menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Ma1uku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun L999 Nomor L74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah c. diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Maiuku Utara tsabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun ZAO4 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2AA4 FJornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aajg);
4.Undang=Undang Nomor lZ Tahun zA11 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a \
5.Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZAl4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negaea Repubtik Indonesia Nomor 5a95 );
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSST);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679j;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun ZOL4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A14 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor l2S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSS9) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 4T Tahun 2ols tentang perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun zor4 tentang Peraturan peraksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun zar4 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor STITI;
B. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 201s tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan usaha Milik Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 2g61. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU Dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MILIK DESA DAERAH TENTANG BADAN USAHA