DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendirian BUM Desa, Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Ma1uku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun L999 Nomor L74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah c. diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Maiuku Utara tsabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun ZAO4 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2AA4 FJornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aajg);
4.Undang=Undang Nomor lZ Tahun zA11 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a \
5.Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZAl4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negaea Repubtik Indonesia Nomor 5a95 );
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSST); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679j;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun ZOL4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A14 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor l2S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSS9) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 4T Tahun 2ols tentang perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun zor4 tentang Peraturan peraksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun zar4 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor STITI; B. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 201s tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan usaha Milik Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 2g61. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU Dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MILIK DESA DAERAH TENTANG BADAN USAHA

BAB II

PENDIRIAN BUM Desa

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa danlatau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Tujuan pendirian BUM Desa adalah :

a.meningkatkanperekonomianDesa; b' mengoptimalkan aset Desa agar bermanf,aat untuk kesejahteraan Desa; c' meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; d' mengembangkan rertcana kerja sarna usaha antar desa dan/atau denganpihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhanlayanan umum \Marga;
f.membuka lapangan keq'a; g' meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayananumum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

{1} Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. (21 Desa dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernpertimbangkan :

a.inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
b.potensi usaha ekonomi Desa;
c.sumber daya alam di Desa;
d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Pasal S {1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud daram pasal melalui Musyawarah Desa. 4 disepakati (21 Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a' Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
b.Organisasi pengeiola BUM Desa;
c.Modal usaha BUM Desa; dan d' Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. {3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BpD untuk rnenetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

Pasal 6

(1)Dalam rangka keq'a sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. t2l Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1 disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari :
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.Anggota BpD;
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. d.Lembaga Desa lainnya; dan e' Tokoh masyarakat; dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan (keadilan gender). {3} Ketentuan rnengenai Musyarvarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama. (41 BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Desa masing-masing.
(5)Berdasarkan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (41 ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desabersama.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 7

{1) BUM Desa dapat berbentuk :

a.perusahaan Desa; atau
b.perusahaan perseroan. {2) Pembentukan BUM Desa ditetapkan dengan peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.

(3)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (z] paring sedikit memuat :
1. a.Pembentukan;
2. b.Bentuk BUM Desa;
3. c.Penyertaan Modal;
4. d.Jenis usaha;
5. e.Susunan pengurus;
6. f.Pembagian Hasil Usaha; dan
7. g.Mekanisme pembubaran BUM Desa.

Pasal 8

(U Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal z ayat{l} huruf a adalah BUM Desa yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu desa dan tidak terbagi atas saham. tzl Dalam hal Perusahaan Desa akan dimiliki oleh lebih dari satu pihak, Perusahaan Desa tersebut harus diubah menjadi perusahaan perseroan.

(3)Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat {2} ditetapkan dengan Peraturan Desa. t4l Perusahaan Desa dapat membentuk unit usaha atau anak perusahaandanf atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pasal 9

{1) Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal T ayat {I) huruf b adalah BUM Desa yang modalnya terbagi atas saham-saham antara desa dengan pihak lain. (21 Pembentukan perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan.
(1)Dalam hal dilakukan pengembanga"n usaha, BUM Desa dapat perwakilan di luar wilayah Desa.
(2)Desa yang membuka Bagran Ketiga Organisasi pengelola BUM Desa

Pasal 11

(1)organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan Desa. Bentuk organisasi pengelola BUM Desa yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang _ perseroarl terbatas.

Pasal 12

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

a.Penasihat;
b.Pelaksana Operasional; dan
c.Pengawas. Kepengurusan organisasi pengerola BUM Desa dan hak-hak pengerora BUMDesa diatur daram Anggaran Dasar dan Anggarar Rumah rangga BUMDesa. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa diatur daram Peraturan Lurah Desa. pasal 13 Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dijabat secara melekat (ex offia)oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Penasihat sebagaimarra dimaksud pada ayat (I) berkewqiiban : t2)

(1){2t
(3)berupa perseroan undangan tentang
(1)tzt a' memberikan nasihat kepada peraksana operasional daram melaksanakan pengelolaan BUM Desa; dan b' memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUh{ Desa.
(3)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berwenang ;
1. a.meminta penjelasan dari Direksi mengenai persoaran rnenyangkut pengelolaan usaha Desa; dan b' melindungi usaha Desa terhadap hal - ha, yang dapat menurunkan kineq'a BUM Desa.

Pasal 14

{1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai yang huruf b dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (21 Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada berkewajiban: ayat (1) a' melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi danlatau pelayanan umum masyarakat Desa; b' menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa; dan

c.melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desalainnya.

(3)Pelaksana operasionar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a' membuat laporan keuangan seluruh unit*unit usaha BUM Desa setiap bulan; b' membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
1. c.memberikan raporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang kurangnya 2(dua) kali dalam 1 {satu} tahun.

Pasal 15

{1) Dalam melaksanakan kewqiiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat {2}, Pelaksana operasional dapat menugaskan Anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. t2) Pelaksana operasional dapat dibantu kar;rawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungiawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…