DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buru

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Izin Usaha Perkebunan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi yang luas dan bertanggung jawab khususnya disektor perkebunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat/pekebun perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan terhadap usaha perkebunan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha perkebunan, maka diperlukan pengaturan tentang izin usaha perkebunan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perkebunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 2
2.Pemerintah … Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buru. 3
17.Perusahaan …
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buru.
4.Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buru.
5.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
6.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
7.Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman Perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
8.Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
9.Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
10.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11.Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha yang berbadan hukum didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
12.Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman Perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
13.Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari Perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
14.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP- B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan.
15.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
16.Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan. 1 2 4

f.Ketentuan …
1. 17.Perusahaan Inti Rakyat-Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan Perkebunan dengan menggunakan Perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing Perkebunan rakyat di sekitarnya berupa plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
2. 18.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun.
3. 19.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada Pekebun.
4. 20.Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan.
5. 21.Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat dan saling ketergantungan antar Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan.
6. 22.Kebun Plasma adalah kebun dengan jenis tanaman Perkebunan tertentu yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan besar dan yang dikelola secara bermitra bersama petani peserta program Kebun Plasma masyarakat.
7. 23.Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil lebih baik dalam pelaksanaan program kemitraan Perkebunan.
8. 24.Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui kebenaran pelaksanaan kemitraan Usaha Perkebunan secara administrasi maupun teknis operasional.
9. 25.Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan.
10. 26.Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan izin Usaha Perkebunan meliputi:

a.jenis dan perizinan Usaha Perkebunan;
b.syarat dan tatacara perizinan;
c.hak, kewajiban, dan larangan;
d.masa berlaku dan pencabutan Izin;
e.pembinaan; 5
1. 4.memiliki …
f.ketentuan peralihan; dan
g.ketentuan penutup.

BAB III

IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 3

(1)Izin Usaha Perkebunan terdiri atas :
1. a.IUP-B;
2. b.IUP-P;
3. c.IUP; dan
4. d.Izin usaha produksi benih tanaman.
(2)Bupati berwenang memberikan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasi lahan budi daya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 4

(1)syarat untuk memperoleh IUP-B meliputi :
1. a.izin lokasi;
2. b.izin lingkungan;
3. c.rekomendasi kesesuain dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari bupati ;
4. d.izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
5. f.hak guna usaha;
6. g.pernyataan mengenai :
  1. 1.rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan : a) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan palingg sedikit 30 % ( tiga puluh per seratus ) dari luas ha katas tanah; dan b) paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas ha katas tanah yang secara teknis dapat ditanamin tanaman.
  2. 2.memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari luas izin usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana pembiayaan.
  3. 3.rencana pengolahan hasil. 6 a) paling …
  4. 4.memiliki sumber daya manusia, sarana pra sarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
  5. 5.memilliki sumber daya manusia, sarana pra sarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengembalian kebakaran.
  6. 6.melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
7. h.surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Izin Usaha budi daya tanaman perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1)Syarat untuk memperoleh IUP-P meliputi :
1. a.izin lokasi;
2. b.izin lingkungan;
3. c.rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari bupati;
4. e.dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari kebutuhan total bahan baku;
5. f.dokumen pasokan bahan baku di luar 20% (dua puluh perseratus) diusahakan sendiri (perjanjian kemitraan);
6. g.rencana kerja pembangunan industri pengolahan;
7. h.Hak Guna Bangunan; dan
8. i.pernyataan ketersediaan melakukan kemitraan yang diketahui kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan.
(2)Izin Usaha industri pengolahan hasil perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Syarat untuk memperoleh IUP meliputi :
1. a.izin lokasi;
2. b.izin lingkungan;
3. c.rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari bupati;
4. e.izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
5. f.hak guna usaha;
6. g.pernyataan mengenai:
  1. 1.rencana kerja pembangunan kebun inti memenuhi ketentuan: 7 Paragraf … a) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan b) paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;
  2. 2.kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
  3. 3.rencana kerja pembangunan unit pengolahan;
  4. 4.memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
  5. 5.memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  6. 6.melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan; dan
7. h.pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)IUP yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)Syarat untuk memperoleh Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan, meliputi :
1. a.pernyataan memiliki dan/atau menguasai benih sumber;
2. b.peryataan memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman;
3. c.pernyataan memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan; dan
4. d.rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat/Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
(2)Izin usaha produksi benih tanaman perkebunan diterbitkan berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 8
1. d.menyampaikan …

Pasal 8

(1)Tata cara IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan melalui tahapan:
1. a.pemohon menyampaikan permohonan izin usaha melalui Online Single Submission; dan
2. b.pemohon menyampaikan persyaratan izin Usaha Perkebunan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 9

(1)Pemegang izin berhak :
1. a.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki ; dan
2. b.mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
(2)Pemegang izin berkewajiban:
1. a.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
2. b.memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan;
3. c.melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan;
4. d.melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan; dan
5. e.melaporkan hasil kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada menteri pertanian melalui direktur jenderal yang menjalankan fungsi di bidang perkebunan dan gubernur.
(3)Ketentuan mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 10

Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, IUP atau Izin usaha produksi benih tanaman sesuai peraturan ini wajib:

a.memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman;
b.menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
c.menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sesuai peraturan perundangundangan; 9 Pasal …
d.menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada direktorat jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi yang luas dan bertanggung jawab khususnya disektor perkebunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat/pekebun perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan terhadap usaha perkebunan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha perkebunan, maka diperlukan pengaturan tentang izin usaha perkebunan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perkebunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 2
2.Pemerintah … Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buru. 3
17.Perusahaan …
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buru.
4.Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buru.
5.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
6.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
7.Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman Perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
8.Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
9.Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
10.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11.Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha yang berbadan hukum didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
12.Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman Perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
13.Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari Perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
14.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP- B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan.
15.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
16.Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan. 1 2 4

f.Ketentuan …
1. 17.Perusahaan Inti Rakyat-Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan Perkebunan dengan menggunakan Perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing Perkebunan rakyat di sekitarnya berupa plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
2. 18.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun.
3. 19.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada Pekebun.
4. 20.Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan.
5. 21.Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat dan saling ketergantungan antar Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan.
6. 22.Kebun Plasma adalah kebun dengan jenis tanaman Perkebunan tertentu yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan besar dan yang dikelola secara bermitra bersama petani peserta program Kebun Plasma masyarakat.
7. 23.Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil lebih baik dalam pelaksanaan program kemitraan Perkebunan.
8. 24.Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui kebenaran pelaksanaan kemitraan Usaha Perkebunan secara administrasi maupun teknis operasional.
9. 25.Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan.
10. 26.Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan izin Usaha Perkebunan meliputi:

a.jenis dan perizinan Usaha Perkebunan;
b.syarat dan tatacara perizinan;
c.hak, kewajiban, dan larangan;
d.masa berlaku dan pencabutan Izin;
e.pembinaan; 5
1. 4.memiliki …
f.ketentuan peralihan; dan
g.ketentuan penutup.

BAB III

IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 3

(1)Izin Usaha Perkebunan terdiri atas :
1. a.IUP-B;
2. b.IUP-P;
3. c.IUP; dan
4. d.Izin usaha produksi benih tanaman.
(2)Bupati berwenang memberikan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasi lahan budi daya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 4

(1)syarat untuk memperoleh IUP-B meliputi :
1. a.izin lokasi;
2. b.izin lingkungan;
3. c.rekomendasi kesesuain dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari bupati ;
4. d.izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
5. f.hak guna usaha;
6. g.pernyataan mengenai :
  1. 1.rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan : a) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan palingg sedikit 30 % ( tiga puluh per seratus ) dari luas ha katas tanah; dan b) paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas ha katas tanah yang secara teknis dapat ditanamin tanaman.
  2. 2.memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari luas izin usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana pembiayaan.
  3. 3.rencana pengolahan hasil. 6 a) paling …
  4. 4.memiliki sumber daya manusia, sarana pra sarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
  5. 5.memilliki sumber daya manusia, sarana pra sarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengembalian kebakaran.
  6. 6.melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
7. h.surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Izin Usaha budi daya tanaman perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1)Syarat untuk memperoleh IUP-P meliputi :
1. a.izin lokasi;
2. b.izin lingkungan;
3. c.rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari bupati;
4. e.dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari kebutuhan total bahan baku;
5. f.dokumen pasokan bahan baku di luar 20% (dua puluh perseratus) diusahakan sendiri (perjanjian kemitraan);
6. g.rencana kerja pembangunan industri pengolahan;
7. h.Hak Guna Bangunan; dan
8. i.pernyataan ketersediaan melakukan kemitraan yang diketahui kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan.
(2)Izin Usaha industri pengolahan hasil perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Syarat untuk memperoleh IUP meliputi :
1. a.izin lokasi;
2. b.izin lingkungan;
3. c.rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari bupati;
4. e.izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
5. f.hak guna usaha;
6. g.pernyataan mengenai:
  1. 1.rencana kerja pembangunan kebun inti memenuhi ketentuan: 7 Paragraf … a) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan b) paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;
  2. 2.kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
  3. 3.rencana kerja pembangunan unit pengolahan;
  4. 4.memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
  5. 5.memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  6. 6.melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan; dan
7. h.pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)IUP yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)Syarat untuk memperoleh Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan, meliputi :
1. a.pernyataan memiliki dan/atau menguasai benih sumber;
2. b.peryataan memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman;
3. c.pernyataan memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan; dan
4. d.rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat/Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
(2)Izin usaha produksi benih tanaman perkebunan diterbitkan berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 8
1. d.menyampaikan …

Pasal 8

(1)Tata cara IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan melalui tahapan:
1. a.pemohon menyampaikan permohonan izin usaha melalui Online Single Submission; dan
2. b.pemohon menyampaikan persyaratan izin Usaha Perkebunan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 9

(1)Pemegang izin berhak :
1. a.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki ; dan
2. b.mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
(2)Pemegang izin berkewajiban:
1. a.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
2. b.memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan;
3. c.melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan;
4. d.melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan; dan
5. e.melaporkan hasil kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada menteri pertanian melalui direktur jenderal yang menjalankan fungsi di bidang perkebunan dan gubernur.
(3)Ketentuan mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 10

Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, IUP atau Izin usaha produksi benih tanaman sesuai peraturan ini wajib:

a.memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman;
b.menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
c.menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sesuai peraturan perundangundangan; 9 Pasal …
d.menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada direktorat jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial.