DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pengawasan, Larangan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2OOO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun L999 b. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 52a4; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor lI4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17); Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 18); Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2OL6 Nomor 90); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN: Menetapkan PEI(A*TURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah KabuPaten Buru. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom' Bupati adalah BuPati Buru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan D aerah.

5.Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Buru'
7.Masyarakat miskin adalah orang atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa danf atau Raja.

g.Bantuan Hukum adalah jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum Secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum'
g.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin'
1. 10.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi 1. 2. 3. 4. kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2}ll tentang Bantuan Hukum. 1 1. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum- l2.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
2. 13.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
3. 14.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
4. 15.Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan Bantuan Hukum yang berupa klasifikasi/penienjangan dalam pemberian Bantuan Hukum.
5. 16.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Gubernur.
6. 17.Kode etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
7. 18.Anggaran Pend.apatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Ralryat Daerah.
8. 19.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang selajutnya disingkat APBH adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20ll tentang Bantuan Hukum.
9. 20.Anggaran Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
10. 21.Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas;dan
f.akuntabilitas.
1. 22.Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
a.menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional masyarakat di Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjarnin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukr:.m dilaksanakan secara merata di Daerah;dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungj awabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah Hukum. {2) Pemb erian Bantuan Hukum meliputi masalah Hukum yang dilakukan secara Litigasi danf atau Non Litigasi.
(3)Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {21meliputi:
1. a.masalah Hukum Keperdataan;
2. b.masalah Hukum Pidana;dan
3. c.masalah Hukum Tata Usaha Negara.
(4)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
1. a.menjalankan kuasa;
2. b.mendampingi;
3. c.mewakili;
4. d.membela; danlatau
5. e.melakukan tind.akan Hukum lain untuk kepentingan Hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {l} meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memermhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hakdasar sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.hak atas pangan;
2. b.sandang;
3. c.layanan kesehatan;
4. d.layanan pendidikan;
5. e.pekerjaan dan berusaha;dan latau
6. f.perumahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan Hukum yang dihadapi penerima bantuan Hukum'

Pasal 5

Pelaksanaan Bantuan Hukum diiakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenlrhi syarat:

a.berbadan Hukum;
b.terakreditasi Kernenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program bantuan Hukum.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

a.melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan bantuan Hukr.lm;
c.menyelenggarakan penyuluhanHukum, konsultasi Hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan Hukum;
d.menerima Anggaran dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang o b' f. menjadi tanggung jawab di dalam Sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah ataupun Instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan mendapatkan jaminan perlind.ungan Hukum, Kearnanan, dan Keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan Hukum'

Pasal 7

Pemberi Bantrran Hukum berkewajiban untrrk: melaporkan kepada Bupati tentang program bantuan Hukum; melaporkan setiap penggunaan APBD Kabupaten Buru yang digunakan untuk pemberian bantuan Hukum; menyelen ggarakan penyuluhan Hukum kepada masyarakat ; menjaga kerahasiaan data, inforrnasi, danf ata.u keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan memberikan bantuan Hukum kepada penerirna bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara Hukum.

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi setiap masyarakat miskin.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak :

a.mendapatkan bantuan Hukum hingga masalah Hukumnya selesai danlatau perkaranya telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, selama penerima bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan bantuan Hukum sesuai dengan standar bantuan Hukum danf atau kode etik Advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan Hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan' a. b. C. d. e.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum Wajib :

a.menyampaikan bukti, informasi, danf atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan Hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian bantuan Hukum.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Untuk memperoleh bantuan Hukum, pemohon bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan Hukum;
b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
c.melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa atau pejabat setingkat yang berwenang di tempat tinggal pemohon bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…