DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, tata cara pembentukan unit pelaksana teknis, staf ahli, dan kepegawaian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton; BUPATIBUTON, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAHKABUPATENBUTON TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENBUTON NOMOR 6 TAHUN2016 BUPATI BUTON PROVINS! SULAWESI TENGGARA ' ·- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buton
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bu ton.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bu ton.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah K.abupaten Bu ton.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bu ton.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKATDAERAHKABUPATENBUTON. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBUTON dan BUPATIBUTON

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); . .. '- Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Buton, merupakan Sekretariat DPRDTipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Buton merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Buton, terdiri dari:
1. 1.Satuan Polisi Parnong Praja Kabupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub Polisi Parnong Praja);
2. 2.Dinas Pariwisata K.abupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
3. 3.Dinas Kelautan dan Perikanan K.abupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
4. 4.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak K.abupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pasal 2

8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
10.Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Buton.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah K.abupaten Buton.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Buton.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melak:sanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. transmigrasi;
11.Dinas Pertanian Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
12.Dinas Perindustrian Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
13.Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
15.Dinas Sosial Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
16.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hid up;
18.Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Statistik;
19.Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; Tipe B, bidang
5.Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
6.Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
7.Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
8.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
9.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
10.Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton, menyelenggarakan urusan pemerintahan . . .

e.Badan Daerah,terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan;
2. 2.Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten But.on, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan;
3. 3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Buton, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan; dan
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan. Tipe C, bidang Kabu paten Bu ton, urusan pemerintahan
6. 25.Dinas Perdagangan menyelenggarakan perdagangan;
7. 26.Dinas Perumahan dan Kawasan Pennukiman Kabupaten Buton, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pennukiman; dan
8. 27.Dinas Kebudayaan Kabupaten Bu ton, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Tipe C, bidang
9. 24.Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton, menyelenggarakan urusan pemerintahan ketenagakerjaan; Tipe B, bidang
10. 23.Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton, menyelenggarakan urusan pemerintahan perlindungan masyarakat (sub kebakaran);
11. 20.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 21.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
13. 22.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

BAB II

PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH

Pasal 6

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

TATACARAPEMBENTUKANUNITPELAKSANATEKNIS Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Pasarwajo dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Wabula dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Wolowa dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Siotapina dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Lasalimu Selatan dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Lasalimu dengan Tipe A; dan
7. g.Kecamatan Kapontori dengan Tipe A.

Pasal 3

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga)staf ahli.

Pasal 10

BAB VI STAFAHLI Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB VI

STAFAHLI Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Pasal 9

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah indulmya.
(3)Pembentukan Unit PelaksanaTeknis Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l)ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. .. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana dan Korpri, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana dan Korpri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan polit.ik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…