DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Azas, Tujuan dan Sasasran, Fungsi, Kedudukan dan Jangka Waktu, Kebijakan dan Strategi, Rencana Pembangunan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Buru; Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1,945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang*Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 73, Tambahan l"embar Negara Republik Indonesia Nomor 3691); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OA9 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a966|; b. Mengingat : 1. 2. 3.

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S%al; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2AL4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun ?O1O tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2ALA-2A25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, ?ambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan KabupatenlKota; PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUAPATEN BURU. 5. 6. v. 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAEIUPATEN BURU Dan BUPATI BURU, MEMUTUSKAN: Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah KabuPaten Buru'
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepaia Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Buru
4.Dewan Perwakilan RakYat Daerah adalah lembaga Perwakilan RakYat Pemerintah Daerah. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Buru Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buru' Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangUnan kepariwisataan yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, starategi dan program yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan' Wisata adatah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pembangunan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagar macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat' pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah' Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah' yang selanjutnYa disingkat DPRD, Daerah sebagai unsur penyelenggara 5. 6. 7. 8. 9. 10. pemerintah daerah dan Pengusaha'
11.Wisatawan adalah or€uig yang melakukan wisata. L2. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum' fasilitas pariwisata, aksesbilitas serta masyarakat yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagr pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13.Industri Fariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang danlatau jasa bagt pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata'
14.Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan' mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan daya tarik wisata dan mengolah relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kePentingan.
15.Kelembagaan kepariwisatataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi 3 t6. L7. 18. 19. pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyatakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kawasan starategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pembangunan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. Kawasan pembangunan pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. 24. 21.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

RIPPARKAB 2Arc-2A21 sebagai bagian integral pemgembangan pariwisata nasional dan pembangunan daerah berasaskan :

a.Manfaat yang seluas-luasnya bagr masyarakat, terutama masyarakat setempat, bagi daerah, maupun secara nasional;
b.Kekeluargaan, dalam arti hubungan yang hasmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
c.Adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang salna untuk mendapat perlakuan yang sarna {nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang keq'a atau melakukan kegiatan wisata: kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
d.Keseimbangan , pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
e.Kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
f.Partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagr keikutsertaan masyarakat;
g.Berkelnjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan dating;
h.Demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
i.Kesetaraan, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan; dan
j.Kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku : wisatwan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelen ggaraan pariwisata.

Pasal 3

RIPPARKAB adalah : a.. Secara umum yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan didaerah sehingga mampu meningkatkan kualitas ODTW serta pelayanannya.

b.Secara khusus yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan didaerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah dan rasa cinta tanah air bagi masyarakat.

Pasal 4

RIPPARKAB mempunyai sasaran sebagai berikut :

a.Menetapkan pembangunan kepariwisataan daerah;
b.Memberikan arahan dan strategi pembangunan potensi pariwisata daerah;
c.Menetapkan skala prioritas pembangunan pariwisata daerah;
d.Menetapkan indikasi program pembangunan pariwisata daerah.

BAB III

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

RIPPARKAB mempunyai fungsi :

a.Pedoman bagi pembinaan dan pembangunan kawasan pariwisata, ODTW, sarana dan prasara pariwisata serta investasi pembagunan;
b.Pedoman bagr pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pembangunan pariwisata, ODTW, sarana dan pras ararra pariwisata serta investasi pembangunan;
c.Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata;
d.Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang kota.

Pasal 6

RIPPARKAB merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sel$or pariwisata dan dalam penyusunan rencana o b. h. pembangunan objek wisata secara lebih mendetail.

BAB IV

KEBIKAJAN DAN STRATEGI

Pasal 7

Kebijakan pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut :

a.Pembangunan kawasan strategis pariwisata untuk memperkuat potensi alam, budaya sebagai produk pariwisata daerah;
b.Pembangunan kawasan pariwisata untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk wisata kreatif yang berwawasan lingkungafl;
c.Mengembangkan daya tarik wisata alam yang edukatif, budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif baik bagi wisatawan maupun masyarakat;
d.Pembangunan produk wisata yang sesuai kebutuhan;
e.Pembangunan sistem transportasi dan inkastruktur terpadu berbasis lingkungan yang menghubungkan kawasan pariwista dan destinasi pariwisata;
f.Pembangunan jejaring industri pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar dibidang pariwisata; Pernbangunan pemasaran pariwisata terpadu dalam dan luar negeri; Penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata melalui pembangunan kemitraan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya, swasta serta masyarakat;

Pasal 8

Strategi pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut :

a.Mengembangkan lingkungan secara integral berdasarkan asas keseimbangan dan apresiasi terhadap noffina dan nilai-nilai yang berlaku;
b.Menjadikan Kabupaten Buru sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pembangunan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping berdasarkan keseimbangan antar permintaan pasar dengan potensi yang tersedia; dan
c.Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia, dan axttar manusia dengan lingkungan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN

Pasal 9

Rencana pembangunan pariwisata meliputi :

a.Penetapan kawasan pembangunan pariwisata;
b.Pembangunan objek dan daya tarik wisata;
c.Pembangunan aksesbilitas;
d.Pembangunan fasilitas penunjang wisata;
e.Pembangunan SDM dan kelembagaan;
f.Pengelolaanlingkungan;
g.Pembangunan pasar pariwisata;dan
h.Pengembangan promosi destinasi berbasis kearifan lokar.

Pasal 10

1.Kawasan pembangunan pariwisata dibagi dalam 4 (empat) kawasan pembangunan;
2.Kawasan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a.Kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata alam : - Danau Rana; - Air Teqiun Waitele; - Pantai Jikumerasa; - Bendungan waegereng; - Danau Jikumerasa; - DAS Waeapo; - Danau Namniwel; - Cagar Alam Masbait; - Air Terjun Waiura; * Goa Jiku Besar; - Air Terjun Waprea; Pantai Gading. - Air Terjun Bara; - Bendungan Waetina - Hutan Bakau Siahoni; - Tanjung Keramat - Air terjun wailawa
b.Kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata bahari : - Pantai Wailapia; - Pantai Jikumerasa; - Pantai Masarete; - Teluk Bara; - Pantai Batu Layat - Pantai Lala; - Spot Waprea {bawah laut); - Pantai Merah Putih; - Spot Waeperang (bawah laut); - Pantai Air Buaya; - Spot Lamahang (bawah laut); - Pantai Waspait; - Spot Jikumerasa {bawah laut} - Pantai Lamahang; - Pantai Waprea; - Pantai Ubung; - Pantai Waiperang; - Pantai Laraba; - Pantai Gading - Danau rana keeil
c.Kawasan pemba.ngunan pariwisata dengan tema sejarah dan budaya dengan karakter kehidupan tradisional dengan dukungan peninggalan sejarah mencakup : - Situs Danau Rana; - Benteng VOC Kayeli - Petuanan Fena Leisela; - Petuanan Kayeli: - Petuanan Tagalisa; - Petuanan Lilialy; - Tugu Pendaratan TNI dan TMP; - Tugu perjuangan dan Prasasti Soekarno; - Rumah Residenan Belanda; - Jembatan Australia; - Gedung HPB Colonial Belanda; - Monumen PELTU Umar;
d.Kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata agro mencakup : - Kebun Buah Naga Desa Grandeng; - Kebun Rambutan Desa Waigereng; - Kebun Durian Desa Basalale;; - Kebun Semangka Desa Savanajaya; - Kebun Jeruk Desa Grandeng; - Kebun Buah Waetabi
e.Kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata buatan mencakup : - Wisata pancingan ikan di Wanareja - Wisata agro organik bukit putri - Wisata Pantai merah Putih - Wisata Taman Al Buruj

Pasal 11

{1). Bagi setiap objek wisata dikawasan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2| dapat disusun Rencana Induk Pembangunan Objek Wisata (RIPOW) dengan pedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang belaku ; {2l,. Bagi setiap ODT\M dikawasan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11" ayat {2) dapat disusun rencana detail dan teknis objek wisata dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…