DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mencabut beberapa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut: Perda No. 3 Tahun 1998, Perda No. 9 Tahun 2000, Perda No. 17 Tahun 2001, Perda No. 18 Tahun 2001, Perda No. 22 Tahun 2001, Perda No. 24 Tahun 2001, Perda No. 26 Tahun 2001, Perda No. 27 Tahun 2001, Perda No. 7 Tahun 2002, Perda No. 8 Tahun 2002, Perda No. 9 Tahun 2002, Perda No. 10 Tahun 2002, Perda No. 3 Tahun 2003, Perda No. 8 Tahun 2003, Perda No. 9 Tahun 2004, Perda No. 10 Tahun 2004, Perda No. 11 Tahun 2004, Perda No. 12 Tahun 2004, Perda No. 13 Tahun 2004, Perda No. 3 Tahun 2006, Perda No. 4 Tahun 2006, Perda No. 5 Tahun 2006, Perda No. 7 Tahun 2006, Perda No. 11 tahun 2008.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, secara yuridis masih berlaku, namun secara de facto tidak lagi dapat dilaksanakan atau mengikat masyarakat, sehingga dalam rangka pelaksanaan asas kesesuaian antara jenis, hierarkis, dan materi muatan sebuah peraturan daerah, perlu dilakukan pencabutan atas peraturan daerah dimaksud;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pencabutan atas sebuah peraturan daerah harus secara tegas dan jelas dinyatakan pencabutannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 1

Beberapa Peraturan Daerah dibawah ini :

1.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
2.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
3.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan dan Pengaturan Pengelolaan Hasil Hutan dan atau Ikutannya;
4.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Provisi Sumberdaya Hutan dan Dana Reboisasi Pengambilan/Pemungutan Hasil Hutan dan/atau Ikutannya;
5.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi izin Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pendirian dan Pelayanan Koperasi;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Inseminasi Buatan Pada Ternak;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan; 4
12.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendaftaran Ketenagakerjaan di Perusahaan;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi, Distribusi, dan Redistribusi Ternak Pemerintah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pengggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA) pada Perairan Laut Kabupaten Buton;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Kayu;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Rotan;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Tanah Milik;
23.Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perizinan dan Peraturan Usaha Objek Daya Tarik Wisata (ODTW);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Pos dan Telekomunikasi; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di P a s a r w a j o pada tanggal 25 November 2014 BUPATI BUTON, TTD SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN Diundangkan di P a s a r w a j o pada tanggal 25 November 2014 SEKRETARIS DAERAH, TTD Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si Pembina Utama Madya, IV/d Nip. 19560403 198003 2 004 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2014 NOMOR 97 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 12/2014 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BUTON, LA AMIRI, SH.,MH PEMBINA, IV/a NIP. 19591231 198601 1 039 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam hidup bernegara dan bermasyarakat perlu dilakukan pengkajian terhadap peraturan daerah yang masih berlaku, namun keberadaan peraturan dimaksud secara yuridis masih berlaku karena belum ada Peraturan Daerah yang hierarkis sama derajatnya mencabutnya. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buton yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang jenis dan materi muatannya tidak sesuai dengan undang-undang tersebut, sehingga peraturan daerah tersebut secara yuridis masih berlaku karena belum dicabut, namun secara de facto tidak lagi dapat dilaksanakan atau mengikat masyarakat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 180 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini Nomor 28 Tahun 2009. Disamping itu, dalam penyusunan sebuah produk hukum berupa peraturan daerah yang baik harus berlandaskan asas :

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.berdayaguna dan berhasilguna;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan. 7 Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan asas kesesuaian antara jenis, hierarkis, dan materi muatan sebuah peraturan daerah, perlu dilakukan pencabutan atas beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buton yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang jenis, hierarkis, dan materi muatan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR ............

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011