 66.391.057.080,00 s.000.000.000,00 526.967.780.770,60 9.590.200.000,00 228.356.685.137,48 289.020.895.633,12 SURPLUS / (DEF1SIT) (54.980.013.759,60) ] 3 3.1 3.1.1 3.1.4 3.2 3.2.2 PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sia Lebm Perhttungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Plrrjaman Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investas?) Pemerintah Derat 55,480.013.759,60 5.480.013.759,60 50.000.000.000,00 500.000.000, 00 500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 54,980.013.759,60 .LT] SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 Namlea, 28 December 2017 BUPATI BURU RAMLY IBRAHIM UMASUGI Halman 1

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…