Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengangkatan Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa dan tindakan Penyidikan, Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang tentang Fengangkatan dan Pernberhentian Kepala Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun lggg tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19gg Nomor 774, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang- b. 3. Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang*Undang Nomor 46 Tahun lggg tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten L.l4.aluku Ter+ggara Elarat {Ler.rbaran Negara Tahun 2000 Nomor 2J Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran N.egara Republik Indonesia Nor,nor a<t3.8); Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran N.egara Ropublik Indonesia ?ahun ZA14 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5a95); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2A14 tentang Peraturan Felaksanaan Und,ang-Undang Nomor 6 Tahun 2AA tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor O Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171; Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 20361; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zOtG Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun TALT Nomor 12221; Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 5); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keda Pemerintah Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 6); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU 3. 4. 5. 6. MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB II
{1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yffirg dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
{1} Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatalr.nya dengan Keputusan Bupati.
Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Bupali atau pejabat lain yang ditunjuk. Pejabat lain yang ditunjuk untuk melantik kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat. Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : "Demi AllahlTuhan, saya bersumpah/be{'anji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat d.alam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perrrndang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari keda terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati. Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, kepala desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas upacara Besar. Kepa1a Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
{1} Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa. {2} Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemiiihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
{2} Caion Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. {3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 {lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
{1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. {2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibebankan pada APBDesa, APBD Kabupaten, Provinsi, dan APBN"
BAB III
Membuka PDF…