DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini diantaranya mengatur aspek dan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah, perlindungan kebudayaan daerah, pengembangan kebudayaan daerah, pemanfaatan kebudayaan daerah, pembinaan dan pengawasan kebudayaan daerah, tugas dan wewenang lembaga (kecamatan, kelurahan, dan desa/desa adat) dalam pelestarian kebudayaan darah, serta peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kcbudayaan dacrah mcrupakan kekayaan budsya bangsa sebagai wujud gagasan, perilaku, dan hasil karya kehidupan manusia yang penting artinya delem kehidupan bermasyaraka.t, berbangsa, dan bcrncgara, schingga perlu dilestarikao dalam ra.ngka roemperkokoh jatidiri bangsa, martabat, dan mcnwnbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.bahwa Kabupaten Buton mcmiliki keanekaragaman budaya yang diwariskan dari lcluhur dan teru.s berkcmbang sesuai kondisi zaman, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secera tepar rnelalui upaya perlindungan, pengernbangan, pernanfaatan, pembinaan, dan pcngawasan dalam suatu Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
c.bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah di Kabupaten Buton sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah perlu diatur dal.am suatu peraruran daerah;
d.bahwa berdasark:an pertimbangan sebagai.mana dimaksud dalam buruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton 'fahun 2017202 1; BUPATI BUTON, DENGAN RAHMATTUliANYANG MAHA ESA RENCANA INDUK PELESTARIAN KEBUDAYMN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017-2021 TENTANC PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR TAHUN 2017 BUPATI BUTON PROVINS! SULAWESI TENGGARA ......... _... . Menirnbang

1.Pasal 18 ayat (6) UndangU ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Uodang Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pembcntukan DaerahDaerah Tingkat JI di Sulawesi [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.UndangU ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpuhlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tembahan Lcrnbaran Negara R.epublik [nd.onesia Nomor 4286);
4.Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcrnerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(l4 Nomor 126, Tambahan Lcm.baran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); S. Undang Undang Nomor 26 'fahun 2007 tenzang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 47251;
6.UndangU ndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepanwtsatacn (Lembaran Negara Republik Indoncaia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tcntang Cagar Budaya [Lcmbarxn Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.UndangU ndang Numur 12 TahWl 201 l tentang Pembenrukan Pcraturan Perundang-undangan (Lembarana Negaro. Republik Indonesia Tahun :.!O 11 Nomor 82, Tambahan Lembo.co.n Negara Republik Indonesia. Nomor 5234);
9.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tent.ong Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 2013 Nomor 116, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5430);
10.UndangU odang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11.Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587\, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat
12.Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 4588);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
15.Peraturan Pernerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelcnggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
16.Peraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Teman NasionaJ, Ta.man Hutan Raya, dan Teman Wisata Alam (Lernbaran Negara Republik Jndoncsia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 5116);
17.Peraturan Pcmcrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 55391, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubaha n Atas Pere tu ran Pemerinta h Nomor 43 Tehun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 1'ahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lernbaran J<epublik lndonesia Negara Nomor 5717);
18.Kcputusan Prcsidcn Nomor 84 Tahun 1999 tcntang Pemaofaatan Seni dao Budaya;
19.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pernbangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
20.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahaan Convention For The Safe guardiri Of The intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan untuk Warisan Budaya Tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
21.Peraruran Prcsidcn Nomor 78 Tahun 2011 ten tang Pengesahan Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (Konvensi tentang Prolek.si dan Promosi Kcanckaragaman Ekspresi BudayaJ;
22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uodang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrukan Peraturan Perundang undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199}; Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PELES'l'ARJAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN2017202 1. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAK!LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tabun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kernasyarakatan Bidang Kcbudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Ta.hun 2007 Tentang tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
25.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwiaata Nomor 42 Tabun 2009 dan Nornor 40 Tahun 2009 tencang Pedoman Pelestaraian Kebudayaan;
26.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27.Peraturan Daerah Kabupatcn Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembenrukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Euton;
30.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mencgah Daerah Kabu paten Buton 2013201 7;
31.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor I Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013203 3;
32.Pcraturan Daerah Kabupaten But.on Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana lnduk Pembangunan Parrwisata Dacrah Kabupaten Buton Tahun 2015 2020;
33.Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton meliputi seluruh kecarnatan dan dcsa/kelura.han.
2.Pemerintahan Daerah ada.Iah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalarn sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebegalmana dimaksud dalarn Undang UndS11g Dasar Negara Republik Indonesia iahun 1945.
3.Pemerintah Daere.h adale.h Bupati scbagai unsur penyelengga.ra Pernerintahan Dacrah yang rncmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah olOnom.
4.Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah, yang aclanjutnya dialngkat OPRD adalah lcmbaga pcrwakilan rakyaL dacrah Kabupatcn Buton yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Buton.
6.Perangk.al Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRDdalam penyelenggaraan Urusan Pernerintahan ya_ng menjadi kewenangan Daerah.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Buton yang dipimpin oleh Camat.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebcu dengan nama Lain, selanjutnya disebut Desa adalab kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang betwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pernerintahan, kepentingaa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danr atau hak tradisional yang d.iakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalarn wilayah kerja kecamatan.
9.Kelurahan adalah wilayab kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10.Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan basil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik beraifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
11.Kebudayaan daerah adalah kebudayaan daerah Kabupaten Buton yang hidup di dalam rnasyarakat Buton di desa/kclurahan dalam kecamaran di seluruh wilayah Kabupaten Buton berdasark:an asal usulnya rnerupakan BABI KETENTUAN UMUM bagian integral dari kcbudayaan nasional yang berwawasan Bhineka Tungal lka,
12.Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pernanfaatan kebudayaan yang dinamis.
13.Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
14.Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penycmpumaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau penggantian sesuai tata dan norm.a yang bcrlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan kcasliannnya.
15.Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepcntingan pcndidikan, agama, sosial, ckonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan iru sendiri.
16.Pembinaan dan pengawasan umum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewc:nangannya untuk mewujudkan lercapainya pelestarian kebudayaan yang dilaksanakan di daerah.
17.Pelestarian kebudayaan daerah adalah upaya perlindungan, pengcmbangan, pemamfaatan, pembinaan dan pcngawasan kcbudayaan dacrah sebagai sarana pemersaru rnasyarakat Buton dan pcngikat persatuao kesatuan bangsa Indonesia dalarn wawasan Bhincka TunggaJ lka.
18.Jatidiri Bangsa adalah kamkter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengcnal bangsa tertentu,
19.Iventarisasi edaJah upoya untuk mencatat ioformasi dan menyimpannnya kc dalam buku catatan, katalog, database atau scjcoisoya.
20.Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah, dan rnenata informasi kebudayean dalam bentuk rekarnan berupa tulisan, gambar, foto, film suara atau gabungan unsur unsur ini (multiclimensi).
21.Penyelarnatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang d.imiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnaban.
22.Penggalian adalah upaya mengungkap, mcmilah, dan mengkaji data, dan/atau informasi kebudayaan.
23.Penelitian adalah roelakukao kajian terhadap aspckaspek kebudayaan secara ilmiah oleh para perieliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
24.Ekskavasi adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah untuk mencmukan bukti kehidupan masa lalu.
25.Pihak Asing adalah lcmbaga milik bangsa asing atau perorangan bukan warga ncgara Indonesia.
26.Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan rnelalui proses eksprementasi, modifikasi, clan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannnya,
27.Penyejian adalah upaya penyarnpaian informasi lansung kepada masyarakat unruk mendorong tercipt.anya apresiasi terhadap kebudayaan.
28.Rcvitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan rungsi unsurunsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks barn dengan tetap mcmpertahankan keasliannnya.
29.Transliterasi adalah pengalihan bahasa dari bahasa asli menjadi bahasa lain yang lebih urnurn dirnengerti masyareket.
30.Alih Aksara adalah penulisan naskah dari huruf aslinya menggunakan huruf yang lebih umum d.imengerti masyarakat.
31.Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secant tcrtulis (eeks).
32.Inventarlsasl adalah kegiatan pencacatan keseluruhan unsur kcbudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki olch masyaeakat maupun yang sud.ah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun nonfisik.
33.Registrasi adalah kcgiaran pcncatatan objck objck kebudayaan tertentu yang sudah tercatat sebagi rnilik negara, baik fisik rnaupun nonfisik.
34.Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan atau kegiatan sebagai ekspresi ikatan hubungan pribadi seseorang ataupun kelompok kepada Toban Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan, peribadatan, dan pengalaman budi luhur yang sumbcr ajarannya berasal dari kearifan lokal bangaa Indonesia.
35.Organieasi kebudayaan dan/atau forum kornunikasi kebudayaan adalah organisasi legal non pernerintah bervisi kebangsaan dengan rujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh warga Negara Indonesia dan secara sukarela serta telah terdaftar di pemeriotah dacrah sctempat, dan bukan merupakan afiliasi sayap organisasi sayap partai.
36.Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejara han atau asal usulnya untuk melakukan .kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya yang dibentuk pada rnasa Pemerintahan Kesultanao Bucon.
37.Rencana lnduk Pelestarian Kebudayaan adalah rencana umum perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan

Pasal 3

(1)Pernerintah daerah dan masyarakat wajib rnelakukan pelestarian kebudayaan daerah.
(2)Pelestarian kebudayaan daerah scbagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Dacran melalui perlindungan, pengernbangan, pcmanfaatan, dan pembinaan dan pengawasan. BAB 11 ASPEK DAN KEGIATAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 2

( 1) Peraturan Daerah ini dibentuk selain berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan, juga berdasarkan asas pclestarian kebudayaan meliputi:

a.asas pcrlindungan;
b.asas pengembangan;
c.asas pcmaofaatan; dan
d.asas pcmbinaan dan pengawasan.

(2)Peraturan Dacrah ini dibentuk dengan maksud untuk mcningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembina.an clan pengawasan budaya Buton dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kcmasyarakatan di daerah,
(3)Peraturan Dacrah im dibentuk dengan tujuan agar pelestarian kcbudayaan di daerah dapat dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu scsuai dcngan nilai nilai kcbudayaan masyarakat di daerah dan kcbijakan nasional dan provinsi di bidang pelestarian kebudayaan. kebudayaan di tingkai nasional, regional atau dacrah untuk meningkatkan kescjahteraan hidup masyarakat dan mempcrtahankan jatidiri bangsa.

38.Rencana lnduk Pelestarian Kebudayaen Dacrah, yang selanjutnya di singkat RlPKD adalah rencana umum perlindungan, pengembangan, pernanfaatan, pembinaan dan pengawasan kebudayaan daerah Kabupaten Buton untuk mcningkatkan kesejahteraan hidup rnasyarakat dan mernpertahankan kesejatian d.iri bcrdasarkan kebudayaannya dalam sist.em kebudayaao nasionaJ Indonesia yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika ..

Pasal 4

(1)Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap aspek kebudayaan daernh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [3), dilakukan oleh Pernerintah Daerahmelalui kegiatan:
1. a.inventarisasi;
2. b.pendokumentasian;
3. c.penyelamatan;
4. d.penggalian;
5. e.penelitian;
6. f.pengayaan;
7. g.pendidikan;
8. h.pelatihan;
  1. 1.penyajian;
9. j.penyebarluasan; k, revitalisasi;
  1. 1.rekonstruksi; dan Baginn Kedua Kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah
(3)Kewenangan pcmcrintah daerah dalam melakukan perlindungan, pcngcmbangan, pemanfaatan, dan pembinaan dan pengawasari sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), rneliputi aspek:
1. a.kesenian;
2. b.kepurbakalaan;
3. c.kesejarahan;
4. d.pennuseuman;
5. e.kebahasaan;
6. f.kesusastraan:
7. g.tradisi;
8. h.kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  1. 1.kepustakaan;
9. j.kenaskahan;dan
10. k.perfilman.
(4)Pelaksanaan aspek kebudayaan daerah oleh pemerintah dacrab scbagaimana dimaksud pada ayat Pl harus berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Kegiatan pcnggalian dan penelitan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huru! d, dan huruf e, dilakuka.n oleh Pemerintah Daerah melalui ekskavasi, pemetaan, pengamatan Lapangan, stud.i kepustakaan, dan wawancara. 12) Setiap orang, kelompok, atau lembaga asing rnaupun nasiunal dapat melakukan kegiatan penggalian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mernperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi yang terkait,
(3)Setiap orang, kelompok, atau lembaga asing maupun nasional yang melakukan kegiatan penggalian dan perielitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil kegiaiannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Kegiat.an iventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana d.imaksud dalam Pasa.l 4 aynt ( 1) huruf a, huruf b, den huruf c,dilakukan Pemerintah Daerah melalui transliterael. alih aksara, revitallsasi, digitaJisasi, pencatatan, dan registraai dcngan tetap mcmpcrtahankan keasliannya.
(2)Pihak asing depot melakukan kegiatan iventnrisasi, pcndckumcntasian, dan penyelamatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), sciclah mcmpcrolch izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi yang terkait.
(3)Pihak asing yang melaksanakankegiatan invcntarisaai, pendokumenta.sian, clan penyelamatan scbagaimana climaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan tembusan hasil kegiatannya kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat ditempat dilakukannyo. kegiatan dimaksud.
1. m.penyaringan.
(2)Pemedntab Daerah dalam melakukan kegiatan sebagaimana dirnaksud pads ayat (I J, wajib memperhatikan:
1. a.nilai agame;
2. b.tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
3. c.sifat keserasian dan kesucian unsurunsur budaya tertentu yang clipertahankan oleh masyarakat,
4. d.kepentingan umum, kepentingan komunitas, kepentingan kelompok, dan masyarakat;
5. e.jati diri bangsa;
6. r.kernanfaatan bagi masyarakat; dan
7. g.peraturen perundangu ndengan.

Pasal 10

(1)Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 ayat (1) huruf rn, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melaJui pernilahan clan pemilihan aspek kebudayaan. (2} Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pemilihan dan pemilihan aspek kebudayaan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) wajib memperhati.kan norma, etika, dan tradisi yang bcrlaku di masyarakat.

Pasal 9

(1)Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 11) huruf 1, dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dulu melakukan penelitio.n atau penyelidikan untuk memilah dan mernilih aspek kebudayaan yang akan dikembalikan keadaannya seperri semula atau disusun kernbali.
(2)Pemcrintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan rekonstruksi sebagairnana dimaksud pada eyat ( l) wajib mempertahankan keaslian kebudayaan daerah yang akan direkonstruksi dan memperhatikan nonna, etika, dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Pasal 8

( 1) Kegiatan penyajian, penycbarluasan, dan revita.lisasi sebagaimana di.maksud dalam Pasal 4 ayat (11 huruf i, huruf j, den huruf k, dilaku.kan oleh Pemerintah Daerah melalui media cetak, media elektronik, laman (website), peragaan, atau pameran.

(2)Selain melaJui media cetak, media elektronik, laman (website), pcragaan, atau pameran sebagaimana dimkasud pada ayat
(1), Pemcrintah Daerab dapat melakukan kegiatan penyajian melalui mclalui dialog, ternu budaya, atau serasehan. (3J Pemcrintah Dacrah dalam melakukan kegiatan revitalisast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menghidupkan dan menggiatkan kembaJi kebudayaan lama.

Pasal 7

( lJ Kegiatan pengayaan, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, dilakukan Pernerintah Daerah melalui bimbingan teknis, seminar, simposium, atau lokakarya. (2} Pernerintah Daera.h dapat melaksanakan bimbingan tcknis, seminar, simposium, au.u Jokakarya sebagalmana dimaksud pada ayat 11} dengan cara formal melaJui institusi pendidikan, atau informal melalui keluarga, rnasyarakat, sekolah dan media massa.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…