DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, nama, objek dan subjek retribusi, wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, saat dan masa retribusi terutang, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, peninjauan kembali tarif retribusi, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksalaal Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 1999 Nomnr L74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan undang- undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru b. 5. 3. 4. 6. 7. dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396 1); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind"onesia Tahun 2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a579l; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1"65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OLO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan P4jak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 24rc tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU Menetapkan: dan BUPATI BURU, MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KEKAYAAN DAERAH. RETRIBUSI PEMAKAIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buru;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; Bupati adalah Bupati Buru; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 9. 10. 3. 4. 5. 6. organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat oPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan d an pemungutan retribu si daerah; Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribu si Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan BuPati Buru; Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan narla atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, sosial politik atau nrganisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. wqiib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu; Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
12.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat ssRD' adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggullakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD' adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi Yang terutang.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 7. 8. 9. 10. 11. 4 15. 16. t1) {2) lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengola data, keterangan, danfatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhal kewqjiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah; t7. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaiaa yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Lridang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRiBUSI

Pasal 2

Dengan nalna Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah. Objek Retribusi adalah pelayanan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk fasilitas lainnya dilingkungan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :

a.tanah;
b.bangunan/kios;
c.bangunan serbaguna;
d.alat berat;
e.alat pertanian;
f.media Bilboard;
g.kendaraan bermotor apung/jetsky;
h.Website Pemda dan Videotron; dan
i.alat lainnya. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {21 adalah periggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah terbut.

Pasal 3

(1)Subjek Retribusi adalah orallg pribadi atau badan yang memakai/menikmati kekayaan daerah diwajibkan membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; tzl Dikecualikan sebagai subjek retribusi adalah Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

BAB III

WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Wajib Retribusi Pemekaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi ata'u badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwqjibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retrbusi.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaall jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis-jenis pemakaian kekayaan daerah, yaitu :

a.untuk pemakaian bangunan/gedung, gudang, ruangan diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian;
b.untuk pemakaian kendaraan/alat diukur berdasarkan tahun pembuatan, tonase dan jangka waktu pemakaian; dan
c.untuk pemakaian billboard diukur berdasarkan satuan luas dan waktu pemakaian.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

{1} prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. {2} Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar'

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan klasifikasi, jenis pelayanan serta besarnya kualilikasi pemakaian. {2} Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini"

BAB VIII

SAAT DAN MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan jasa dari setiap pemakaian kekayaan Daerah.

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(1)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada aSat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

{1} Pembayaran Retribusi harus dilakukan seca.ra tunai. {2} Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.

(3)Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 iam.

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada watr<tunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/" {dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 13

Tata Cara Penagihan iU Penagihan Retribusi terutang sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 1 didahului dengan Surat Teguran. {2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran. {3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas} hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima Wqiib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. {4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. I (u

(2)
(1){2) {3}
(4)ts) Bagran Kedua Pemanfaatan

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…