DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI BERISIKAN TENTANG AGRIBISNIS DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN 3. PERENCANAAN AGRIBISNIS 4. PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 5. PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 6. SISTEM PEMASARAN 7. PEMBIAYAAN PENJAMINAN DAN PENANAMAN MODAL 8. SISTEM INFORMASI 9. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 10. PEMBERDAYAAN 11. PERAN SERTA MASYARAKAT 12. KELEMBAGAAN 13. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 14. KETENTUAN PERALIHAN 15. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa agribisnis memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan mempunyai peranan penting dalam ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga perlu dikembangkan di Kabupaten Kolaka Timur;
b.bahwa penduduk Kabupaten Kolaka Timur mayoritas hidup terkait dengan sektor pertanian, untuk itu perlu dilakukan pengembangan agribisnis secara terintegrasi, menyeluruh, efisien dan efektif serta partisipatif;
c.bahwa agar pengembangan agribisnis di Daerah dapat berjalan secara terarah dan mempunyai landasan hukum yang jelas, maka perlu mengatur pengembangan agribisnis dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Agribisnis;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penanaman, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang 3 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325) ;
25.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
27.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 3);
28.Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 4

Menetapkan

Menetapkan : Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR Dan BUPATI KOLAKA TIMUR MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG AGRIBISNIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4.Agribisnis adalah semua kegiatan usaha di bidang sarana produksi, budidaya tanaman dan/ atau hewan, agroindustri, pemasaran pertanian dan jasa penunjang.
5.Agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan/ atau hewan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.
6.Pasca Panen adalah tahapan kegiatan yang dimulai sesudahpanen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.
7.Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
8.Produk Unggulan adalah produk yang mempunyai daya ungkit ekonomi pada suatu daerah.
9.Pertanian adalah segala bentuk kegiatan di bidang budidaya tanaman, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan.
10.Budidaya pertanian adalah pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati dan hewani melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan produk guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
11.Jasa agribisnis adalah aktivitas ekonomi di bidang agribisnis yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.
12.Usaha Agribisnis adalah semua bentuk kegiatan usaha di bidang agribisnis.
13.Wisata Agro adalah kegiatan pengembangan kawasan atau usahaagribisnis sebagai obyek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama obyek wisata lainnya.
14.Sub Terminal Agribisnis adalah infrastruktur pemasaran untuk transaksi jual beli hasil-hasil pertanian, baik transaksi fisik (lelang) maupun non fisik (kontrak pesanan) yang terletak disentra produksi. 5
15.Terminal Agribisnis adalah infrastruktur pemasaran untuktransaksi jual beli hasil-hasil pertanian skala besar, baiktransaksi fisik (lelang) maupun non fisik (kontrak pesanan) yang terletak di lokasi pemasaran dengan sarana dan prasarana lebih lengkap
16.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit dan/atau Pemerintah Daerah sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
17.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
18.Sumber daya genetik adalah tanaman atau hewan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Penyelenggaraan agribisnis berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kebersamaan;
f.keterbukaan;
g.keberlanjutan;
h.efisiensi berkeadilan;
i.kelestarian fungsi lingkungan;
j.kearifan lokal; dan
k.daya saing.

Pasal 3

Penyelenggaraan agribisnis bertujuan untuk:

a.Mewujudkan Visi Kabupaten Kolaka Timur yaitu mewujudkan Kolaka Timur Sebagai Daerah Agribisnis yang unggul dan berdaya saing
b.mengelola dan mengembangkan sumber daya pertanian secara optimal, bertanggung jawab dan lestari;
c.memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa Agribisnis;
d.meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
e.meningkatkan ketahanan pangan;
f.meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa agribisnis;
g.menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
h.memberikan perlindungan kepada konsumen, petani, pelaku usaha agribisnis;
i.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
j.meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 6

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan agribisnis;
b.pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;
c.pengembangan agribisnis;
d.sistem pemasaran;
e.pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
f.sistem informasi;
g.penelitian dan pengembangan;
h.pemberdayaan;
i.peran serta masyarakat.
j.kelembagaan; dan
k.pengendalian dan pengawasan.

BAB III

PERENCANAAN AGRIBISNIS

Pasal 5

(1)Perencanaan agribisnis dilakukan untuk merancang pengembangan agribisnis secara berkelanjutan.
(2)Perencanaan agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memperhatikan:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
2. b.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
3. c.rencana pembangunan daerah;
4. d.rencana tata ruang wilayah;
5. e.pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana agribisnis;
7. g.kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan;dan
8. h.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

(1)Perencanaan agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mencakup aspek:
1. a.pengembangan budidaya pertanian;
2. b.pengembangan agroindustri;
3. c.pemasaran;
4. d.pengembangan infrastruktur;
5. e.pengembangan kelembagaan;
6. f.pengembangan sumberdaya agribisnis; dan
7. g.pengembangan pusat pertumbuhan agribisnis.
(2)Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

Pasal 7

(1)Perencanaan agribisnis merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Perencanaan agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat dan ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 7
(3)Perencanaan agribisnis di daerah dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Pasal 8

(1)Sumber daya agribisnis terdiri dari:
1. a.sumber daya manusia;
2. b.sumber daya alam; dan
3. c.sumber daya buatan.
(2)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh pertanian, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha agribisnis.
(3)Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
1. a.lahan;
2. b.iklim;
3. c.sumber daya air; dan
4. d.sumber daya genetik.
(4)Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa prasarana dan sarana agribisnis.

Pasal 9

Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(3)dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan komponen yang mengandung hasil produksi dalam negeri.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…