DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru, perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi di daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan b. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru. . Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang1. Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku. Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961), . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 2. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Dipindai dengan CamScanner

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BURU.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru ( Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2/d dan e) yaitu ketentuan dalam BAB Il Pasal 2 huruf d angka 4, angka 20 dan angka 22 sehingga berbunyi sebagai berikut:

d.Dinas Daerah, terdiri dari : Dipindai dengan CamScanner PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BURU I. UMUM. Dalam rangka melaksanakan Pasal 18 ayat (3 dan 4) PP No.18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. ayat (3) menyebutkan bahwa Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:
a.kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan, dan/atau
b.keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pasal 18 ayat (4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: huruf c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran, huruf f, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Dalam rangka melaksanakan pasal tersebut berkaitan erat dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat maka peremrintah daerah kabupaten buru perlu membentuk struktur organisasi untuk melaksanakan fungsi pelayanaan dan pelaksanaan pembangunaan. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun pembagian kekuasaan dari Presiden (Pemerintah Pusat) ke daerah melalui penyelenggaraan sistem otonomi tidak diartikan memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya tanpa aturan yang jelas. Penyelenggaraan kewenangan Pemerintah daerah tersebut harus mendasarkan pada Peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk di dalamnya peraturan perundangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang kemudian menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Dipindai dengan CamScanner Konsep tersebut telah cukup memadai dan diimplementasikan dengan menerbitkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan peraturan pelaksananya yang memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Sejak reformasi sampai sekarang telah terjadi tiga kali perubahan fundamental dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Substansi pengaturan tersebut meliputi hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi lokal. Aspek-aspek tersebut dianggap penting untuk diatur sehingga penyelenggaraan desentralisasi memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Selain hal tersebut, setiap daerah sesuai karakter dan potensi yang dimiliki mempunyai prioritas berbeda antara satu daerah dengan daerah lain dalam mensejahterakan masyarakatnya. Masing-masing daerah otonom mempunyai prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menyebabkan jumlah Perangkat Daerah berbeda satu daerah dengan daerah lain sesuai karakter, potensi dan kebutuhan masyarakatnya. Tersedianya Perangkat Daerah yang efisien dan efektif menjadi sebuah keharusan. Adapun kedudukan Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah (dalam hal ini Bupati) dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan dimaksud terdiri dari:
1. 1.urusan pemerintahan wajib, yaitu: (a) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan, kesehatan: pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial, (b) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil: pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika: koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal) kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.
2. 2.urusan pemerintahan pilihan, yaitu: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi
3. 3.urusan pemerintahan umum, yaitu: pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Dipindai dengan CamScanner Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional: penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Berdasarkan hal tersebut, maka elemen yang juga perlu diperhatikan secara mendalam adalah menyangkut kelembagaan, bahwa kewenangan daerah tidak dapat terlaksana jika tidak diakomodir oleh kelembagaan daerah yang merupakan wadah atau sarana berlangsungnya penyelenggaraan urusan yang menjadi daerah tersebut. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembaharuan atau penataan kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Pasca dilaksanakannya desentralisasi berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai saat ini berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Kabupaten Buru sudah 4 (empat) kali melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut : kewenangan Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru. Kedua, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru. Ketiga, Pearturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru. Penerapan kebijakan kelembagaan pasca Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru dirasa belum optimal. Sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah terjadi perubahan paradigma dalam pembentukan dan penataan Perangkat Daerah yang sebelumnya mengacu pada prinsip miskin Dipindai dengan CamScanner Struktur kaya fungsi berubah menjadi prinsip tepat fungsi (right function), tepat ukuran (right sizing) dan tepat perilaku (right behavior) yang berorientasi pada pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah yang terimplementasikan dengan konsep tipelogi Perangkat Daerah baik tipe A, tipe B, dan tipe C. Pasca berlakunya Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru, telah dilakukan evaluasi kelembagaan di Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2018 terhadap 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah yang ada saat ini. Dalam evaluasi kelembagaan tersebut terakomodir beberapa permasalahan diantaranya:
a.terdapat potensi beban kerja yang relatif kecil pada beberapa Perangkat Daerah,
b.terdapat potensi irisan tugas dan fungsi baik antar Perangkat Daerah maupun di internal Perangkat Daerah, dan/atau Cc. terdapat potensi beban kerja yang tidak berimbang di internal beberapa unit kerja masing-masing Perangkat Daerah. Pelaksanaan kerja pembangunan pemerintah daerah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dengan kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Untuk itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan sangat ditentukan oleh penataan organisasi Perangkat Daerah yang menyesuaikan dengan substansi materi dalam dokumen RPJMD 2017 -—2022 dalam rangka merealisasikan visi dan misi serta program prioritas Bupati. Evaluasi kelembagaan harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:
a.bentuk, jenis, dan jumlah kelembagaan Perangkat Daerah diarahkan untuk lebih proporsional dan fokus dalam menyelesaikan program- program prioritas Bupati sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMD, dan
b.Efisiensi Perangkat Daerah yang tidak berkaitan langsung dengan program-program prioritas Bupati dalam dokumen RPJMD. Mengacu kepada hal tersebut maka perlu dilakukan penataan dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal yang berdasarkan prinsip-prinsip organisasi dan penyesuaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah serta mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Organisasi perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal. Dipindai dengan CamScanner Melalui penataan organisasi Perangkat Daerah diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, urusan kepentingan, tumpang tindih atau saling lempar tanggung jawab terhadap suatu urusan tertentu diantara Perangkat Daerah di masa mendatang. Guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan penyesuaian dengan peraturan yang baru, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Buru perlu melakukan pengkajian kembali secara mendalam dan menyesuaikan organisasi perangkat daerahnya sebagai bentuk upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang mengarah pada prinsip tepat fungsi (right function), tepat ukuran (right sizing) dan tepat perilaku (right behavior) yang berorientasi pada pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good local government) yang mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. II. Pasal Demi Pasal.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

' Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR Dipindai dengan CamScanner , « " Ka 4 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan kawasan permukiman dan Pertanahan, “ 20 Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Persampahan, « 29 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran,

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru. Ditetapkan di Namlea pada tanggal 7 Juni 2022 Ne 1 Pj.BUPATI BURU, ( DJ DIN SALAMPESSY Diundangkan di Namlea pada tanggal 7 Juni 2022 (2 RAH KABUPATEN BURU,| - Ih MOHAMMAD ILIAS HAMID LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2022 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU: / 2022) Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016