DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Pembangunan Kepariwisataan Daerah Bab IV Pembangunan Dpd Bab V Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah Bab VI Pembangunan Industri Pariwisata Daerah Bab VII Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah Bab VIII Indikasi Program

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kepariwisataan daerah diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah, pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, regional, dan global;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan kabupaten dilakukan melalui rencana induk pembangunan kabupaten yang diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa untuk keberlanjutan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Buton yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah K.abupaten Buton Tahun 2015-2020, perlu menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2021-2026;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021-2026; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); I 0. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1 . Pera tu ran Pemerintah Nomor 50 Tahun 2 0 1 1 ten tang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 5); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 68);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 22), 16.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112); 17.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146); 18.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor l Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 133); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON - 4 MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BUTON TAHUN 2021-2026.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembangunan Kepariwisataan Daerah;
b.pembangunan DPD;
c.pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah;
d.pembangunan Industri Pariwisata Daerah;
e.pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah;
f.indikasi program; dan
g.pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 3

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
(2)RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: . .
1. a.V1SI;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
(3)Visi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah "Terwujudnya Kabupaten Buton sebagai Destinasi Pariwisata yang Unggul Berbasis alam yang terintegrasi sejarah dan budaya yang Berdaya Saing tinggi dan berkelanjutan dalam Tatanan Masyarakat maju aman dan sejahtera"
(4)Dalam mewujudkan visi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi pengembangan:
1. a.Destinasi Wisata yang yang berkelanjutan, unggul berbasis alam dan keunikan budaya lokal Buton yang aman dan bertaqwa serta masyarakat lebih sejahtera;
2. b.kawasan industri Pariwisata berbasis potensi kawasan melalui kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat; - 8
3. c.pemasaran yang efektif dan efisien melalui digital yang sinergis antar stakeholder yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara; dan
4. d.Kelembagaan Kepariwisataan yang berkaitan dengan 0PD, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dengan tata kelola yang efektif dan efisien dalarn rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan bersama melalui kerjasama antar daerah dengan penerapan tata kelola yang baik (partisipatif, transparan dan akuntabel) dengan pelayanan yang profesional.
(5)Tujuan pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
1. a.meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata yang mampu mendorong peningkatan kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
2. b.meningkatkan citra Destinasi Pariwisata dengan menggunakan media pemasaran yang mampu menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. c.mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat lokal mela\ui peningkatan investasi; dan
4. d.mengembangkan Lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan lndustri Pariwisata secara efektif dan efisien.
(6)Sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.terwujudnya Destinasi Pariwisata yang memiliki keunkan, keindahan, kelangkaan, keutuhan daya tarik wisata, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
2. b.terwujudnya lndustri Pariwisata yang berdaya saing melalui penerapan standarisasi usaha pariwisata dengan didukung oleh SDM Pariwisata yang berkualitas;
3. c.meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara melalui berbagai media pemasaran yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan merek/ branding global Kabupaten Bu ton; dan
4. d.terwujudnya organisasi/lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata secara efektif dasn efisien.
(7)Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Oaerah sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Pasal 4

( 1) RI PPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisataan Daerah.

(2)RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
b.berlandaskan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
c.berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
d.tata kelola yang baik;
e.secara sinergis, terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
f.mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 6

Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen Pembangunan Kepariwisataan. BABIV PEMBANGUNANDPD

Pasal 7

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

a.perwilayahan pembangunan DPD;
b.pembangunan DTWD;
c.pembangunan Aksesibilitas Pariwisata; - 1 0
d.pembangunan sarana dan prasarana Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
e.pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
f.pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 8

Perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a.DPD;
b.KSPD; dan
c.KPPD.

Pasal 9

(1)Pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:
1. a.memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
2. b.memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
3. c.memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah, regional maupun nasional;
4. d.memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
5. e.memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
6. f.memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
7. g.memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
8. h.memiliki keunggulan daya saing daerah, regional, nasional maupun internasional.
(2)DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria:
1. a.merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata;
2. b.memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas di Daerah dan/atau regional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
3. c.memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing; - 1 1
4. d.memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
5. e.memiliki kererpaduan dengan rencana sektor terkait.
(3)KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:
1. a.memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
2. b.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
3. c.memiliki potensi pasar, baik skala daerah, regional dan/atau nasional;
4. d.memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. e.memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah; memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
6. g.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
7. h.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; memiliki kekhususan dari wilayah; berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
8. k.memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
(4)KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria:
1. a.memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Daerah;
2. b.memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
3. c.memiliki potensi pasar, baik skala daerah, regional dan/atau nasional;
4. d.memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. e.memiliki fungsi dan peran dalam rnenjaga daya dukung lingkungan hidup;
6. f.memiliki fungsi dan peran dalam pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; dan
7. g.memiliki kekhususan dari wilayah.

Pasal 10

(1)Perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
1. a.2(dua) DPD yang tersebar di Daerah;
2. b.3 (tiga) KSPD yang tersebar di 2 (dua) DPD; dan
3. c.4 (empat) KPPD yang tersebar di 2 (dua) DPD.
(2)Perwilayahan 2 (dua) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari: • 1. f. • J. - 1 2
1. a.DPD Teluk Pasarwajo dan sekitarnya dengan tematik Pengembangan destinasi unggulan budaya bahari dan ritual adat"; dan
2. b.DPD Kapuntori dan sekitarnya dengan tema "Minat khusus wista alam, petualangan, sejarah dan agrowisata.
(3)Perwilayahan 3 (tiga) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari:
1. a.KSPD Pasarwajo dan sekitarnya;
2. b.KSPD Wabula dan sekitamya; dan
3. c.KSPD Kapuntori dan sekitarnya;
(4)Perwilayahan 4 (empat) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufc terdiri dari:
1. a.KPPD Wolowa dan sekitarnya;
2. b.KPPD Siotapina dan sekitamya;
3. c.KPPD Lasalimu Selatan dan sekitarnya; dan
4. d.KKPD Lasalimu dan sekitamya
(5)Peta perwilayahan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah • • m, Pasa\ 1 l Arah kebijakan pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
1. a.perencanaan pembangunan DPD, KSPD dan KPPD;
2. b.implementasi pembangunan DPD, KSPD clan KPPD; dan
3. c.pengendalian implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD.

Pasal 12

(1)Strategi perencanaan pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf a, dilakukan dengan cara menyusun:
1. a.rencana induk dan rencana detail pembangunan DPD, KSPD dan KPPD; dan
2. b.regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD, KSPD dan KPPD.
(2)Strategi implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 J huruf b, dilakukan dengan cara menyusun indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(3)Strategi pengendalian implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 h u ru f c, dilakukan dengan cara:
1. a.menegakkan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPD, KSPD dan KPPD; dan
2. b.meningkatkan koordinasi antara OPD, pelaku usaha dan masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk dan rencana detail DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati. - 1 3

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…