DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil Daerah di Pemerintah Kabupaten Buton dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang yang mengatur tentang Kedudukan PPNS, Tugas PPNS dan Wewenang PPNS. Hak dan Kewajiban, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji. Kartu Tanda Pengenal, Perubahan Struktur Organisasi dan Mutasi Pejabat PPNS. Pemberhentian, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan. Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan yang terakhir mengatur tentang Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buton.
5.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda.
6.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7.Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
8.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9.Atasan PPNS Daerah adalah PPNS Daerah yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS Daerah yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
10.Tindak Pidana adalah tindak pidana dan/atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi hukum.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
12.Pembina teknis adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi pembinaan kepada PPNS Daerah secara berjenjang, yang terdiri dari Menteri Hukum dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
13.Pembina Operasional adalah pejabat yang diangkat Bupati yang tugas dan wewenangnya melakukan pembinaan operasional PPNS Daerah.
14.Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
15.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
16.Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
17.Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
18.Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
19.Bukti Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
20.Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang- undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
21.Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
22.Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
23.Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
24.Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
25.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
26.Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
27.Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
28.Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
29.Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
30.Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
31.Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

(1)PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran perda.
(2)Setiap PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
(3)Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran perda;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyididk memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan panangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang kepegawaian dapat diberikan insentif.
(2)Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan peraturan daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan/atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas perda;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal : 1) pemeriksaan tersangka; 2) memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya; 3) penyitaan barang; 4) pemeriksaan saksi; 5) pemeriksaan tempat kejadian.
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 7

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.pangkat paling rendah Penata Muda Golongan III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah Sarjan Hukum atau Sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; \
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 8

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f terpenuhi, dan setelah menerima nama calon pejabat PPNS Daerah dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bupati mengajukan nama calon yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

Pasal 9

(1)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), calon pejabat PPNS Daerah harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
(2)Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.
(3)Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima maka Bupati menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak diberikan, Bupati menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 10

(1)Usul pengangkatan pejabat PPNS Daerah diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
(2)Usul pengangkatan pejabat PPNS Daerah memuat :
1. a.nomor, tahun, dan nama Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNS Daerah;
2. b.wilayah kerja pejabat PPNS Daerah yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan bertugas;
3. c.fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan pejabat PPNS Daerah yang dilegalisir;
4. d.surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
5. e.pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…