DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Daerah Pemkab. Buton pada PT Bank Sultra dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Perda ini diantaranya diatur tentang bentuk penyertaan modal daerah dimana daerah telah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT Bank Sultra sebanyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), pembagian keuntungan (laba) dimana keuntungan berupa deviden dilakukan berdasarkan peraturan PT Bank Sultra dan deviden yang diperoleh pemerintah disetorkan ke Kas Daerah, serta ketentuan pengawasan dimana Bupati menunjuk Komisaris yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada PT Bank Sultra.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sultra; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun Nomor 63);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun Nomor 74); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BUTON PADA PESEROAN TERBATAS BANK SULTRA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Buton.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton.
7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau asset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
9.Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
10.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11.Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan yang nilainya kurang dari 50% terhadap Total Saham atau Modal Dasarnya.
12.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
13.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham.
14.Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.
15.Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke kas daerah.
16.Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PT. Bank Sultra adalah Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal pemerintah daerah pada P.T. Bank Sultra dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Sultra bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat di daerah.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada P.T.Bank Sultra sebanyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, yang terdiri dari 114 (seratus empat belas) lembar saham dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2012 sebanyak Rp.7,001,000,000,- (Tujuh Miliar Satu Juta Rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar saham, yaitu 7 (tujuh) lembar Saham Seri A dengan nominal saham Rp.7.000.000.000,-(tujuh miliar rupiah) dan 1 (satu) lembar saham seri D dengan nilai nominal 1.000.000,(satu juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2013 sebanyak Rp.2,999.000,000,-(Dua Miliar Sembilan Ratus sembilan puluh Sembilan Juta Rupiah) yang terdiri dari 106 ( seratus enam) lembar saham, yaitu 2 ( dua) lembar Saham Seri A dengan nominal saham Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah), dan 1 (satu) lembar saham seri B dengan nilai nominal 500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah), 4 (empat) lembar saham seri c dengan nilai nominal Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), dan 99 (sembilan puluh Sembilan) lembar saham seri D dengan nilai nominal Rp. 99.000.000, ( sembilan puluh sembilan juta rupiah);
(3)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada Tahun Anggaran 2014 kepada P.T. Bank Sultra sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
(4)Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi jumlah penyertaan modal pada tahun anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam ayat (3), penyertaan modal pada tahun anggaran dimaksud akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(6)Realisasi pelaksanaan penyertaan modal pada P.T Bank Sultra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 4

(1)Pembagian keuntungan (laba) berupa deviden dilakukan berdasarkan peraturan P.T.Bank Sultra dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Deviden yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Bupati menunjuk Komisaris yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada P.T. Bank Sultra .
(2)Komisaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi pada bidang Perbankan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(3)Komisaris melaporkan hasil devident penyertaan modal pada P.T. Bank Sultra kepada DPRD setiap tahunnya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di P a s a r w a j o pada tanggal 25 November 2014 BUPATI BUTON, ttd SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN Diundangkan di P a s a r w a j o pada tanggal 25 November 2014 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2014 NOMOR 99 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 14/2014 SEKRETARIS DAERAH, ttd Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI,M.Si Pembina Utama Madya,IV/d Nip. 19560403 198003 2 004

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…