DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3836): 2. 3. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886): 4. 5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961), 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419), 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 13. 14. 15. 16. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 02): Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2): Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 10): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU Menetapkan dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. 13. Daerah adalah Kabupaten Buru. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Buru.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Buru. 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP3A adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah. 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 9. Pengarustamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi dan indikator gender sebagai capaian kinerja kegiatan. Anggaran yang Responsif Gender, yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu keluaran (output) kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada keluaran (output) kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing- masing. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 27. 28.

(1)
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Daerah Perubahan APBD.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender di Daerah. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman atau acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan program dan kebijakan responsif terhadap gender di Daerah:
b.mewujudkan perencanaan berspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan:
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara:
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender:
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan: dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II

RUANG LINGKUP PUG

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan PUG meliputi: MP LO tanggung jawab pemerintah daerah, perencanaan dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan PUG di Daerah antara lain :

a.menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah,

(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah, melakukan pemberian bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG, memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin: membentuk kelembagaan PUG sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa, melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG di semua tingkatan: dan melakukan koordinasi dengan instansi vertikal. b. d. e. f£ 8

Pasal 5

Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender dituangkan dalam RPJMD, serta Renstra dan Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender

Pasal 6

Pelaksanaan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2)dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain. Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra, Renja dan RKA PD dapat dikerjasamakan dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan PAG. Hasil analisis gender yang terdapat dalam PAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.

Pasal 8

Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang responsif gender. Renja Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan penyelenggaraan PUG di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh DP3A.

Pasal 10

Dalam upaya percepatan pembentukan lembaga pengarustamaan gender pada Perangkat Daerah, dibentuk Pokja PUG. Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a.Kepala Bappeda, selaku Ketua:
b.Kepala DP3A, selaku Sekretaris: dan Cc. anggota Pokja PUG yang meliputi seluruh Kepala Perangkat Daerah. Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PUG mempunyai fungsi : promosi dan fasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah: pelaksanaan sosialisasi dan advokasi PUG, penyusunan program kerja tahunan, mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penyusunan rencana kerja Pokja PUG Daerah setiap tahun: perumusan rekomendasi kebijakan kepada Bupati, penyusunan profil gender Daerah, pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah: penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG, dan mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)huruf i, memuat :
1. a.PUG dalam produk hukum Daerah,
2. b.PUG dalam siklus pembangunan Daerah, Cc. penguatan kelembagaan PUG di Daerah, dan
3. d.penguatan peran masyarakat di Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 2.0» e. f 1.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…