DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III ORGANISASI BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kcrja Badan Pcnanggulangan Bcncana Daerah, perlu membentuk Bo.do.n Peno.nggulo.ngo.n Benco.no. Daerah Kabupaten Buton;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, perlu mombcntuk Pcraturan Dacrah tcntang Pembentukan dan Susunan Orgnrrieasi Badon Penanggulangnn Bencano. Duerah Ko.bupo.ten Buton; BUPATI BUTON, DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASIBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 10 TAHUN 2017 BUPA'l'I BOTON PROVINSI SULAWESI TENCGARA PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSU~AN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BUTON.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIBUTON Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan

10.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tenta.ng Pembentukan dan Susuna.n Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Dacrah Kabupatcn Buton Tahun 2016 Nomor 116);
4.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), scbagaimana telah diubab beberapa, kali terakhir dengan Undo.ng Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tarrnn ?.014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerinrah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (1.embi=tran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Pemerinrah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia Nomor 5887);
7.Peraruran Presiden Nomor 8 Tahun 2008 centang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor '16 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.Peraturan Kepala DNPD Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedotnan Pcmbcntukan Badan Pcnanggulangan Dencana Daerah;

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dibenruk BPBD Kabupaten ~uton.
(2)BPBD Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

1.Daerah adalah Kabupatcn Buton.
2.Pemerintah Daerah adaJah Bupati sebagai unsur penyeleuggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan. pemerintahau yang ruenjadi kewenangan dacrah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemer.ntahan Uaerah.
5.Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan uaeran.
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton yang selanjutnya disebut dengan BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan sub urusan bencana yang menjadi kewenangan daerah.
7.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor rnanusia, sehingga mengakibatkan t.imbuJnya korban jiwa rnanusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan darnpak psikologis.

BAB II

PEMBENTUKAN Dalarn Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

b.pemantauan; dan
c.evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. ayat (2), mcmpunyai tug asmelaksanakan(3) Unsur Pengarah dalam sebagaima.nc dimaksud pada fungsi:
a.perumusan kebijakari penanggulangan bencana daerah;

Pasal 5

(1)Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab Jangsung kepada Kepala RPAn.
(2)Unsur Pengarab mempunyo.i rugas memberikan masukan dan saran kepada, Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 4

(l) Kepala BPBD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 huruf a, secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah.

(2)Kepala BPBD memhawahi rmsmr- pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
(3)Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Rnpati. Bogia.n Kedua Kepala BPBD

Pasal 3

Susunan organisasi BPBD terdiri atas:

a.Kepala;
b.Unsur Pengarah; dan
c.Unsur Pelaksana. Susm1.an Orgauisasi Bagian l<esatu BAB 11! ORGANfSASJ

Pasal 8

Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, hams memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Warga Negara Indonesia;
b.sehatjasmani dan rohani;
c.berkelakuan baik;
d.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 [enam puluh) tahun;

(2)Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari unsur instansi/!cmbaga Pcmcrintah di daerah dan/atau lcrnbaga/instansi pcmerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalnh pimpinan instansi/Jembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi pemerintah daerah.
(3)Pcnctapan anggota Unsur Pcngarah dari unaur- instansi/lembaga Pcmcrintah di dacrah dan/atau ]ernbaga/instansi pemerintah daerah dilakukan eesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Kepala BPBD rnengusulkan unsur instansi/lembaga Pernerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi pemcrintah daerahyang 1ue1119-:s1 kornpusiai Unsur Pcngarah ecbagaimaria dimakaud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bcrdasarkan kcbutuhan penanggulangan bencana. Pasa, 6
(1)Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas:
1. a.ketua; dan
2. b.anggota.
(2)Ketua trnstrr pengarah sebagaimana dimaksud pada cyut
(1)huruf a, dijabat oleh KP.palaBPBD.
(3)Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, berasal dari:
1. a.instansi}lembaga Perucrmtuh di daerah dan/atau lcmbaga/ instansi pemerintah daerah; dan
2. b.rnasyarakat profesional, yakm pakar, proresionat, dan tokoh rnasyarakat di daerah.
(4)Anggota unsur pengarah berjumlab 9 (sernbilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat perangkat daerah dan 4 (empaz] anggota dari masyarakat profesional di daerah.

Pasal 10

(1)Kcpala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota Unsur Pengcrah dari masycrakat profesiorial haail seleksi kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporaiorial dari jurnlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional. (2} Bupati mcnyampaikan Calon anggota Unsur Pcngarah dari masycrckat profesional sebagaimann dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
(3)DPRD mclakukan uji kcpatutan dan kclayakan sebogaimane dimaksud poda ayat (:2) untuk memilih '1 [ernpat] calon anggota yang selanjutnya disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Unsur Pengarah secara definitif.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata earn uji keparutan dan kelayakan Calon anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional oleh DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) clan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal 9

(1)Pendaftaran clan seleksi Calon Anggota Unsur Penga.rah dari unsur masyarakat profesional dilakukan oleh Lembaga Independen yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BPBD.
(2)Proses pendaftaran dan seleksi calon Anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional sebagairnana dimaksud pasda ayat (1), dilaksanakan secara akuntabel.
(3)Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi calon Anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pasda ayat (1) kepada Kepala BPBD.
1. e.rneuiiliki wawasan kebangsaan;
2. f.mcmiliki pengetahuan akademis dan pengalarnan dalarn pcnanggulangan bcncana;
3. g.memililci integritas tinggi;
4. h.non-partiaan; L. tidak berstatus sebagai pegawai negeri o.to.u anggota 1'Nl/Polri, kecuali dosen yangtelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dsn
5. j.berclomisili di daerah Kabupaten Buton atsu berasal dari daerah Kabupaten Buton.

Pasal 13

(1)Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 14 ayal (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari unsur insransi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lcmbaga/Instansi pemerintah daerah dilakukau sesuai dcngan ketentuan peraturaa perundang-undangan.
(3)Pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari unsur rnasyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.
(1)Anggota Unsur Pengarah berhenti karena:
1. a.masajabatannya berakhir; atau
2. b.meniuggal dunia.
(2)Anggo:a Unsur Pengarah diberhentikan karena:
1. a.tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggotaTNl/Polri;
2. b.tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari organisasi yang diwakilinya bagi anggotaunsur pengarah dari Masyarakat Profesional, yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan;
3. c.mengundurkan diri sebagai anggota Uusur Pengarah atas kemauan sendiri,
4. d.tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur perigarah; dan/ atau
5. e.telah melakukari pelanggaran hukum yang telah mendapat purusan pengarlilan y::ing mempunyai kekuatan hukum tetap.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

PEMBENTUKAN Dalarn Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

PEMBENTUKAN Dalarn Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016