DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur retribusi Pengolahan Limbah Cair yaitu retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Subyek dari retribusi ini yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan limbah cair. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan, sarana dan prasarana, volume, biaya operasional dan investasi. Peraturan ini mengatur pula tentang sanksi administratif, penagihan, penghapusan piutang, pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribussi Pengolahan Limbah Cair; Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198i tentang Hukum AcaraPid"ana(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209\; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelen ggaraarr Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 75' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); J,

4.Undang-Undang l.lomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor I74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Ind,onesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 50a9);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
10.Undang-Undang Nomor 72 Tahun 20tt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 523a); tl I l- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A74 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah l{omor 1i Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24731 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun L962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaO\; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772\; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2AO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan 72. 13. 1.4. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a833); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}rc Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2AD Nomor 12); Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2AL2 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol2 i\omor 13); Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2Ol3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayatr Kabupaten Buru Tahun 2Al3-2A32 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2A13 Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU, MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 4 15. L6. 77. 18. c. 4. tsupati adalah Bupati Buru; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru; Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru;
6.Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru; 5. 7. 8. 9. 10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Buru; 11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buru; Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danf atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; Badan adaiah sekumpulan orang danf atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan cnalna dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk bad.an lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang merupakaan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang perlu diolah melalui instalasis pengolahan limbah cair karena diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan; Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang selanjutnya disebut retribusi pungutan adalah pungutan daerah atas pengolahan limbah cair yang dikelola secara khusus dalam bentuk pengolahan limbah cair; Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
15.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
16.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memrrut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayatan retribusi;
17.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau 5 12. 13. 1A l+. penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pemtrayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 1g. Surat Fendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang d'ipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD' adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
21.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga danf atau denda; 22.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakart, SKRDKBT' SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi; 24. pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan ;
25.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyididk Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya'

(1)(2\
(3)
(4)Fasal 3 Obyek retribusi adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga' perkantoran dan industry yang d,isediakan, dimiliki, d'anf atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Subyek retribusi ad.alah orang pribadi atau badan yang menggunakan d'anfataumenikmatipelayananpengolahanlimbahcair Jenis pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengolatalsi penglahan limbah tinja dalam bentuk instaiasi Pengolahan Limbah Tinja. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (li adalah pelayanan pengolahan limbah cair yar1g disediakan, dimiliki' dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase' dan/atau sarana pembuangan lainnYa.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pengolahan Limbah cair digolongkan sebagai Retribusi Jasa umum'

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan sarana dan Prasarafla' jasa diukur berdasarkan volume, biaya oPerasional pelayanan Yang diberikan, dan investasi.

BAB V

PRINSIPSASARANDALAMPENETAPANSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1)Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya penyed.iaan jasa pengolahan limbah cair, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pengolahan limbah cair'
(1)Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya peiayanan pengolahan limbah cair yang terdiri biaya operasional, biaya perawatan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan serta voiume limbah cair.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Fasal 7

Pasal 8

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : a.1 Industri/Usaha : a.1.1. Industri Rumah Tangga a.l .2. Industri/Usaha Kecil

a.1.3. Industri/Usaha Menengah
a.1 .4. industri/ Usaha Besar Rp. 50.000,- Rp. 75.O0O,- Rp. 100.0OO,- Rp. 200.000,- Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan a.2. Rumah Sakit : a.2.1. Type D a.2.2. Type C a.2.3. Type B a.2.4. Rumah Sakit Swasta Rp. 1OO.OOO,- Rp. 150.0OO,- Rp. 250.0O0,- Rp. 200.000,- Perbulan Perbulan Perbuian Perbulan a.3. Balai Pengobatan Rp. 5O.OO0, Perbulan a.4. Rumah Sakit Bersalin Rp. 100.000, Perbulan a.5. Pemukiman/Real Estate a.5.1. Jumiah Rumah < 200 unit a.5.2. Jumlah Rumah > 200 unit Rp. 500.000,- Rp. 1.OOO.OOO,- Perbulan Perbulan a.6. Perusahaan IPAL (Industri Pembagian Air Limbah) a.6.1. IPAL Kecil a.6.2.IPAL Sedang a.6.3. IPAL Besar Rp. 200.000,- Rp. 30O.0OO,- Rp. 5OO.OO0,- Perbulan Perbulan Perbulan a.7. Pertambangan a.7.7. Tromol a.7.2. Tong a.7 .3. Rendaman Rp. 10O.OOO,-lbuah Rp. 5.000.OOO,-/buah Rp. 15.000.000,-/buah Perbulan Perbulan Perbulan a.8. Hotel a.8.1. Penginapan > 1O Kamar a.8.2. Hotel Melati > 10 Kamar a.8.3. Hotel Berblntang < 10 Kamar Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 2O0.00O,- Perbulan Perbulan Perbulan

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian'
(3)penetapa1, penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati'

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1)Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Buru'
(2)Khusus pemungutan Retribusi Limbah Cair Tong, Tromol dan Rendaman dapat dilakukan penarikan Retribusi pada zofla tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah'
(1)Retribusi dipungr-rt dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. {2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 1 1

Pasal 12

(1)Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
(2)Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan . (r, {4)
(1)t2J
(3)Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pada ayat {21 maka hasil penerimaan retribusi paling lambat 7 x24 jam. Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan lain sebagaimana dimaksud harus disetor ke kas Daerah bukti pembayaran retribusi retribusi.

Pasal 13

Bupati atau pejabat dapat memberi persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawaban. Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dirrraksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2o/o (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar. Bupati atau pejabat dapat rnengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 14

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 menggunakan SSRD.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tatacara pengisian SKRD dan SSRD serta tata cara pemungutan, pembayaran, penetapan tempat Pembayaran retribusi, tata cara angsuran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…