DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Peaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019:

Pasal 18

ayat

(6)Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961), 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6. Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 7.8. Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 10.11.12.13.14.15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 9. 16.17.18.19.20.21.22.23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165): Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrul pada Pemerintah Daerah, 25. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12), 26. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 16 ), 27. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2019 Nomor 05). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat, a. Laporan realisasi anggaran, b. Neraca: Laporan Arus Kas, . Laporan Operasional, d. Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: e.f keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Pasal 2 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : 14.837.648.781,93(7.334.074.548,92)

(1)Pendapatan Rp 959.364.761.276,63
(2)Belanja Rp 944.527.112.494,70 Surplus/ (Defisit) Rp
(3)Pembiayaan- Penerimaan Rp 8.815.925.451,08 - Pengeluaran Rp 16.150.000.000,00 Pembayaan Netto Rp Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp Pasal 3 7.503.574.233,01 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 98.417.901.350,71 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pendapatan setelah perubahan b. Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp. 1.057.782.662.627,34 Rp. 959.364.761.276,63 Rp 98.417.901.350,71
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 104.671.475.583,72 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.049.198.588.078,42 b. Realisasi Rp 944.527.112.494.70 Selisih lebih/(kurang) Rp 104.671.475.583,72
(3)Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp (6.253.574.233,01) dengan rincian sebagai berikut : a. Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp 8.584.074.548,92 b. Realisasi Rp 14.837.648.781,93 Selisih lebih/(kurang) Rp (6.253.574.233,01)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 den gan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 3.815.925.451,08 b. Realisasi Rp 8.815.925.451,08 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.250.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp 17.400.000.000,00 b. Realisasi Rp 16.150.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 1.250.000.000,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp (1.250.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pembiayaan Netto Rp (8.584.074.548,92) b. Realisasi Rp (7.334.074.548,92) Selisih lebih/(kurang) Rp (1.250.000.000,00) Pasal 4 Neraca sebagaimana dimaksud pada

Pasal 1

huruf b Per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut : a. Jumlah Aset Rp1.359.169.653.382,89 b. Jumlah Kewajiban Rp87.995.734.773,56 C. Jumlah Ekuitas Dana Rp1.271.173.918.609,33 Pasal 5 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut : a. Saldokas awal per 1 Januari tahun 2019 Rp9.809.048.947,08 b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp241.245.166.548,93 C. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan (Rp226.407.517.767,00) d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan (Rp16. 150.000.000,00) e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp148.183.165,00 f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019 Rp8.644.880.894,01 Pasal 6 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut : a. Kegiatan Operasional Pendapatan-LO Rp959.380.606.326,63 Beban Rp867.177.144.018,70 Surplus/ Defisit dari Operasional Rp92.203.462.307,93 b. Kegiatan Non Operasional Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Rp38.471.766.527,96 Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp38.471.766.527,96) c. Pos Luar Biasa Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Rp1.033.010.000,00 Surplus/ defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp1.033.010.000,00) d. Surplus/Defisit-Lo Rp 52.698.685.779,97 Pasal 7 Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut : a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp8.815.925.451,08 b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (Rp8.815.925.451,08) Sub Total Rp0,00 c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA) Rp7.503.574.233,01 SubTotal Rp7.503.574.233,01 d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp0,00 e. Lain-Lain Rp0,00 f “Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp7.503.574.233,01 Pasal 8 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut : a. Ekuitas Awal Rp1.250.536.464.049,57 b. Surplus/Defisit-LO Rp52.698.685.779,97 c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Koreksi Ekuitas Lainnya (Rp32.061.231.220,21) d Ekuitas Akhir Rp1.271.173.918.609,33 Pasal 9 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

huruf d tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasal 10 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

Pasal 1

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan, Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, 0.. Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran 1.7 Lampiran 1.8 Lampiran 1.9 Lampiran 1.10 Lampiran I.11 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Daftar piutang daerah, Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya, Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, Daftar dana cadangan daerah, dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca b. Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan Ikhtisar Laporan keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban dan Laba (Rugi) Bersih Ikhtisar Laporan keuangan Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas d.e.f Pasal 11 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(2)terdiri dari : a. Laporan kinerja. b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Bupati Buru menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pasal 12 pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru. Ditetapkan di Namlea pada tanggal 27 Oktober 2020 B ATIBVRU Y RAMLY IHRAHIM UMASUGI Diundangkan di Namlea pada tanggal 27 Oktober 2020 (pengaBat SEKR DAERAH KABUPATEN BURU, 4 MOHAMMAD ILIAS HAMID LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2020 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU : (1/23/2020). 12- Paraf Koordinasi Kepala BPKAD Kabag Hukum 1! l. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. UMUMPeraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam

Pasal 31

mengamanatkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak- tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahan daerah. Adapun bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimanan diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…