DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 33 Tahun 2020

Nomor: 33
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahuhn Anggaran 2021.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Dearah Kabupaten Buru Tahun 2021,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku 2. 1 Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961),
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312): MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

2 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1) 2) 3) 4 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Daerah adalah Kabupaten Buru: Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi: Bupati adalah Bupati Buru: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah: Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanakan rencana pembangunan daerah: Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Buru adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun: Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD: 1 3 14) 15) 16) 1) 2) 3)

(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah: Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) siatu program.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD. RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

a.Rencana kerja ekonomi Daerah:
b.Prioritas pembangunan Daerah:
c.Rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun, dan
d.Kebijakan penanganan pandemic corona virus disease-19 di Daerah. RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan :
a.Perumusan penyempurnaan rancanagan akhir Renja Perangkat Daerah:
b.Rancangan KUA dan PPAS:dan 1
c.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RKPD Tahun 2021 sebagai berikut :

a.Bab I Pendahuluan:
b.Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah:
c.Bab III Kerangka Ekonomi daerah dan Keuangan Daerah,
d.Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah:
e.Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah: 4

(2)
(1)
(2)
(3)
(4)1)
1. f.Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: dan
2. g.Bab VII Penutup. Ketentuan mengenai sistematika RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimkasud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pengendalaian terhahdap RKPD dilakukan dengan menyusun laporan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksnaan Renja Perangkat Daerah dan anggaran yang memuat keluaran kegiatan dan indikator hasil setiap program. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda, palig lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh (S) Perangkat Daerah.

BAB V

PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

Perubahan RKPD dapat dilakukan jika hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah:
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan: C. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:, 5
d.Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru /kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Buru. Ditetapkan di Namlea pada tanggal 04 September 2020 Diundangkan di Namlea pada tanggal 04 September 2020 | PENJABAT SEKRETARIS DAERAH £ £ BUPATI BU Y IBHAHIM UMASUGI " MOHAMMAD ILIAS HAMID BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2020 NOMOR 33 Paraf Koordinasi Kepala Bappeda Kabag Hukum KABUPATEN BURU 1D 1 6

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…