Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 33 Tahun 2020
- Nomor
- 33
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahuhn Anggaran 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahuhn Anggaran 2021.
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Dearah Kabupaten Buru Tahun 2021,
1 Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2021. BABI KETENTUAN UMUM
2 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1) 2) 3) 4 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Daerah adalah Kabupaten Buru: Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi: Bupati adalah Bupati Buru: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah: Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanakan rencana pembangunan daerah: Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Buru adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun: Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD: 1 3 14) 15) 16) 1) 2) 3)
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) siatu program. BAB II KEDUDUKAN
BAB II
RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD. RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan :
BAB III SISTEMATIKA
BAB III
Sistematika RKPD Tahun 2021 sebagai berikut :
4 (2) (1) (2) (3) (4) 1)
Ketentuan mengenai sistematika RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimkasud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB IV
Pengendalaian terhahdap RKPD dilakukan dengan menyusun laporan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksnaan Renja Perangkat Daerah dan anggaran yang memuat keluaran kegiatan dan indikator hasil setiap program. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda, palig lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh (S) Perangkat Daerah. BAB V PERUBAHAN RKPD
BAB V
Perubahan RKPD dapat dilakukan jika hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
C. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:, 5
2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI PENUTUP
BAB VI
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Buru. Ditetapkan di Namlea pada tanggal 04 September 2020 Diundangkan di Namlea pada tanggal 04 September 2020 | PENJABAT SEKRETARIS DAERAH £ £ BUPATI BU Y IBHAHIM UMASUGI " MOHAMMAD ILIAS HAMID BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2020 NOMOR 33 Paraf Koordinasi Kepala Bappeda Kabag Hukum KABUPATEN BURU 1D 1 6
Membuka PDF…