DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan dengan menetapkan batasan istilah nyang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, dan biaya penyelenggaraan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010 tcntang Rctribusi Iain Gangguan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
b.babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diroaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupatcn Buton Nomor 9 Tahun 2010 tenta.ng Retribusi lzin Gangguan; BUPATl BUTON, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANGRETRIBUSI IZIN GANGGUAN TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATEN BUTON NOMOR to TAHUN 2016 BOPATI BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA •• PERATURAN D~ERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PEf{ATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANGRETRIBUSI lZIN GANGGUAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATfBUTON

9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah don Retribusi Daerah [Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049};
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linglrungan Hidup (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah [l.embaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200:i Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undengan,
15.Peraturan Mealed Dalaru Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hu.kum Daerah:
16.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 20 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 19);
17.Peraturan Daerah Kabupat.en Buton Nomor 1 1'ahun 2015 tentang Pcnyidik Pegawai Negcri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerincah Kabupaten Buton(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor J 01);
18.Peraturan Daerah Kahupat.en Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudaban Pena.naman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 26}; Menetapkan Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olch Pcmcrintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi scluae-Iuaenya dalam eistcm dan prineip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasa.r Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Pejabat adalah pegawai yang dibcri tugas tcrtentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.
5.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang seienis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk ba.dan usaha lainnya.
6.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum eecara terus menerus;
7.lzi.n Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkaa ancaman bahaya, kerugian dan/ atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesebatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma kesefamatan dan kesehacan kerja, Lidak termasuk ternpat usaha yang lokasinya telah dituniuk oleh Pernerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8.Retribusi izin Gangguan, yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran alas pemberian izin gangguan.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal l Angka 2 dan Angka 7 diubah, dan ditarnbahkan 4 angka baru yakni Anglm 24, Angks 25, Angka 26, dan Angka 27, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan da1am Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 9), diubah sebagai berikut: PASALl
9.Retribusi perizman tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah da.lam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber <lava alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas · tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga. kelestarian lingk:ungan.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. •
11.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izio tempat ueaha,
12.Pemerikeaan udalnh serangkeien kegiatan untuk mencari, mengu.mpulkao dan meltlah data dan atau keterangan lainnya dalam ran a pengawasan kebutuhan pemenuhan kewoji no retribusi berdasarkan peraruran perundang-undangan retribusi daerab. · ·
13.Kas Daerah adalab kas daerah Kabupaten Buton.
14.Wajib Retribusi adalab orang pribadi atau badan hukum yang mcnurut Pcraturan Perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
15.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang mcrupakan batas waktu ~ wajib rctribusi untuk memanfaatkanjasa dan perizman tertentu dari Pemerintah Daerah.
16.Surat Pendaftaran Obyek Retribus.i daerab yang selanjutnya dieingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang,
18.Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SDKRDLB adalab surat keputusan yan~ menentukan jumlah kelebihan pembayaran retnbusi karena jumlah kredit retribusi Iebih besar daripada retribusi terhutang atau tidak sebarusnya terhutang,
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang Kurang Bayar Tambahan yang selaniutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keeutusan yang menentu.k:an tambahan atas jumlab retnbusi yang telah ditetapkan.
20.Surat Tagihan Retribusl Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
21.Surat Keput.usan Keberatan adalah suraL keputusan atas keberatan terhadap SK.RD. SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga ya.ug diajukan oleb Wajib Retribusi.
22.Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/ atau ketcrangan Iainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerab retribusf dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi l.>aerah.
23.Penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adclah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjacli serta menemukan tersangkanya
24.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp~ 50.000.000,00 (lima pulub juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tell,!fl~t usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan p · g banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juts. rupiah).
25.Usaha Kecil adalah ueaha ckonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang vcrusahaan yang dirniliki, dikuasai, at.au menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Uschn Besar yang memiliki kekayaan bcreih lcbih dari Rp. 50.000.000,00 [Iirna puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratue jute rupiah) tidak tcrmasu.k tanah dan bangunan tempat usaha at.au memiliki hasil penjualan tahunan Jebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sarnpai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
26.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri ecndiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaba yang bu.kan merupakan anak ~rusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dlkuasai, atau menjadi bazian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kckayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk ta.nab dan ba.ngunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
27.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan beraih ata.u hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. No -Jcnis Usaha Indcks
1.Usaha Pertambangan Umum 5,00
2.Usaha Pertambangan Mineral 3,00 Bukan Logam dan Batuan I
3.Industri, Pabrik, Gudang I 4,00 Pendinginan Ikan dan Gudang Hasil Bumi
4.Penyimpanan Gudang/Tempat 6,00 Bahan Kimia/Bahan Peledak
5.Usaha SPBU, APMS, A3~ 4,50 Bahan Bakar, SPDN seJerusnya
6.Gudang Sembako, Bahan 2,50 Bangunan dan sejenisnya
7.Usaha Pariwisata di Lokasi 2,00 Wieata
8.Warung Makan dan Restoran 2,50 Dalum Bangunan Teto.p
9.Pertokoan Kecil 1,00
10.Pertokoan Sedang 1,50
11.Pertokoan Besar 2,00
12.Tempat Pelayanan Kesehatan 1,50 dan Pusat Kebugaran yang diselenggaran oleh Swasta

Pasal 8

(1)Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan at.as Jndeks Usaha/Kegiatan yang dimohonkan Izin scbaga.i berikut:
1. a.Indeks Jenis Usaha
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi seba.gai berikut
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelengga.raan pemberran iain go.ngguan.
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebo.gaimana dimaksud pada ayat (]} meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di iapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 7

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: No I Tingkat Bahaya lndeks
1.Kecil 2,00
2.I Scdang 3,00
3.I Besar 4,00

b.lndeks Tingkat Bahaya Pencemaran clan Kebakaran
1. 13.Tempat Adu Ketantasan dan 2,00 Permaianan Ketang san
2. 14.Tempat Khusus Parkir 1,00
3. 15.Tempat Hiburan, Penginapan, 2,:30 dan Hotel
4. 16.Tempat Pengolahan Kayu, 2,50 Penjualan Kayu, Penampungan Kayu, dan Mobiler
5. 17.Perbengkelan 2,50
6. 18.Usaha Sablon dan Percetakan 1,50
7. 19.Tempat Pembuatan Kerajinan 1,00 Logam, Kerang-kerangan, dan Kerajian Lainnya
8. 20.Rurnah Potong Hewan 3,00
9. 21.Pabrik Es Batu 2,50
10. 22.Pe~e1;1akan Ayam/Ungga.& dan 3,00 eejemsnya
11. 23.Industri Pembuatan 2,00 Tahu/Tempe
12. 24.lndustri Penggilingan Padi 2,00
13. 25.Pengolahan Jambu Mete 2,00
14. 26.Industri Pembuatan Makanan 1,50 Ring an
15. 27.Usaha Pangkalan Minyak 3.00
16. 28.Jasa Kontraktor 2,00
17. 29.Peternakan Kambing, Sapi, dan 3,00 sejenisnya
18. 30.Usaha Ketenagalistrikan 3,00
19. 31.I Perdagangan Minuman 3,00 I Beralkohol No Lokasi Tempat Usaha lndeks
20. 1.Di tepi jalan de5a/ 1,50 kampung/ dalam lorong
21. 2.Di tcpi jalan kabupaten 2,00
22. 3.Di tepi jalan provinsi 3,00
23. 4.Di tepi jalan Negara 4,00
f.Indeks Lokasi Usaha No Luas Tempat Usaha Indeks
l.Sampai dengan 25 .M2 l,UU
1. 2.126 s/d 50 M2 1,25
2. 3.51 s/d 75 M2 1,5
3. 4.76 s/d 100 M2 1,75
4. 5.101 s/d 150 M2 2,00
5. 6.151 s/d 300 M2 2,50
6. 7.301 s/d 500 M2 3,00
7. 8.501 s/d 1000 M2 s.s
8. 9.1001 s/d 5000 M2 4,00
9. 11.I Diatas 5000 M2 5,00
e.Indeks Luas Tempat Usaha No Skala Usaha lndeks
1. 1.Mikro 2,00
2. 2.Kecil 3,UU
3. 3.Menengah 5,00
4. 4.Beear 7,00
d.lndeks Skala Usal11:1 No Waktu Kegiatan lndeks
1. 1.Siang Hari 1,00
2. 2.Malam Harl 1,50
3. 3.Siang dan Malam Hari 2,00
c.Indeks Waktu Kegiatan

(1)Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan,
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDatau dokumcn lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipcrsamakan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 15

6.Diantara ketentuan Pasal 15 ayat (3) clan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3A), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pemegang 1210 mela.kuk:an usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun,

Pasal 11

5.Ketentuan Pasal 11 diubah, echingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: (1 J Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 [tiga] tahun sekali untuk disesuaikan.

(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indcks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan penyesuaian ta.rif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasel SA

4.Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satuj Pasal baru yaitu Pasal 8.A, yang berbunyi sebaga.i berikut:

(2)Besarnya retribusi adalah hasil perkalian antara rata- rata indeks l.lsaha/kegiatan eebagnimana dima.ksud pada ayat (1) dan tarif dasar lzin Gangguan. (31 Besamya tarif dasar lzin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan skala usahaykegiatan sebagai berikut:
1. a.Skala Mikro, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. b.Skala Kecil, sebesar Rp. 100.000,- fseratus ribu rupiah);
3. c.Skala Sedang, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah}.
4. d.Skala Besar, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal,3 IIOV6M., .. 2016 • PEJABAT 'IDI.\RlF p,, f.li I< !)J' --- - A<;. I '.:>f 12N I . ,, ' l<Ai)A(i 1-tu~utlft ~ i Peraturan Daerah ini mulai berla.ku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pcncmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton . PASALII

Pasal 27

Ketentuan mengenai persyaratan permohonan lzin Gangguan diatur dengan Peraturan Bupati,

7.Ketenruan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

(3A)Pemungutan Retnbusi dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja terkait sesuai pelimpaho.n kewcnangan dari Bupati.
(4)Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. L,EMBARAN DAERAHKABUPATEN BUTON TA.HUN 2016 NOMOR 120 NOREG PRATURAN DAERAH KA.BUPATEN BUTON PROVlNSI SUL1\WES! TENGGARA NOMOR: 10/2016 arwajo vember 2016 Diundangkan di pada tanggal 9 EFFENDI KAllMUDDfN Cap/ttd Pit. BUPATI BUTON, Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 8 November 2016 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran Daerah ini dengan penempa.cannyo daJam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. PASALII

Pasal 27

Ketentuan mengenai persyaratan permohonan lzin Gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

(3A)Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja terkait sesuai pelimpahan kewenangan dari Bupati.
(4)Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. . '

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…