(1)Kepala Desa berhenti karena:
a.meninggal dunia;
b.permintaan sendiri; atau
c.diberhentikan.
(2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf c karena:
a.Berakhir masa jabatannya;
b' tidak dapat melaksanakan tugas secara berketanjutan atau berhalangan tetap secara berturut*turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
c.Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepara Desa;
d.Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
e.Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 {satu} Desa baru, atau penghapusan Desa;
f.Tidak melaksanakan kewqiiban sebagai kepara Desa; atau g' dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa meiaporkan kepada bupati melalui camat.
(4)Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (s) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
{5} Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat {2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipfl dlingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru sebagai penjabat Kepata Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru. {6} Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (21 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Buru sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa. 10