DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perda ini diatur tentang Keanggotaan BPD yang meliputi alokasi jumlah anggota BPD, persyaratan calon anggota BPD, dan mekanisme pengisian. Dalam peraturan ini juga diatur tentang Kelembagaan BPD, Fungsi dan Tugasnya, Hak Kewajiban dan Kewenangan BPD, peraturan taa tertib BPD, serta pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu disesuoikan dengan melakukan pengattrran kernbali:
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan seba.gaima.na. dimaksud dalam buruf a, dan buruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Oesa; BUPATI BUTON, UENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENT ANG PERATURANDAERAHKABUPATENBUTON t{OMOR .2 TAHUN 2018 BUPaTI BUTON PROVINSISULAWESITENGGARA Pasal 1 Dalam Peraturan Menceri ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. 2.Desa adalah desa di wilayah daerah yang merupakan Menetapkari

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATI BUTON dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKil.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

4.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Ta.hun '.2014 Nomor 244, Tambahsm Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaitnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor l 23, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubo.h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun ?.015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pennusyawaratan Desa (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89), kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mcngatur. dan rnengurtas u.rusai1 pernerintahan, kepentingan ma.syarako.t setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalarn sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Ca.mat adalah camat di wilayah daerah sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desan ya dan melaksanakan rugas dari Pemerintah dan Pernerintah Daerah.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pcmerintahan Desa,
7.Pernerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dala.m sistem pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Pcnnusyawaratan Dess, yang selanjutnya dieingkat BPD adalab lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari pendudu.k Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pernerintah Desa, clan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPU terhadap pelaksanaan tugas KepaJa Desa.
11.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau ya.ng disebut dengan nama lain adalah Iaporari Kcpala Dcea kcpada BPD atas capcicn pelakeonoan tugas Kepala Desa dalam satu tahnn anggaran.

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupa.kan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
(2)Wilayah sebagaimana dimaksud pacla ayat (]) merrrpakan wilayah dalam desa, yaitu dusun atau sebutan lain.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini rneliputi:

a.keanggotaan dan kelembagaan BPD;
b.fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
c.peraturan tata tertib BPD;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk:

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 2

Maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Dcsa yang mclaksana.kan fungsi Pcmcrintahan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 7

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancaaila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan mernelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

Pasal 5

(1)Alokasi jumlah anggota BPD setiap desa sebagaimana dimaksud da!am Pasal S ayat (1) ditctapka.n dengan jumlah gaeal, paling sed.ikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 [sernbilan) or,mg, riengan memperhatikan jumlah penduduk sebagai berikut:
1. a.jurnlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa sebanyak 5 (lirna) orang;
2. b.jumlah penduduk antara 1.001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu] jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.jumlah penduduk diatas 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 9 [sembilan) orang.
(2)Seluin memperhatikan jurnlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat [l ], penetapan jumlah anggota BPD setiap desa juga memperb.atikan kemampuan keuangan desa.
(3)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah atau dusun, termasuk 1 {satu) orang anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
(4)Jumlah anggota BPD dari setiap dusun berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional mulai dari dusun dengan jumlah penduduk terbanyak sampai dusun dengan jumlah penduduk terkecil.
(5)Ketentuan Jebih lanjut mengenai jumlab anggota BPD setiap desa di wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dan jumlah anggota BPD dari setiap dusun sebagaimana climaksud pada ayat (4), diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:
1. a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; clan
2. b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
(2)Pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan ditingkat dusun dan ditingkat desa.
(3)Pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf b, tlilaku.kau dltingkat desa.
(4)Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui mckanisme:
1. a.pemilihan langsung; atau
2. b.musyawarah perwakilan.
(5)Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagairnana dimaksud pada ayat (4) untuk menetapkan bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah ctitingkat dusun dltetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat dusun seternpat dcngan keputusan kepala dusun.
(6)Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mcrn.ilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempu::in ditingkat. desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
(7)Penetapan mekanisme pengrsian ke::inggota::in RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketersediaan personil.
1. c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun at.au sudah/pcrnah rncnikah;
2. d.berpendidlkan paling .rendah tamat sekotah rnenengah pcrtama atau sederajat;
3. e.bukan sebagai perangkat l:'emerintah Uesa;
4. f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
5. g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
6. h.bertempat tinggal di wilayah pem.ilihan.

Pasal 12

(1)Dalam ha! mekanisme pengisian keanggotaan BPD duetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimakeud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, parritia menyelenggarakan pernilihan langstang caJon anggota BPD oleh waiib pilih.

Pasal 11

Panilia meuyelenggarakan pemilihan calon anggota BPD berdaenrkan keterwakilan wilayah di tingkat desa paling lam bat 3 (tiga) bulan sebelum maaa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 10

(1)Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dala.m jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Penjaringan dan penyaringan bakaJ calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan calon anggota BPDyang mewakili dusun.
(3)Jurnlah calon anggota BPD yang mewakili setiap dusun sebagaimana di.maksud pada ayat (2), paling banyak 2 [dua) kali jumlah alokasi anggota BPD untuk dusun yang bersangkuiau.
(4)Bakal calon anggota BPD yang ditetapkan menjacli calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah adalah masyarakat dusun yang mcmcnuhi syarat eebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 dan diusung oleh masyarakat dusun setempat berdasarkan basil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan tingkat dusun.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…