Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2024
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 30
Ringkasan
Perda ini mengatur mengenai Izin Usaha Perkebunan.
Perda ini mengatur mengenai Izin Usaha Perkebunan.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perkebunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 2
796); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
3
1 2 4
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Ruang Lingkup pengaturan izin Usaha Perkebunan meliputi:
5
BAB III IZIN USAHA PERKEBUNAN
BAB III
Bagian Kedua Syarat dan Tata Cara Perizinan Paragraf 1 Syarat
a) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan palingg sedikit 30 % ( tiga puluh per seratus ) dari luas ha katas tanah; dan b) paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas ha katas tanah yang secara teknis dapat ditanamin tanaman.
6 a) paling …
7 Paragraf … a) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan b) paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;
8
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
BAB IV
Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, IUP atau Izin usaha produksi benih tanaman sesuai peraturan ini wajib:
9 Pasal …
Membuka PDF…