DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan data dan informasi kepegawaian yang akurat diperlukan pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
c.bahwa untuk melaksanakan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyusun pedoman pengelolaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 BAB I … Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahnn 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahnn 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabuapten Buru Tahun 2018 Nomor 2); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BURU. 3 BAB II …

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Buru.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah.
6.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buru
7.Manajemen Kepegawaian adalah seluruh proses pengelolaan kepegawaian mulai pengadaan sampai dengan pemberhentian PNS.
8.Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), sumber daya manusia (brainware), prosedur dan/atau yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
9.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, akuntable dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.
10.Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
11.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
12.Perangkat Daerah Pengelola SIMPEG adalah Perangkat Daerah yang diberi tanggungiawab dan wewenang dalam pengelolaan SIMPEG pada unit kerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya
13.Pengelola SIMPEG adalah pegawai yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan SIMPEG.
14.Operator SIMPEG adalah pelaksana yang ditunjuk dalam pengelolaan SIMPEG di lingkup Pemerintah Daerah.
15.Pengelola Kepegawaian adalah PNS pada Perangkat Daerah/unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang memberikan layanan kepegawaian. 4
15.nomor …

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan SIMPEG di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a.Mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi kepegawaian secara optimal; dan
b.Mewujudkan sistem informasi yang mampu mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian secara optimal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengaturan mengenai SIMPEG meliputi :

a.data dan informasi kepegawaian;
b.pengelolaan SIMPEG;
c.mekanisme pelaksanaan SIMPEG;
d.sarana dan prasarana; dan
e.layanan informasi data kepegawaian

BAB IV

DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 5

(1)Data kepegawaian meliputi data kepegawaian sejak pegawai diangkat menjadi CPNS hingga pensiun atau diberhentikan sebagai PNS.
(2)Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
1. a.data Utama :
  1. 1.nama pegawai dan gelar;
  2. 2.nomor induk pegawai (NIP);
  3. 3.pendidikan;
  4. 4.tempat dan tanggal lahir;
  5. 5.jenis kelamin;
  6. 6.status kepegawaian;
  7. 7.pangkat dan golongan;
  8. 8.TMT CPNS;
  9. 9.TMT PNS;
  10. 10.status Perkawinan;
  11. 11.jabatan terakhir;
  12. 12.nomor telepon;
  13. 13.alamat;
  14. 14.nomor KARPEG; 5
(5). Operator …

15.nomor BPJS/KIS;
16.nomor NPWP;
17.nomor KTP; dan
18.dokumen pendukung lainya.

b.riwayat pangkat dari golongan;
c.riwayat pendidikan;
d.riwayat jabatan;
e.riwayat diklat struktural/fungsional
f.riwayat penghargaan
g.riwayat hukuman disiplin
h.riwayat kepegawaian lainnya; dan
i.biodata lainnya.

(3)Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis dan harus dilakukan peremajaan sesuai dengan kondisi status kepegawaian terbaru.
(4)Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diolah untuk menghasilkan informasi kepegawaian.
(5)Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk pengambilan keputusan terkait dengan :
1. a.badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
2. b.formasi jabatan;
3. c.usulan kenaikan pangkat;
4. d.usulan kenaikan gaji berkala pejabat;
5. e.usulan pindah instansi atau unit kerja,
6. f.penilaian prestasi kerja pegawai;
7. g.usulan pensiun; dan
8. h.layanan kepegawaian lainnya.

BAB V

PENGELOLA SIMPEG

Pasal 6

(1)Pengelolaan SIMPEG di lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh BKPSDM.
(2)Pengelolaan SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan, terdiri dari :
1. a.Pengarah : Kepala BKPSDM
2. b.Penanggungjawab : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
3. c.Koordinator : Pranata Komputer pada BKPSDM Kab. Buru
(3)Koordinator Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
1. a.administrasi SIMPEG;
2. b.helpdesk SIMPEG; dan
3. c.operator SIMPEG
(4)AdministrasiSIMPEG dan helpdesk SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b, berkedudukan di BKPSDM. 6
1. b.menangani …
(5)Operator SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari :
1. a.Operator SIMPEG Kabupaten; dan
2. b.Operator SIMPEG Perangkat Daerah/unit kerja

Pasal 7

Struktur pengelola SIMPEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI

TUGAS PENGELOLA SIMPEG

Pasal 8

Pengarah SIMPEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas memberikan pengarahan dalam proses pengelolaan SIMPEG.

Pasal 9

Penanggungiawab pengelola SIMPEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2)huruf b, mempunyai tugas :
1. a.melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan SIMPEG; dan
2. b.bertanggungjawab terhadap pengelolaan SIMPEG.

Pasal 10

Koordinator pengelolaan SIMPEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :

a.menyusun perencanaan, pembangunan dari pengembangan SIMPEG;
b.mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan SIMPEG; dan
c.melaporkan pelaksanaan pengelolaan SIMPEG kepada penanggungjawab pengelola SIMPEG.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…