DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD Kabupaten Buru, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Buru; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat 1.

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah b. 3. d.engan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pengawasan Dan Pertanggungiawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4409; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z0tl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang 4. 5. 6. 7. 8. 9. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembararl Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578\; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2}tl tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2OlL Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian T\rnjangan Komunikasi Intensif Dan Dana OPerasional;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(BeritaNegaraRepubliklndonesiaTahun 2005 Nomor 2036);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 10. 11. KeuanganDaerah(LembaranDaerahKabupaten Bur,-r Tahun 2015 Nomor 12); 1 5 ;H:::, :i::T"J1:ffi:H::J::::"1: Perangkat Daerah Kabupaten BUru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU, MEMUTUSKAN : MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah KabuPaten Buru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah BuPati Buru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru'
5.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD KabuPaten Buru.
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota DPRD Kabupaten Buru.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut sekretariat DPRD adalah sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabuPaten Buru-
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Ralryat Daerah KabuPaten Buru. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru. T\rnjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru' Trrnjangan Beras adalah tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru besarnya sama dengan tunjangan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas' T\rnjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru karena kedudukannya sebagai Ketua, wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Buru. T\rnjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatart, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk melalui rapat paripurna DPRD KabuPaten Buru. T\rnjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk melalui tapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
16.T\rnjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
17.T\rnjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Buru setiap melakukan reses' 1g. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraarl dinas jabatan bagi pimpinan DPRD Kabupaten Buru, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Buru, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD Kabupaten Buru' lg. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnys setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20.Dana operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Buru, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD Kabupaten Buru setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
21.Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru'

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESUAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BURU

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
1. a.APBD, meliPuti :
  1. 1.uang rePresentasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang Paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkaPan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain'
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten bersangkutan, meliPuti:
  1. 1.T\rnjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.Tunjangan reses. pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Burr.r sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD KabuPaten Buru. Uang representasi Ketua DPRD Kabupaten Buru setara dengan gaji pokok Bupati Buru. Uang representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru sebesar 807o (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD Kabupaten Buru.

(4)Uang representasi Anggota (tujuh puluh lima Persen) Kabupaten Buru.

Pasal 4

(1)T\rnjangan Keluarga dan Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru- (21 T\rnjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjnagan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peratura-Il perundang-undangan.

Pasal 5

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru sebesar lOVo (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan. Buru yang (21

(1)(21
(3)DPRD Kabupaten Buru sebesar 75% dari uang representasi Ketua DPRD
(1)

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru sebesar l45Yo (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

T\rnjangan Alat Kelengkapan dan tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru yang duduk dalam badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain. T\rnjangan Alat Kelengkapan dan T\rnjangan Alat Kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :

a.Ketua DPRD Kabupaten Buru, sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima persen);
b.wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru, sebesar 5% (lima persen);
c.Sekretaris DPRD Kabupaten Buru, sebesar 4o/o (empat persen); dan
d.Anggota DPRD Kabupaten Buru, sebesar 3o/o {tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD Kabupaten Buru' T\.rnjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dan ayat (21 diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lainnya diatur dalam Peraturan Bupati Buru.

Pasal 8

Tfrnjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru. T\rnjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru' (21

(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)T\rnjangan Komunikasi Intensif dan Ttrnjangan Reses diberikan sesuai d.engan kemampuan keuangan daerah' Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kafi;
2. b.Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD Kabupaten Buru' Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Tlrnjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diatur dalam Peraturan Bupati Buru'

Pasal 9

T\rnjangan kesejahteraa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru terdiri atas :

a.Jaminan Kesehatan;
b.Jaminan Kecelakaan Kerja;
c.Jaminan Kematian; dan
d.Pakaian Dinas dan Atribut. Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD Kabupaten BurL disediakan tunjangan kesejahteraan beruPa:
a.Rumah Negara dan Perlengkapannya;
b.Kendaraan Dinas Jabatan; dan
c.Belanja Rumah Tangga. Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD Kabupaten Buru dapat disediakan tunjangan kesejahteraan beruPa:
a.Rumah Negara dan Perlengkapannya; dan
b.T\rnjangan TransPortasi. (s)

(6)
(1)(21 t3)
(4)Ketentuan mengenal dimaksud pada aYat (2) tunjangan Kesejahteraan sebagaimana d.iatur dalam Peraturan Bupati Buru' {21
(3)

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan kesehatan sebagaimana termasuk istri dan anak sesuai perundang-undangan. Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelen ggara Jaminan Sosial Kesehatan' pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak' dimaksud Pada aYat (1) juga dengan ketentuan Peraturan
(4)'Jaminan dimaksud jaminan ketentuan Pasal 1 1 kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dalam Pasal 9 (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan Anggota DPRD KabuPaten Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri
(1)

Pasal 12

Pakain Dinas dan Atribut PimPinan Buru sebagaimana dimaksud dalam atas :

a.Pakaian sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) Tahun;
b.Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun; c. pakaian sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) Tahun; 10 (2\

(3)
(1)(21
1. d.Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun; dan
2. e.Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun. Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas' dan kepatutan. Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Buru.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…