DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perda ini diatur tentang Prinsip dan Tujuan RPJMD, Sistematika RPJMD, Visi dan Misi RPJMD, Pengendalian Evaluasi dan Sanksi. Selain itu juga diatur tentang Perubahan Rencana Pembangunan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, rnenyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan peujabaran visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Bu ton untuk jangka waktu S (lima) tahun, perlu disusun Rencaria Pembangunan .Jangka Menengah Daerah sebagai saru kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, sebagai.rnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrlntahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupateu Buton Tal1wi 2017-2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7'1, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); BUPATI BUTON, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG RENCANA PEMBANGUNA.l'fJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATENBUTON TAHUN 201 7-2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 1 TAHON 2018 BUPATI '.BUTON PROVJNSISULAWESITEHGGARA Mengingat • Meni.rnbang Mcnctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN ,JAN(H{A MRNENGAH DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017- 2022. MEMUTUSKAN: Uengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON Dan BUPATI BUTOR
7.Perar'uran Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tenta.ng Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 [l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Rn Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rcncana Pembaugunan Jangka Panjang Dae.rah dan Rencana Pembangunan Jangka Meriegah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pernerintah naeran (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N ornor 44 21 );
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturrm Pcrundang-uni.langan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

o.Undang-Undang Nomor 23 Tohun 2014 tentang Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Talrun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pcmbangunan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
d.efektif;
e.akuntabel; c, efisien;
a.transparan; b, responsiI;

(1).RPJMD dirurnuskan secara: BABil PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

BABI KETENTUAN UMUH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Buton.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeri.J1tahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya distngkat DPRD adalah Lernbaga Perwak.ilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Daerah.
3. 4.Bupati a.dalah Bupati Buton.
4. 5.Perangka.t Daerah adaiah unsur pernbantu Bupati dalam. penyelenggaraan urusan Pemerintahan y;,ing menjadi kewenangan daerah.
5. 6.Rencana Pernbangunan Ja.ngka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah riokumen perencanaan daerah Kabupaten Buton untuk pericde 20 (dua puluh] tahun terhitung seiak tahun 2005 sampai dengan rahun 2025.
6. 7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang setanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangirnan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. 8.Rencana Pembangunan .Iangka Menengah Daerah, yang selanjutnyo. disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buton untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. 9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Buton untuk periode I (satu) tahun.
9. 10.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton untuk periode 5 (lima)tahun.
10. 11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
11. 12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan di\aksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 4

( l) Program Pembangunan Daerah Periode 201 7 -2022 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.

(2)RPJMD memuat visi, misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah don lintas Pcrangkat Dacrah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
1. b.mewujudkan pereucanaan pembangunan daerah yang oersinergis dan terpadu dengan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tcnggara
2. c.ruenjadi pedoman dalam: L penyusunan Reustra OPD untuk kurun waktu 5 [lima] tahun; dan
  1. 2.penyusunan RKPD sctiap tahun unluk kurun waktu 5 (lima1 ta.hun; dan
  2. 3.penyusunan J\PBD bcrdasarkan RKPD setiap tahuu UI1Lu.k kurun waktu 5 (lima) tahun. Tuiuan penetapan RPJMD adalah untuk :
3. a.memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah; Pual3 C. urtrsan pemerintah yang menjadi kewenungan pcmcrintah daerah, dau
4. g.berorientasi pada kinerja daerah dan perangkat caerah, I
5. f.partisipatif;
6. g.terukur;
7. h.bcrkcadilan;
8. i.berwawasan lingkungan; dan
9. j.berkclanjutan.
(2)Perumusan RPJMD sebagaimana dimaksud pads ayat (1), dilakukan denga.n memerhatikan kesesuaiannya terhadap:
1. a.RPJMN Tahun 2015-2019;
2. b.RPJMD Provinsi Sulawesi Tcnggara Tahun.2013.-2018;
3. c.RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2005-2025;
4. d.RTRWKabupaten Buton Tahun 2015-2035;
5. e.Visi, misi dan Program Strategis Bupati dan Wa.kil Bupati hasil Pcmilihau Umum Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017:

Pasal 7

(1)Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan l<PJMD. Pengendolian clan Evaluaai
(2)Misi RPJMD adalah:
1. a.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:
2. b.Peningkatan Daya Saing Daerah Yang Berkelanjutan;
3. c.Pelestarian dan. Pengembangan Nilai dan Aset Budaya; dan
4. d.Reformasi Birokraei.
(3)Visi dau misi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dijelaskan lcbih lanjut da1am larnpiran Perururan Daerah ini. BABV VISI DAN MISI

BAB VI

PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN SANK.SC Barian Kesatu

Pasal 6

11) Visi RPJMD adalah "TERWUJUDNYA KABUPATEN BUTON SEBAGAI KAWASAN BISNIS DAN BUDAYA TERDEPAN"

(1)Sisternatika RPJMD Tahun 2017-2022 sebagaimana dima.ksud dalam pasal 3 ayar L, tercliri atas:
1. a.BJ\B l Pendahuluan;
2. b.BAD IT Gambara.uUmurn Kondisi Daerah;
3. c.BAB lII Gambaran Keuangan Daerah; d , BAB IV Permaealahari dan Isu Strategis Daerah;
4. e.BAB V Visi, Misi, 'I'ujuan, dun Saearan;
5. f.BAR VT Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Dacralr;
6. g.BABVll Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Pcrangkat Daers h;
7. h.BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pernerintah Daerah; dan
8. i.BAB IX Penutup,
(2)Isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tida.k terpisuhkan dari Peraturan Daerah ini, I

Pasal 5

BABIV SISTEMATIKA RPJMD

BAB VII

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

(J) Peruhahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menuniukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi rnenunjukkan bahwa substansi yang dirurnuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.tcrjadi perubahan yang mendesar; danf atau
d.merugikan kepentingan nasional.

(2)Perubahan yang mendasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
1. a.bencana alam;
2. b.goncangan _polilik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial budaya;
5. e.gangguan kearnanan: r pemckaran daera.h; atau
6. g.perubahan kebijakan nasicnai.

Pasal 8

(1)Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasai 7 ayat (1) berupa pemantauan terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dalam RKPDsetiap tahun dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangko.t Daerah. 12) Tim sebagairnana dimaksud dala.m pasai 6 ayat (41 meJaporkan hasil pemantnuan rencana pcmbangunan kcpada Bupati, yang disertai dengan rekornnndasl dan/ atau sanksi yang diperlukan sesuoi dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengendalian dan Evaluasi RPJMD sebagairnana dimaksud pada ayat {l) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebjjakan perencanaan pembangunan dacrah;
2. b.pengendalian dan evahrasi terhadap pelaksnnaan rcncaria pembangunan daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; [3) Tata cara pengendalian nan evaluasi RPJMD sebaga.imana dirnakeud padu aya;
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimano. dimakeud ayat [L] dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
(3)l<KPDsebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman uruuk menyusun /1.PBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

Pasal 11

(1)Apabila masa jabatan Bupali berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbenruk, dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada ta.hun terakhir mnsajabatan mcnyusun RKPD.
(2)Pcnyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan dan eaearan pokok RPJPD atau RPJMD lt:knokratik periode berikurnva s~s1rni ketentuan pcra ru razi peruridangan.
(1)Dalam .hal pelaksanaan RPJMD terjudi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan ja.ngka menengah, maka perubahan tersebut dituangkan dalam RKPI)pe.riode berkenaan melalui Peraturan Bupati.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ, meliputi:
1. a.perubahan asumsi ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaan:
2. b.sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
3. c.indlkator, pagu indikatif dan target kinerja program perangkat daerah; dan
4. d.struktur Orgarusasi Perangkar Daerah.

Pasal 10

(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (]) huruf d, dapat terjadi apabila bertentangan dengan kebijakan nasional;
(4)Perubahan RPJMO sebagaimana dirnaksud pada ayat (I] ditetapkan dengan Peraturan Daerah. i- .T- __ __,,I . - I BUTON, Ditetapkan di Pasarwajo pada tangga I 1 P<\6-<"«.t 2018 - ;o>EJASAT PARAF I Pl~ ~e""o" . - A~IS:'f.lr\ I( 1\ ' l<A · !sA l'fc!.V> ~ f\\,. l(A{,Ab tlU.~O. -- ··- Peraturan daerah.rni mula.i 'bertaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap orang mengctahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…