DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara1 Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang2. Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961), . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 3. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 4. . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 5. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 6. . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), 7. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): 8. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222), 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409): Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5), Peraturan Daerah Nomor &6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU Menetapkan dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pegangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 6) di ubah sebagai berikut :

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dearah Kabupaten Buru. Ditetapkan di Namlea pada tanggal 7 Juni 2022 1 Pj.BUPATI BURU, Y TAN L t JALALUDDIN SALAMPESSY / V Diundangkan di Namlea pada tanggal 7 Juni 2022 NSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU MOHAMMAD ILIAS HAMID LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2022 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU : (7 / 52/2022)

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

. Daerah adalah Kabupaten Buru,1 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,

3.Bupati adalah Bupati Buru,
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Buru,
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru,
6.Camat adalah Camat di Kabupaten Buru:
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 10. 11. 12. 13. wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara KesatuanB | Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa: 8. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil: Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah: 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Hari adalah hari kerja. Ketentuan BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA diantara Bagian ketiga dan Bagian Ke empat ditambahkan Satu bagian yaitu Bagian Ke Tiga A 2. dan dua Pasal yaitu Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1)Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
(2)Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh: calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping: forum komunikasi pimpinan Daerah kabupaten: Cc. camat: d. e. perangkat acara, dan undangan lainnya.
(3)Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 5096 (lima puluh persen).

Pasal 4B

(1)Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung sebagaimana dimaksud Pasal 4A wajib menerapkan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: h. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3” (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah, . tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter: menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan, penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan, melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan: melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati, dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

3.Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Ketentuan mengenai Pelantikan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden. a. b. 1 a. b. d. e. f 8 Il. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA UMUML Dengan diberlakukanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan proses pelantikan Kepala Desa perlu meenerapkan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat, untuk melaksanakan dan menindak lanjuti ketentuan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia dimaksud Pemerintah Kabupaten Buru perlu penambahan beberapa Pasal didalam Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5). PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2022 NOMOR

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…