DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Juli 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI BAB III GOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN BAB X TATA CARA PENAGIHAN BAB XI KEBERATAN BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB XIV PEMERIKSAAN BAB XV PEMANFAATAN BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVII PENYIDIKAN BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON Dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Rumah Potong Hewan adalah sebuah bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pemotongan hewan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging bagi masyarakat.
5.Hewan adalah setiap satwa terutama yang hidup baik yang dipelihara/ternak maupun hidup liar.
6.Ternak adalah hewan pelihara yang lazim dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sandang dan pupuk meliputi sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, jenis unggas dan ikan.
7.Daging adalah seluruh bagian dari hewan yang dipotong/disembelih kecuali kulit, tanduk, kuku dan tulang dengan tidak mengalami proses pengawetan.
8.Pemotongan Hewan adalah kegiatan pemotongan hewan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan termasuk pelayanan kesehatan hewan.
9.Pelayanan Kesehatan Hewan adalah penanganan kesehatan Ternak di Rumah Pemotongan Hewan sebelum dan sesudah dipotong.
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14.Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam Bagian Tahun Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi atau retribusi, penentuan besarnya Retribusi atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi atau retribusi kepada wajib Retribusi atau retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16.Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STPRD, surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran retribusi, objek retribusi dan/atau bukan objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
17.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.
24.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah pemotongan hewan, pemeriksaan hewan potong dan daging ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha Rumah Potong Hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa usaha Rumah Potong Hewan.

BAB III

GOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas yang dipakai dan jenis hewan ternak yang akan dipotong dan/atau diperiksa, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…