Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud d.engan:
1.Daerah adalah Kabupaten Buru;
2' Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyerenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin peraksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom: Bupati adalah Bupati Buru; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Buru; sekretaris Daerah adarah sekretaris Daerah Kabupaten Buru; Kecamatan adalah wilayah kery'a camat sebagai perangkat Daerah; camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemerintahan Desa adarah penyerenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 10' Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa; 1 1. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewqiiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan pemerintah dan Pemerintah Daerah; 12 ' Badan Permusyawaratan Desa yang selarg'utnya disingkat BpD adalah lembaga yang meraksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilam wilayah dan ditetapkan secara demokrasi; 3. 4. 5. 6. 7. B. 9.
13.Peraturan Desa adarah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
14' Peraturan Bersama Kepaia Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau rebih Kepara Desa dan bersifat mengatur;
15.Peraturan BpD adalah peratiran yang ditetapkan oleh BpD dan bersifat mengatur;
16' Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur; 17 ' Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan {inal; 18' Keputusan BpD adalah keputusan yang ditetapkan oreh BpD;
19.Evaluasi adalah pengka,iian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tirggr;
20' Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa; 2r' Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang_undangan yang lebih tinggr;
22.Bertentangan dengan kepentingan umum adarah kebiiakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap perayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban unrum, terganggunya kegiatan ekonorni untuk meningkatkan kesejahteraan masyaraka t dan/ atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras antar golongan dan gender;
23 ' Anggaran Pendapatan dan Belanl'a Desa yang selanjutnya disingkat ApB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Bag:an Kedua Maksud dan T\rjuan