DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BAB V PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAB VI PELIMPAHAN KEWENANGAN, PENUGASAN, KERJASAMA, DAN KOORDINASI BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX PELAPORAN BAB X PENYIDIKAN BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 10. 11 12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 101; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 122);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON Menetapkan dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: i Daerah adalah Kabupaten Buton.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Buton. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 10. 11. 12, 13. 14. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati didalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku di daerah meliputi peraturan daerah, peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. Peraturan Bupati Buton, yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah peraturan perundangan daerah yang berbentuk pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha atau kelompok, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17.Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketertiban umum diselenggarakan berdasarkan Asas: kepastian hukum; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; F®m oo oo o P efektivitas; dan keadilan.-

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban ~umum dimaksudkan mewujudkan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan tanggung jawab;
b.ketentraman dan ketertiban umum;
c.perlindungan masyarakat; 5ROt ® -

(1)
(2)@)
(1)
(2)@) pelimpahan kewenangan, penugasan, Kerjasama, dan koordinasi; peran serta masyarakat; pembiayaan; pelaporan; penyidikan; dan ketentuan pidana.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bertanggung jawab:

a.mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat dan tradisi, serta mampu bersikap toleran;
b.menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum;
c.memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
d.menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketertiban umum. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan ketertiban. Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

(4)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 8

(1)Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan @ ) @) (4 (5 ) ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
1. a.penanganan gangguan Kketenteraman dan ketertiban umum dalam daerah;
2. b.penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
3. c.pembinaan PPNS Daerah. Penanganan gangguan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi: tertib jalan; tertib sungai, irigasi, dan drainase; tertib kawasan pantai; tertib lingkungan; tertib sumber dayamineral; tertib perizinan; tertib pendidikan; tertib tata ruang; danF®R oo a0 op
4. i.tertib kependudukan. Penyelenggaraan ketertertibpan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP. Penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
5. a.pencegahan;
6. b.pengawasan; dan
7. c.penertiban. Penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan masyarakat.
(6)Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum
(7)
(1)@ sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan: instansi vertikal di daerah; perangkat daerah terkait; camat; lurah/kepala desa; perangkat adat; dan e a0 o ketua rukun warga dan/atau rukun tetangga atau sebutan lain. Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan yang dapat menggangu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada jaringan jalan dengan:

a.menempatkan barang;
b.menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
c.mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
d.memarkir kendaraan bermotor;
e.mengadakan acara seremonial untuk Kkepentingan pribadi;
f.memasang media informasi dan/atau iklan; dan/atau
g.mendirikan bangunan, tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
a.teguran lisan;
b.teguran tertulis; dan/atau
c.penghentian sementara.

Pasal 10

(1)Setiap orang dilarang: (2 )
(1)
(2)3 (1 @ ) )
1. a.memindahkan; dan/atau
2. b.merusak, perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang dibangun sebagai sarana milik jalan. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan berupa:
3. a.teguran lisan;
4. b.teguran tertulis;
5. c.diumumkan ke publik; d mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan; dan/atau
6. e.mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 11

Setiap orang yang menumpang kendaraan umum wajib menjaga kebersihan dan ketertiban. Setiap operator kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah yang memadai dan tertutup di dalam kendaraan. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan berupa teguran lisan disertai dengan perintah membersihkan.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…