DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bab III Bantuan Hukum Bab IV Pemberi Bantuan Hukum Bab V Penerima Bantuan Hukum Bab VI Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Bab VII Pendanaan Bab VIII Pengawasan Bab IX Ketentuan Lain-Lain Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, Pemerintah Daerah perlu menjamin pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
b.bahwa aspek pemerataan keadilan bagi masyarakat miskin dalam pemberian bantuan hukum secara curna-cuma di Kabupaten Buton dinilai belum merata;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukurn, pengalokasian anggaran bantuan hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; BUPATI BUTON, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR I TAHUN 2022 BUPATI BUTON PROVINS! SULAWESI TENGGARA f I ' sebagai unsur yang mernimpin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIBUTON dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKATMISKIN.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait;
2. b.menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas Bantuan Hukum;

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adaJan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6.Pemberi Bantuan Hukum adaJah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mem beri layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peru ndang-undangan.
7.Penerima Bantuan Hukum adaJah orang atau kelompok orang miskin.
8.Perkara adaJah masaJah hukum yang perlu diselesaikan.
9.Litigasi adaJah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melaJui jaJur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adaJah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

a.Bantuan Hukurn Litigasi perkara pidana;

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa khusus.
(3)Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
2. b.Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.

BAB III

BANTUAN HUKUM

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum berkoorclinasi dengan Kantor Wilayah Kernenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
d.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
e.mengawasi penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
f.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 8

(1)Tahapan pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
1. a.pengajuan gugatan atau pennohonan;
2. b.proses persidangan; dan
3. c.upaya hukum.
4. a.penyidikan;
5. b.penuntutan dan pemeriksaan di persidangan; dan/atau
6. c.upaya hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.membuat surat kuasa; dan
2. b.melakukan pendampingan pada tahap penyidikan.
(3)Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan penuntutan dan pemeriksaan di persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.melakukan pendampingan pada tahap penuntutan dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
2. b.membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum; dan
3. c.menghadirkan saksi dan/atau ahli.
(4)Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan pennintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
2. b.memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
3. b.Bantuan Hukum Liligasi perkara perdata; dan
4. c.Bantuan Hukum Litigasi perkara tata usaha negara.

Pasal 9

( 1) Tahapan pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf c, meliputi:

a.pengajuan gugatan atau penyampaian permohonan;
b.proses persidangan; dan
c.upaya hukum.

(2)Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan gugatan atau penyarnpaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliput:i:
1. a.membuat surat kuasa;
(2)Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan gugatan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 J huruf a meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.membuat surat gugatan atau permohonan;
3. c.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pengajuan gugatan atau perrnohonan;dan
4. d.mendaftarkan gugatan atau permohonan ke pengadilan negeri.
(3)Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan proses persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
2. b.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
3. c.menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
4. d.menyampai.kan permohonan, gugatan atau jawaban, replik atau duplik dan kesimpulan; dan
5. e.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di persidangan.
(4)Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan perrnintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
2. b.memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pengajuan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Pasal 10

Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk:

a.penyuluhan hukum;
b.konsultasi hukum;
c.investigasi kasus, baik secara elektronik maupun non elektronik;
d.penelitian hukum;
e.mediasi;
f.negosiasi;
g.pemberdayaan masyarakat;
h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
i.drafti.ng dokumen hukum.
b.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pengajuan gugatan atau penyarnpaian permohonan:
c.membuat surat gugatan atau permohonan; dan
d.mendaftarkan gugatan a tau menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara.

(3)Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan proses persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi:
1. a.mendampingi dan/atau rnewakili dalam proses pemeriksaan dismissal, mediasi dan pemeriksaan persidangan pengadilan tata usaha negara;
2. b.menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli; dan/atau
3. c.membuat dan memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan.
(4)Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan upaya hukum sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
2. b.memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pengajuan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Pasal 13

(1)lnvestigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukurn.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…