DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa telah dilakukan perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. maka dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu di Kabupaten Buru:
b.bahwa dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penanganan protokol kesehatan untuk mencegah aktifitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu: Menimbang : Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617): t Dipindai dengan CamScanner

3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961),
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), Dipindai dengan CamScanner 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222),
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037),
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409),
13.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5): |
14.Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2018 Tentang | Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu ( Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor OS) di ubah sebagai berikut : Dipindai dengan CamScanner

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Buru,
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,
3.Bupati adalah Bupati Buru,
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Buru,
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru,
6.Camat adalah Camat di Kabupaten Buru,
7.Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Buru yang berkedudukan ditingkat Kecamatan,
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara KesatuanB
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis,
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu,
12.Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,
13.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa,
17.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa: Dipindai dengan CamScanner
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Buru, Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, 2.
3.Bupati adalah Bupati Buru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 4 adalah DPRD Kabupaten Buru, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, 5.
6.Camat adalah Camat di Kabupaten Buru, . Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Buru yang berkedudukan ditingkat Kecamatan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara KesatuanB Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis,
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu, Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,
13.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa: 17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa: 7. 8. 9. 12. Dipindai dengan CamScanner
18.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa,
19.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa:
20.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu,
21.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa, 22, Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru,
23.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara,
24.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa,
25.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buru, yang terdiri dari Bupati Buru, Pimpinan DPRD Kabupaten Buru, Pimpinan Kepolisian Resort Buru, Pimpinan Kejaksaan Negeri Namlea dan Pimpinan Kodim 1506 Namlea.
2. b.Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Buru.
3. c.Unsur terkait lainnya.
4. d.Unsur terkait sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, bupati membentuk sub kepanitiaan tingkat kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari: Dipindai dengan CamScanner
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, Kapolsek, dan Danramil,
2. b.satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan: dan
3. c.unsur terkait lainnya.
4. d.Unsur terkait sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4)Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten,
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa ,
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara,
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya,
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan, f£. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten,
6. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati, dan
7. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(5)Tugas Sub kepanitiaan pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan tingkat Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya,
2. b.Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa, dan
3. c.Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
(6)Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan peraturan bupati.

3.Ketentuan Pasal 24 Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(2)Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi:
1. a.Surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 10.000: Dipindai dengan CamScanner Surat pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak, Fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, Surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru, b. e. £ Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian, Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, Daftar riwayat hidup, Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai, Surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai, Surat keterangan domisili dari Kepala Desa, Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah, Surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai 10.000: Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai 10.000: Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai 10.000: Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai 10.000: Dipindai dengan CamScanner g. h. 1 J: k. 1 m. n. o. p 4 1.
2. s.Melampirkan naskah visi dan misi yang dijabarkan dalam rencana program kerja satu kali masa jabatan yang dibuat oleh bakal calon kepala desa.
  1. 4.diantara BAB IX dan X disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut : X BAB IXA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 19
  2. 5.Diantara Pasal 70 dan 71 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 70A, Pasal 70B, Pasal 70C, Pasal 70D, Pasal 70E, Pasal 70F dan Pasal 70G sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70A

(1)Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3” (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius):
2. b.penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih,
3. c.penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai,
4. d.tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter,
5. e.menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan,
6. f.penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan,
7. g.panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing,
8. h.melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan:
9. i.penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak,
10. j.penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa: dan
11. k.protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati. | | | | | Dipindai dengan CamScanner |

Pasal 70B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 70C

pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b

(1)Tahap pengambilan nomor urut dan yang meliputi kegiatan pendaftaran, Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan,
2. b.pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi: 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama, 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial, 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa, 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 706 (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan, 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
(3)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
(4)Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh :
1. a.Calon Kepala Desa:
2. b.Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak3 (tiga) orang,3 Dipindai dengan CamScanner 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten
3. d.1(satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan,
4. e.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa, dan fl 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan tokoh agama. »
(5)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 70D

(1)Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dengan mekanime meliputi:
1. a.melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa,
2. b.tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih,
3. c.menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara sampai pada pukul 13.00 Wit,
4. d.pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak,
5. e.bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes, dan
6. f.berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
(2)Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
1. a.Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi: b. panitia pemilihan tingkat Desa:
2. c.Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang,
3. d.1(satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten:
4. e.1(satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan:
5. f.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa: dan sg. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan tokoh agama. Dipindai dengan CamScanner
(3)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

Pasal 70E

(1)Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A sampai dengan Pasal 70D dikenai sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.teguran lisan,
2. b.teguran tertulis I, Cc. teguran tertulis II, dan
3. d.diskualifikasi.
(3)Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan tingkat desa.
(4)Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan tingkat desa oleh sub kepanitiaan tingkat kecamatan.
(5)Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan tingkat kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan tingkat desa.
(6)Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan.
(7)Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019. Pasal 70F Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan. Pasal 70G
(1)Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara: dan
2. b.laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih. Dipindai dengan CamScanner PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 6 TAHUN 2022 -TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU I. UMUM Dengan diberlakukanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/ penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat, untuk melaksanakan dan menindak lanjuti ketentuan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia dimaksud Pemerintah Kabupaten Buru perlu melakukan Perubahan dan penambahan beberapa Pasal didalam Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5). II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…