DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas Pembentukan, Ruang Lingkup, Peraturan Desa, Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan BPD, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum di Desa. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945; Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahur' L957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik b. C. 3. Indonesia Tahun 1958 Nomor Tg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617); Undang-Undang Nomor 46 Tahun lggg tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang*Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun L999 tentang Pembentukan provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA+ Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523ab Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 4. 5. 6. 7. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK HUKUM DI DESA. Indonesia Tahun 2015 Nomor sB, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor s6T9);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2a14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 9014 Nomor lZB, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor ssgg) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 4z rahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2aL4 tentang Peraturan pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2aL4 tentang Desa {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomorl57, Tambahan Lernbaran Negara Republik indonesia Nomor 57171;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2or4 tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ZOl4 Nomor 2A9\;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2arc tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 1Z); Menetapkan PEMBENTUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud d.engan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buru; 2' Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyerenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin peraksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom: Bupati adalah Bupati Buru; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Buru; sekretaris Daerah adarah sekretaris Daerah Kabupaten Buru; Kecamatan adalah wilayah kery'a camat sebagai perangkat Daerah; camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemerintahan Desa adarah penyerenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 10' Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa; 1 1. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewqiiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan pemerintah dan Pemerintah Daerah; 12 ' Badan Permusyawaratan Desa yang selarg'utnya disingkat BpD adalah lembaga yang meraksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilam wilayah dan ditetapkan secara demokrasi; 3. 4. 5. 6. 7. B. 9.
13.Peraturan Desa adarah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD; 14' Peraturan Bersama Kepaia Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau rebih Kepara Desa dan bersifat mengatur;
15.Peraturan BpD adalah peratiran yang ditetapkan oleh BpD dan bersifat mengatur; 16' Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur; 17 ' Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan {inal; 18' Keputusan BpD adalah keputusan yang ditetapkan oreh BpD;
19.Evaluasi adalah pengka,iian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tirggr; 20' Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa; 2r' Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang_undangan yang lebih tinggr;
22.Bertentangan dengan kepentingan umum adarah kebiiakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap perayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban unrum, terganggunya kegiatan ekonorni untuk meningkatkan kesejahteraan masyaraka t dan/ atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras antar golongan dan gender; 23 ' Anggaran Pendapatan dan Belanl'a Desa yang selanjutnya disingkat ApB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Bag:an Kedua Maksud dan T\rjuan

Pasal 2

{1} Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan BpD dalam menyusun peraturan di desa; {2) Tujuan disusunnya peraturan Daerah ini agar daram pembentukan peraturan di desa sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang - undangan dan sesuai dengan materi muatan peraturan di desa.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dalam membentuk peraturan di desa harus berdasarkan pada asas pernbentukan peraturan perundang-undaagan yang baik meliputi :

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c' kesesuaian antara jenis, hierarki dan rnateri muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaandan kehasilgunaan;
f.kejelasan rurnusan; dan
g.keterbukaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan di Desa meliputi :

a.Peraturan - peraturan Desa; dan
b.Peraturan - peraturan BpD.

Pasal 5

(U Jenis Peraturan - Peraturan Desa sebagaimana dimaksud daram pasal 4 huruf a, meliputi :

a.Peraturan Desa;
b.Peraturan Bersama Kepala Desa;
c.Peraturan Kepata Desa; dan
d.Keputusan Kepala Desa. t2) Jenis Peraturan - Peraturan Bpp ssfoegaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi :
a.Peraturan BpD;
b.keputusan BpD; dan
c.Keputusan pimpinan BpD.

Pasal 6

Peraturan di Desa bersifat :

a.Pengaturan; dan
b.Penetapan.

Pasal 7

{1) Peraturan di Desa yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, meliputi :

a.Peraturan Desa;
b.Peraturan Bersama Kepala Desa;
c.Peraturan Kepala Desa;
d.Peraturan BpD. t2l Peraturan di Desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, meliputi :
a.Keputusan Kepala Desa;
b.Keputusan BpD; dan
c.Keputusan pimpinan BpD.

Pasal 8

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasar s dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentual peraturan perundang-undangan yang lebih tinggr.

Pasal 9

(1)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat {l) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang rebih tinggr. {2} Materi muatan Peraturan Desa yang berisi materi peiaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih ranjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : ketentuan yang mengikat masyarakat serta pemerintah Desa; segala sesuatu yang menyangkut kepentirga' masyarakat desa; segala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan desa; dan/atau segala sesuatu yang membebani masyarakat desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur sanksi administratif. Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat tl) huruf b berisi materi kerja sama desa meriputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa dan/atau bidang keamanan dan ketertiban. Peraturan Kepara Desa sebagaimana dimaksud daram pasar 5 ayat (1) huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan Desa, peraturan Bersama Kepara Desa dan tindak ranjut dari peraturan perundang _ und,angan yang lebih tinggi. keputusan Kepara Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d berisi materi peraksanaan peraturan di d.esa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan" pasal 10 Peraturan BpD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu Peraturan BpD tentang Tata Tertib BpD; Peraturan BPD tentang Tata Tertib BpD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BpD daram rangka peraksanaan tugas, fungsi dan wewenang BpD. a. b. c. d.
(3){41 {s) {6}
(1){2) Keputusan BpD sebagaimana bersifat penetapan untuk ditandatangani oleh Ketua pelaksanaan rapat paripurna.

Pasal 11

dimaksud dalam pasal 5 menetapkan hasil rapat atau Wakil Ketua BpD ayat {21 huruf b paripurna dan yang memimpin

(1){2)

Pasal 12

Keputusan Pimpinan BpD sebagaimana dimaksud dalam pasar 5 ayat (2) huruf c bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan BpD dan ditandatangani oleh pimpinan BpD. Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah Desa dan/atau BpD untuk renca.na penyusunan Rancangan peraturan Desa.

(1)Penyusunan Rancangan peraturan Pemerintah Desa. Desa diprakarsai oleh Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, disosialisasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsurtasikan kepada camat untuk mendapat masukan. Rancangan Peraturan Desa yang disosialisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disosialisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BpD untuk dibahas dan disepakati bersama. t2l {3) t4l {s) paragraf 2 Penyusunan peraturan Desa oleh BpD pasal 15 BPD dapat menyusun dan mengusurkan Rancangan peraturan Desa. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
1. a.Rancangan peraturan Desa tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa; b' Rancangan peraturan Desa tentang Rencana Kery.a pemerintah Desa;
2. c.Rancangan peraturan Desa tentang ApB Desa; dan d' Rancangan peraturan Desa tentang pertanggungiawaban Rearisasi Pelaksanaan ApB Desa. Rancangan Peraturan Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh Anggota BpD kepada pimpinan BpD untuk ditetapkan sebagai Rancangan peraturan Desa usuran BpD.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…