DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran. Peraturan ini menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi, jangka waktu masa retribusi yaitu dalam jangka waktu 3 tahun, tata cara pembayaran; tata cara penagihan; tata cara mengajukan keberatan; pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan retribusi, dan penghapusan sanksi administrasi; pengembalian kelebihan pembayaran; kadaluarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa; pemeriksaan atas pemberian dan pemanfaatan insentif; serta Penyidikan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Pasal 18 ayat (6i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Urrdang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2.

3.Undang-Uirdang Nomor 28 Tahun 1999 tentairg Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 46 Tahun l99g tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maiuku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20OO tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAO Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523ai;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 9. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2OL5 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta}rrun 2012 tentang lzin Lingkungan {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5205); Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru {Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol2 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol2 Nomor 13); Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Al5 Nomor O4); 10. 11. L2. 13. { Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU, MEMUTUSKAN : MCNCtApKan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAIvI KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsllr penyeienggara Pemerintahan Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Buru;
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang seianjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6.Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buru;
7.Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah yang disingkat KP3MD adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru;
8.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana;
10.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buru; 1 1. Pemeriksaan Ala"r Pemadam Kebakaran adalah Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Penyelamatan Jiwa oleh Peirrerintah Daerah terhadap Alat-alat Pemadam Kebakaran, Aiat Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Penyelamatan Jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat;
12.Retribusi Jasa Umum adaiah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima Pemeriksaan Aiat Pemadam Kebakaran yang disediakan danf atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14.Badan adalah sekumpulan orang danf atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas. Perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha miiik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pufl, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutLran, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danf atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
16.Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat/Benda untuk memadamkan kebakaran;
17.Alarm Kebakaran adalah Suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran 'uingkai awal yang rrrencakup alarm kebakaran manual dan f atau alarrn kebakar an otomatis ;
18.Alat Pencegah Kebakaran adalah Alat yang dapat memberikan isyarat atau tanda pada saat awal terjadi kebakaran;
19.Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya;
20.Kompleks/Kawasan adalah suatu Daerah tertentu yang dipergunakan untuk perumahan atau usaha dan fasilitas umum; 21.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 22.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
23.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaraT:r atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
24.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi uniuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok reiribusi yang terutang;
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
27.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga danf atau denda;
28.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi; 2g.Perneriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data danf atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan; 3O. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang deirgan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
31.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, danf atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi danf atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemeriksaan danf atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggr-rlangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap Alat-alat Pemadam Kebakaran, AIat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
(2)Subjek Retribusi adaiah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadairr kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau peraturan perundang-undangan retribusi pembayaran retribusi, termasuk pemungut Pemadam Kebakaran. badan yang menurut ketentuan diwajibkan untuk melakukan atau pemotong Retribusi Alat

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR nanT nrnAn^Tr7a manrn UAT\ 5-E,JAI(T\ IA If\I(ITt

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraar, pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan al"at penyelamatan jiwa.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RSIRIBUSI

Pasal 8

(1)Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut : NO. JENIS UKURAN RETRIBUSI {Rp.)

1.Dry Chemical, CO2, Thermatic, Foam/Busa dan Jenis Lainnya 0,5 Kg-3 Kg 3 Kg-1O Kg 10 Kg-40 Kg 4O Ke: 7.5OO,-/unit 10.O0O,-/unit 12.500,-/unit 15.OOO.-/unit
2.Sprinkler 2.500,-/unit 2.OOO,-/unit 1.5OO,-/unit J. Detector Pertitik 2.500,-
4.Alarm Pertitik 5.000.-
5.Fire Hvdrant Pertitik 25.000.-
6.Bonnet Perbuah 10.000.-
7.Red Comet Perbuah 10.000,-

(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan.

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi sebagaimana ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2i Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 1 i Masa Retribusi adaiah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

Saat terutang Retribusi adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

{1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3)Bentuk, isi dan tata cata penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan dengan Peraiuran Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…