DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, penambahan penyertaan modal daerah, pembagian keuntungan (LABA), serta pengawasan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buton pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton;
b.bahwa berdasarkan Pasal 333 ayat ( 1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penambahan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton; BUPATIBUTON, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENAMBAHANPENYERTAANMODALPEMERINTAHKABUPATENBUTON PADA PERUSAHAANDAERAHAIRMINUMKABUPATENBUTON TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENBUTON NOMOR 8 TAHUN2016 BUPATI BUTON PROVINS! SULAWESI TENGGARA I
1. 5.UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 6.Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. 7.UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 8.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. 9.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Mililc Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5533);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bu ton.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHANPENYERTAAN MODAL PEMERINTAHKABUPATENBUTON PADA PERUSAHAAN DAERAHAIRMINUMKABUPATENBUTON. MEMUTUSKAN: BUPATIBUTON dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBUTON

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun Nomor 74);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 75);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal daerah pada PDAM Kabupaten Buton sebesar Rp. 17.334.650.591,10, (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Sepuluh Sen).

BAB III

PENAMBAHANPENYERTAANMODALDAERAH

Pasal 2

(1)Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Buton dimaksudkan untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas jaringan air bersih di Kabupaten Buton.
(2)Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Buton bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip kelayakan usaha dan pelayanan kepada masyarakat.

7.Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan pemerintah daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan sebagai modal PDAMKabupaten Buton yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
10.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/ atau asset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin mesin inventaris, suratsurat berharga, fasilitas dan hak hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
11.Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMDatau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
12.Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM Kabupaten Buton di Tahun Anggaran 2016, terdiri dari:
1. a.dalam bentuk uang, bersumber dari APBD Kabupaten Buton sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Millar Rupiah); dan
2. b.dalam bentuk Non Kas, bersumber dari penerimaan hibah Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, sebesar Rp. 1.985.559.000, (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
(2)Pemerintah Daerah dalam melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terlebih dahulu ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

(1)Nilai penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terjadi pengurangan pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 503.933.135,10, (Lima Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah Sepuluh Sen) sehingga nilai penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Buton sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 16.830.717.456, (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Em pat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
(2)Pengurangan nilai penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyerahan aset PDAM Kabupaten Buton yang berada di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berupa aset/barang dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 1993, penyertaan modal awal senilai Rp. 2.042.200, (Dua Juta Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 1997, penambahan penyertaan modal senilai Rp. 14.497.605.091,10, (Empat Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah Sepuluh Sen);
3. c.Tahun Anggaran 2000, penambahan penyertaan modal senilai Rp. 1.131.777.015, (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Belas Rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2003, penambahan penyertaan modal senilai Rp. 1.579.232.000, (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah); dan
5. e.Tahun Anggaran 2009, penambahan penyertaan modal senilai Rp. 123.994.285, (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 8

( 1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan pada PDAM.

Pasal 7

( 1) Laba PDAMditetapkan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan ketentuan peraturan perundangundangan .

(2)Laba PDAM yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
(3)Dalam hal PDAMbelum memberikan pelayanan air bersih sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari total penduduk Kabupaten Buton, laba PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
(4)Laba PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment} berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan. BABIV PEMBAGIANKEUNTUNGAN(LABA)

Pasal 6

Nilai keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kabupaten Buton pada PDAM Kabupaten Buton sampai dengan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 19.816.276.456, (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.Uang, sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Millar Rupiah); dan
b.Aset/Barang, senilai Rp. 18.816.276.456, (Delapan Belas Millar Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

(3)Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan hibah non kas dalam APBD Tahun Anggaran 2016 berdasarkan penyertaan modal dalam bentuk Non Kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b.
(4)Dalam hal Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan, realisasi penerimaan dan pengeluaran hibah non kas dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam LRAdan dokumen lainnya.
(5)Pelaksanaan penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. SAMSUUMARABDUL SAMIUN BUTJ/:TI BUTON, 1------------ Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal 26 September 2016

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 30 ayat

(2)Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…