DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Perda ini diatur tentang kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disintensif, serta ketentuan sanksi. Diatur pula tentang hak kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,] Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013 - 2033.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
2.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
4.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
5.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
7.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
9.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
11.Rencana Detail Tata Ruang kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
12.Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTR Kawasan Strategis Kabupaten adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
13.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
15.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
16.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
17.Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
18.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20.Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
21.Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
22.Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
23.Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24.Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
25.Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.
26.Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km 2 .
27.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
28.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
29.Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
30.Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kabupaten/kota.
32.Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disingkat PKWp kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKW.
33.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Ibukota Kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
34.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
35.Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
36.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
37.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
38.Daerah adalah Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara.
39.Bupati adalah Bupati Buton.
40.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
41.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 2

Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan, perikanan dan kelautan serta pariwisata, guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang daerah terdiri atas:

a.peningkatan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dan infrastruktur wilayah;
b.pengembangan kawasan pertanian;
c.peningkatan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
d.pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan;
e.peningkatan kawasan lindung;
f.pengembangan pariwisata; dan
g.peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 4

(1)Strategi peningkatan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
1. a.menata dan mengembangkan PKWp, PPK dan PPL;
2. b.mengembangkan sistem sarana dan prasarana transportasi meliputi jaringan jalan, angkutan umum dan pelabuhan;
3. c.menata dan membangun jaringan jalan desa pada pusat-pusat produksi pertanian dan perikanan;
4. d.mengembangkan prasarana air bersih untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih;
5. e.meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik guna keberlangsungan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. f.meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah;
7. g.mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi baru terbarukan untuk mendukung diversifikasi energi;
8. h.mengembangkan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah; dan
9. i.mengembangkan sistem sanitasi lingkungan permukiman, persampahan dan pengolahan air limbah.
(2)Strategi pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
1. a.meningkatkan kualitas dan produktifitas kawasan pertanian dalam arti luas;
2. b.meningkatkan jaringan irigasi; dan
3. c.meningkatkan teknologi pertanian secara tepat guna.
(3)Strategi peningkatan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
1. a.menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan kelautan berupa kawasan pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha- usaha ekonomi wilayah sekitar; dan
2. b.melindungi dan mengelola sumberdaya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang dan sumberdaya hayati.
(4)Strategi pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
1. a.menata dan menetapkan kawasan peruntukan pertambangan;
2. b.mendukung pengembangan pusat industri pertambangan nasional dan provinsi sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu;
3. c.mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar;
4. d.mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan untuk menunjang aksesibilitas perdagangan antar pulau dan ekspor;
5. e.mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan; dan
6. f.mengendalikan perijinan melalui aturan yang jelas dan tegas.
(5)Strategi peningkatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
1. a.meningkatkan fungsi kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi lahan;
2. b.mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi merusak atau mengganggu kawasan lindung; dan
3. c.meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kawasan lindung.
(6)Strategi pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas :
1. a.identifikasi dan pengelolaan potensi ekowisata;
2. b.pengembangan kawasan wisata alam pantai dan bahari;
3. c.pengembangan wisata sejarah dan budaya; dan
4. d.pengembangan potensi wisata alam hutan dan pegunungan.
(7)Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas:
1. a.mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
3. c.mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
4. d.turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 5

(1)Rencana struktur ruang wilayah kabupaten di daerah terdiri atas :
1. a.pusat-pusat kegiatan;
2. b.sistem jaringan prasarana utama; dan
3. c.sistem jaringan prasarana lainnya.
(2)Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Pusat-pusat kegiatan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.PKWp;
2. b.PPK; dan
3. c.PPL.
(2)PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perkotaan Pasarwajo di Kecamatan Pasarwajo.
(3)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Lakudo di Kecamatan Lakudo;
2. b.Laompo di Kecamatan Batauga;
3. c.Mambulu di Kecamatan Sampolawa;
4. d.Lombe di Kecamatan Gu;
5. e.Biwinapada di Kecamatan Siompu.
6. f.Kamaru di Kecamatan Lasalimu;
7. g.Mawasangka di Kecamatan Mawasangka; dan
8. h.Mataumpana di Kecamatan Kapontori.
(4)PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.Ambuau di Kecamatan Lasalimu Selatan;
2. b.Matanauwe di Kecamatan Siotapina;
3. c.Wolowa di Kecamatan Wolowa;
4. d.Wabula di Kecamatan Wabula;
5. e.Tolandona di Kecamatan Sangia Wambulu;
6. f.Lanto di Kecamatan Mawasangka Tengah;
7. g.Lamena di Kecamatan Mawasangka Timur;
8. h.Molona di Kecamatan Siompu Barat;
9. i.Kaofe di Kecamatan Kadatua;
10. j.Lapandewa di Kecamatan Lapandewa;
11. k.Ujung di Kecamatan Batu Atas; dan
12. l.Talaga Satu di Kecamatan Talaga Raya.
(5)Rincian pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sistem sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a.sistem jaringan transportasi darat;
b.sistem jaringan transportasi laut; dan
c.sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 8

(1)Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
2. b.jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
(2)Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.jaringan JKP-1 (jalan kolektor primer satu) meliputi ruas jalan Todanga/Bts Kab. Buton/Muna – Wakangka – Mataompana, Bts. Kota Baubau – Pasarwajo – Banabungi, Pasarwajo/Wakoko – Tanamaeta – Matanauwe dan Matanauwe – Lasalimu (Dermaga Fery);
2. b.jaringan JKP-2 (jalan kolektor primer dua) meliputi ruas jalan Lakapera – Waara – Wamengkoli, Lasalimu – Kamaru, Kamaru – Lawele dan Lawele – Bubu;
3. c.jaringan JKP-4 (jalan kolektor primer empat) meliputi ruas jalan Wakalambe – Boneatiro, Spg. 3 Tira-Tira dan Lasembangi (Jalan Nasional) – Bonelalo, Pelabuhan Nambo – Jalan Nasional, Ambuau Indah (SP V) – Mopaono, Ambuau Indah (SP V) – Megabahari (SP IX), Jaringan Jalan Dalam Desa Lasalimu Pantai (Dermaga), Malaoge – Lasalimu Pantai, Wajah Jaya (SP I) – Spg. 3 Jalan Nasional (Ambuau), Siotapina (SP IIB) – Spg. 3 Jalan Nasional (Kinapani Makmur), Spg. 3 Matanauwe – Sampuabalo, Sampuabalo − Kuraa, Jaringan Jalan Dalam Desa Kumbewaha (Kanawa), Jaringan Jalan Dalam Desa Lapaleagi, Jaringan Jalan Dalam Desa Karya Jaya, Boku-Boku (Karya Jaya) – Sumber Sari (SP. III), Batas Kota Bau- Bau (Lawela) – Mambulu, Mambulu – Kaongke Ongkea, Spg.3 Gunung Sejuk – Lande, Spg.3 Gunung Sejuk dan Lande – Burangasi, Burangasi – Wasuemba, Spg.3 Dongkala – Wasuemba, Tamponawou – Batas Kabupaten Muna, Sp 3 Polindu – Tampunawou, Sp 3 Lombe – Mawasangka, Spg. 3 Lolibu – Lamena, Tolandona – Lombe dan Spg. 3 Kakenauwe – Spg. 3 Talingko;
4. d.jaringan jalan lokal primer meliputi Jaringan Jalan Ibu Kota Kecamatan (Watumotobe), Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Kamaru), Bonelalo – Topa, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Ambuau Indah), Kinapani Makmur (SP. IV) – Malaoge, Wajah Jaya (SP I) – Siomanuru (SP II A), Wajah Jaya (SP I) – Mulya Jaya (SP VI), Sangia Orano (SP VIII) dan Harapan Jaya (SP VII), Mulya Jaya (SP VI) – JAPEX, Malaoge − Pelabuhan JAPEX, Desa Labuandiri – Spg.3 Wandimasi Jaya, Spg.3 Wandimasi Jaya – Siomanuru (SP II A), Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Wolowa), Jaringan Jalan Dalam Desa Kaulea, Desa Suka Maju – Wolowa Baru (Jln. Prov.), Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Mambulu), Spg.3 Gunung Sejuk – Bahari, Jaringan Jalan Dalam Kecamatan Batauga (Laompo), Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Mawasangka, Mawasangka – Kancebungi, Kancebungi – Sp. Liana Banggai, Spg. 3 Liana Banggai – Spg. 3 Polindu, Spg. 3 Polindu dan Tampunawou – Batas Kabupaten Muna, Mawasangka – Sp 3 Polindu, Jaringan Jalan Dalam Kecamatan Mawasangka Timur (Lamena), Lamena – Mbelambela, Lakapera – Bantea, Kolowa – Waara, Spg. 3 Labungkari – Lolibu, Spg. 3 Dermaga Fery Wamengkoli – Waara, Jalan Lingkungan Lakudo – Boneoge, Spg. 3 Boneoge – Madongka, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Sangia Wambulu (Tolandona), Spg. 3 Tolandona – Baruta Atas (Manuru), Tolandona – Baruta Doda, Baruta Dona – Baruta Analaki, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Kaofe), Kapoa dan Lipu – Banabungi, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Biwinapada), Tongali (Pelabuhan Lapara) – Banabungi (Karae), Banabungi (Karae) – Lontoi (Kecamatan Siompu), Kaimbulawa – Lontoi, Biwinapada – Kaimbulawa, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Siompu Barat (Molona), Lalole – Biwinapada, Lalole − Kabawo (Pelabuhan), Lalole – Molona, Molona − Mbanua, Mbanua – Lamaninggara, Lamaninggara – Kaimbulawa, Spg. 3 Lalole dan Biwinapada – Kaimbulawa, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Batuatas (Tolando Jaya), Batu Atas Timur – Taduasa, Liwu – Kantor Camat Batu Atas, Babala – Baruga Bukit, Gu – Wambongi, Wacuala – Baruga Bukit, Jalan Provinsi – Desa Lasalimu Pantai dan Jalan Kabupaten – Desa Wasampela (Bajo);
5. e.jaringan jalan lingkungan primer meliputi Jaringan Jalan Dalam Desa Barangka, Jaringan Jalan Dalam Desa Wawoncusu, Jaringan Jalan Dalam Desa Restu Buana, Jaringan Jalan Dalam Desa Wakangka, Jaringan Jalan Dalam Desa Todanga, Jaringan Jalan Dalam Desa Tuangila, Jaringan Jalan Dalam Desa Bukit Asri, Jaringan Jalan Dalam Desa Boneatiro, Jaringan Jalan Dalam Desa Tira-Tira, Jaringan Jalan Dalam Desa Waolena, Jaringan Jalan Dalam Desa Lawele, Jaringan Jalan Dalam Desa Mopaono, Jaringan Jalan Dalam Desa Mega Bahari (SP IX), Jaringan Jalan Dalam Desa Kinapani Makmur (SP IV), Jaringan Jalan Dalam Desa Malaoge, Jaringan Jalan Dalam Desa Siomanuru (SP II. A), Jaringan Jalan Dalam Desa Siotapina (SP II. B), Jaringan Jalan Dalam Desa Wajah Jaya (SP. I), Jaringan Jalan Dalam Desa Mulya Jaya (SP VI) dan Harapan Jaya (SP VII) serta Sangia Orano (SP VIII), Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Matanauwe), Jaringan Jalan Dalam Desa Sampoabalo, Jaringan Jalan Dalam Desa Kuraa, Jaringan Jalan Dalam Desa Kombewaha (Kanawa), Jaringan Jalan Dalam Desa Lapaleagi, Jaringan Jalan Dalam Desa Sumber Sari (SP III), Jaringan Jalan Dalam Desa Labuandiri, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Wolowa), Jaringan Jalan Dalam Kelurahan Kahulungaya, Tanamaeta – Lambusango, Jaringan Jalan Dalam Desa Kabungka, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Mambulu), Jaringan Jalan Dalam Desa Burangasi, Jaringan Jalan Dalam Desa Lapandewa, Jaringan Jalan Dalam Desa Gerak Makmur (Lande), Jaringan Jalan Desa Bahari, Spg.3 Masiri – Perumahan Molagina, Jaringan Jalan Dalam Desa Wawoangi, Jaringan Jalan Dalam Desa Hendea, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Wabula), Jaringan Jalan Dalam Desa Holimombo, Jaringan Jalan Dalam Desa Wasuemba, Spg. 3 Jalan Masuk Pantai Jodoh (Pariwisata), Jaringan Jalan Dalam Kelurahan Majapahit, Jaringan Jalan Dalam Desa Busoa dan sekitarnya, Masiri – Molagina, Jaringan Jalan Dalam Desa Lawela (Kobura - Burana), Jaringan Jalan Dalam Desa Wasilomata, Jaringan Jalan Dalam Desa Terapung (Tampunawou), Jaringan Jalan Dalam Desa Banga (Tanailandu), Jaringan Jalan Dalam Desa Wakambangura (Lamaraja), Jaringan Jalan Dalam Desa Gumanano, Jaringan Jalan Dalam Desa Lagili, Jaringan Jalan Desa Bungi, Jaringan Jalan Dalam Desa Bone Marambe, Jaringan Jalan Dalam Kecamatan Mawasangka Tengah (Lanto), Jaringan Jalan Dalam Desa Katukobari/Dariango, Jaringan Jalan Dalam Kecamatan Gu (Bombonawulu), Sp. 3 Kolowa – Waliku dan Lawulou serta Kecamatan Gu (Bombonawulu), Jaringan Jalan Dalam Desa Wakea-Kea, Jaringan Jalan Dalam Desa Uncume, Jaringan Jalan Dalam Desa Melando, Menuju Benteng Bombonawulu, Jaringan Jalan Dalam Desa Rahia, Jaringan Jalan Dalam Desa Kolowa (Balobuea), Jaringan Jalan Dalam Desa Bakekuni, Jaringan Jalan Dalam Desa Lakapera, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Lakudo), Jaringan Jalan Dalam Desa Wajogu, Jaringan Jalan Dalam Desa Nepa-Nepa, Jaringan Jalan Dalam Desa Boneoge, Jaringan Jalan Dalam Desa Madongka, Jaringan Jalan Dalam Desa Wara, Jaringan Jalan Dalam Desa Metere, Jaringan Jalan Dalam Desa Moko, Jaringan Jalan Dalam Desa Baruta Atas Manuru, Jaringan Jalan Dalam Desa Baruta Analaki, Jalan Masuk Kuburan Sangia Wambulu, Jaringan Jalan Dalam Desa Marawali, Jaringan Jalan Dalam Desa Wonua, Jaringan Jalan Dalam Desa Tongali (Lapara), Tongali (Pelabuhan Lapara) – Biwinapada, Jaringan Jalan Dalam Desa Kaimbulawa, Jaringan Jalan Dalam Desa Lalole, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan (Talaga I), Jaringan Jalan Dalam Desa Talaga II, Jaringan Jalan Dalam Rabat Beton Ds. Wulu, Jaringan Jalan Dalam Rabat Beton Ds. Talaga Besar, Jaringan Jalan Dalam Desa Liwu, Jaringan Jalan Dalam Desa Waangu-angu, Jaringan Jalan Dalam Desa Kaongke-Ongkea, Jaringan Jalan Dalam Desa Warinta, Jaringan Jalan Dalam Desa Lapodi, Jalan Nasional – Kampung Bajo Matanauwe, Jaringan Jalan Dalam Desa Manuru (Siotapina), Jaringan Jalan Dalam Desa TSM Sumber Agung (Siotapina), Jaringan Jalan Dalam Desa Kamelanta (Kapontori), Jaringan Jalan Dalam Desa Mablogo (Kapontori), Jaringan Jalan Dalam Desa Wakalambe (Kapontori), Jaringan Jalan Dalam Desa Lambusango Timur (Kapontori), Jaringan Jalan Dalam Desa Waondo Wolio (Kapontori), Jaringan Jalan Dalam Desa Wakuli (Kapontori) dan Jaringan Jalan Dalam Desa Tuangila (Kapontori);
6. f.jaringan jalan arteri sekunder sepanjang meliputi Jalan Raya Lapodi (Baubau – Pasarwajo), Jalan Raya Kamali Dawanawajo, Jalan Raya Banabungi dan Jalan Bappetarum;
7. g.jaringan jalan kolektor sekunder meliputi Jalan Raya Laburunci Takimpo, Jalan Raya Wagola Dongkala, Jalan Sultan Murhum, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Jenderal Soedirman, Jalan Teuku Umar, Jalan Yos Sudarso, Jalan La Ode Ana, Jalan Bhakti Husada, Jalan Medika, Jalan Askes, Jalan Kombeli, Jalan Pasar Takimpo 1, Jalan Pasar Takimpo 2, Jalan Stadion – 2 dan Jalan Dongkala Atas;
8. h.jaringan jalan lokal sekunder meliputi Jalan Wakoko Tengah, Jalan Kamali – 1, Jalan Kamali - 2, Jalan Kamali Dalam, Jalan Ki Hajar Dewantara, Jalan Kompleks Sarana Karya, Jalan Laburunci – 1, Jalan Bayangkara, Jalan Takimpo – 1, Jalan Stadion Utama, Jalan Dongkala, Jalan Lapanda, Jalan Lapanda – 1 dan Jalan Legislatif;
9. i.jaringan jalan lingkungan sekunder meliputi Jalan Wakoko – 1, Jalan Wakoko – 2, Jalan Wakoko – 3, Jalan Wakoko – 4, Jalan Wakoko – 5, Jalan Saragi Kamboja, Jalan Saragi Teratai, Jalan Saragi Kakatua, Jalan Pasarwajo – 1, Jalan Ki Hajar Dewantara – 1, Jalan Ki Hajar Dewantara – 2, Jalan Ki Hajar Dewantara – 3, Jalan Ki Hajar Dewantara – 4, Jalan Ki Hajar Dewantara – 5, Jalan Masjid Raya – 1, Jalan Masjid Raya – 2, Jalan Masjid Raya – 3, Jalan Pasarwajo – 2, Jalan Pasarwajo – 3, Jalan Pasarwajo – 4, Jalan Pasarwajo – 5, Jalan Pasarwajo – 6, Jalan Pasarwajo – 7, Jalan Kompleks Sarana Karya – 2, Jalan Honey, Jalan Bayangkara – 1, Jalan Bayangkara – 2, Jalan Bayangkara – 3, Jalan Kombeli Anggrek – 2, Jalan Kombeli Anggrek – 3, Jalan Kombeli Anggrek – 4, Jalan Kombeli Anggrek – 5, Jalan Kombeli Beringin – 1, Jalan Kombeli Beringin – 2, Jalan Kombeli Beringin – 3, Jalan Kombeli Nenas, Jalan Kombeli Kelapa, Jalan Kombeli Cendrawasih – 1, Jalan Kombeli Cendrawasih – 2, Jalan Kombeli Kamboja – 1, Jalan Kombeli Kamboja – 2, Jalan Kombeli Nangka, Jalan Pariwisata, Jalan Takimpo – 2, Jalan Takimpo – 3, Jalan Pelelangan, Jalan Wagola – 1, Jalan Wagola – 2, Jalan Wagola – 3, Jalan Dongkala Tengah, Jalan Dongkala Pantai, Jalan Dongkala Tani 1, Jalan Dongkala Tani 2, Jalan Lapanda – 2 dan Jalan Wakoko Manise; dan
10. j.rencana jembatan antarpulau yang menghubungkan Pulau Muna dengan Pulau Buton di Desa Baruta.
(3)Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.terminal penumpang terdiri atas :
  1. 1.rencana terminal penumpang tipe B di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo dan Desa Onewaara Kecamatan Lakudo;
  2. 2.terminal penumpang tipe C terdiri atas : a) terminal penumpang tipe C eksisting terdapat di Terminal Pasarwajo di Kecamatan Pasarwajo dan Terminal One Waara di Kecamatan Lakudo; dan b) rencana terminal penumpang tipe C di Kelurahan Watumotobe Kecamatan Kapontori, Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga, Kelurahan Mambulu Kecamatan Sampolawa, Desa Ambuau Kecamatan Lasalimu Selatan dan Kelurahan Kamaru Kecamatan Lasalimu.
2. b.rencana terminal barang pada rencana kawasan Pelabuhan Peti Kemas Wamengkoli di Kecamatan Lakudo;
3. c.rencana jembatan timbang di Kecamatan Pasarwajo; dan
4. d.unit pengujian kendaraan bermotor di Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo.
(4)Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.jaringan lintas angkutan barang terdiri atas:
  1. 1.Pasarwajo – Kota Baubau;
  2. 2.Lasalimu – Kota Baubau;
  3. 3.Lasalimu – Kabupaten Wakatobi;
  4. 4.Mawasangka – Kota Baubau; dan
  5. 5.Mawasangka – Kabupaten Bombana.
2. b.trayek angkutan penumpang terdiri atas:
  1. 1.Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) meliputi: a) Terminal Pasarwajo – Kota Baubau; b) Batauga - Kota Baubau; c) Sampolawa - Kota Baubau; d) Kapontori – Kota Baubau; e) Lasalimu – Kota Baubau; f) Lasalimu Selatan - Kota Baubau; dan g) Terminal Onewaara – Raha di Kabupaten Muna.
  2. 2.Angkutan Perdesaan meliputi: a) Pasarwajo – Wabula – Lapandewa – Sampolawa - Batauga; dan b) Pasarwajo – Wolowa – Siotapina – Lasalimu Selatan – Lasalimu – Kapontori.
3. c.trayek angkutan jalan perintis terdiri atas :
  1. 1.Teomokole (Kabupaten Bombana) – Dongkala sepanjang 60 (enam puluh) kilometer; dan
  2. 2.Kendari – Mawasangka sepanjang 215 (dua ratus lima belas) kilometer.
(5)Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
1. a.lintas penyeberangan terdiri atas :
  1. 1.lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui perairan Selat Buton yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Waara – Pelabuhan Penyeberangan Baubau (Kota Baubau);
  2. 2.lintas penyeberangan lintas kabupaten melalui perairan Laut Banda yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Kamaru – Pelabuhan Penyeberangan Wanci (Kabupaten Wakatobi);
  3. 3.lintas penyeberangan lintas kabupaten melalui perairan Selat Kabaena yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka – Pelabuhan Penyeberangan Dongkala (Kabupaten Bombana);
  4. 4.lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui perairan Selat Kabaena yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Baubau (Kota Baubau) – Pelabuhan Laut Talaga – Pelabuhan Penyeberangan Dongkala (Kabupaten Bombana) – Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka; dan
  5. 5.rencana lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui perairan Laut Flores yang menghubungkan Pelabuhan Mambulu – Pelabuhan Batu Atas – Pelabuhan Siompu, melalui perairan Selat Masiri yang menghubungkan Pelabuhan Siompu - Pelabuhan Kaofe dan melalui Selat Buton yang menghubungkan Pelabuhan Kaofe – Pelabuhan Penyeberangan Baubau (Kota Baubau).
2. b.pelabuhan penyeberangan terdiri atas:
  1. 1.Pelabuhan Penyeberangan Waara (Wamengkoli) di Kecamatan Lakudo;
  2. 2.Pelabuhan Penyeberangan Kamaru di Kecamatan Lasalimu;
  3. 3.Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka di Kecamatan Mawasangka;
  4. 4.rencana Pelabuhan Penyeberangan Talaga di Kecamatan Talaga Raya;
  5. 5.rencana Pelabuhan Penyeberangan Mambulu di Kecamatan Sampolawa;
  6. 6.rencana Pelabuhan Penyeberangan Batu Atas di Kecamatan Batu Atas;
  7. 7.rencana Pelabuhan Penyeberangan Siompu di Desa Lalole Kecamatan Siompu Barat; dan
  8. 8.rencana Pelabuhan Penyeberangan Kaofe di Kecamatan Kadatua.
(6)Rincian sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III - VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
1. a.tatanan kepelabuhanan; dan
2. b.jaringan trayek.
(2)Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.pelabuhan pengumpan terdiri atas:
  1. 1.pelabuhan pengumpan regional terdiri atas : a) Pelabuhan Banabungi di Kecamatan Pasarwajo; dan b) Pelabuhan Lasalimu (Nambo) di Kecamatan Lasalimu.
  2. 2.pelabuhan pengumpan lokal terdiri atas : a) Pelabuhan Siompu di Kecamatan Siompu; b) Pelabuhan Lawele di Kecamatan Lasalimu; dan c) Pelabuhan Talaga di Kecamatan Talaga Raya.
2. b.pelabuhan pelayaran rakyat direncanakan pada dermaga eksisting yang berfungsi untuk pelayaran rakyat terdiri atas:
  1. 1.Dermaga Batu Atas di Kecamatan Batu Atas;
  2. 2.Dermaga Banabungi di Kecamatan Kadatua;
  3. 3.Dermaga Lapara di Desa Lapara Kecamatan Siompu;
  4. 4.Dermaga Lalole di Desa Lalole Kecamatan Siompu Barat;
  5. 5.Dermaga Kaofe di Kecamatan Kadatua;
  6. 6.Dermaga Bahari di Kecamatan Sampolawa;
  7. 7.Dermaga Mambulu di Kecamatan Sampolawa;
  8. 8.Dermaga Baruta di Kecamatan Sangia Wambulu;
  9. 9.Dermaga Tolandona di Kecamatan Sangia Wambulu;
  10. 10.Dermaga Wadiabero di Kecamatan Gu;
  11. 11.Dermaga Mbela-Bela di Kecamatan Mawasangka Timur;
  12. 12.Dermaga Liana Banggai di Kecamatan Mawasangka Tengah;
  13. 13.Dermaga Madongka di Desa Madongka Kecamatan Lakudo; dan
  14. 14.Dermaga Kondowa di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo.
3. c.terminal khusus terdiri atas:
  1. 1.rencana terminal khusus peti kemas di Pelabuhan Peti Kemas (Kontainer) Wamengkoli Kecamatan Lakudo;
  2. 2.Terminal Khusus Pertambangan Aspal Banabungi di Kecamatan Pasarwajo;
  3. 3.Terminal Khusus Pertambangan Aspal Nambo di Kecamatan Lasalimu;
  4. 4.Terminal Khusus Pertambangan Minyak di Desa Malaoge Kecamatan Lasalimu Selatan;
  5. 5.Terminal Khusus Pertambangan Nikel Wuluh di Desa Wuluh Kecamatan Talaga Raya; dan
  6. 6.Terminal Khusus PLTU di Kecamatan Sangia Wambulu.
(3)Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.trayek regional terdiri atas:
  1. 1.Pelabuhan Talaga – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  2. 2.Dermaga Batu Atas – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  3. 3.Dermaga Banabungi (Kadatua) – Dermaga Sulaa (Kota Baubau);
  4. 4.Dermaga Tolandona – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  5. 5.Dermaga Madongka – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  6. 6.Dermaga Kaofe – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  7. 7.Dermaga Lalole – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  8. 8.Dermaga Baruta – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  9. 9.Dermaga Liana Banggai – Dermaga Mbela-Mbela – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau);
  10. 10.Dermaga Mbela-Bela – Pelabuhan Jembatan Batu (Kota Baubau).
  11. 11.Dermaga Lasalimu (Nambo) – Pelabuhan Wanci (Kabupaten Wakatobi); dan
  12. 12.Dermaga Kondowa – Tomia dan Binongko (Kabupaten Wakatobi).
2. b.trayek lokal melayani angkutan penumpang dan barang yang menghubungkan antar dermaga pelayaran rakyat di daerah.
(4)Rincian sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2014