DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); S A L I N A N
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 5 huruf e Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Buton merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Buton merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Buton merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Buton, terdiri dari:
1. 1.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub Polisi Pamong Praja);
2. 2.Dinas Pariwisata Kabupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
3. 3.Dinas Perikanan Kabupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
4. 4.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. 5.Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
6. 6.Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
7. 7.Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
8. 8.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
9. 9.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
10. 10.Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
11. 11.Dinas Pertanian Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
12. 12.Dinas Perindustrian Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
13. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14. 14.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
15. 15.Dinas Sosial Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
16. 16.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. 17.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
18. 18.Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Statistik;
19. 19.Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
20. 20.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
21. 21.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
22. 22.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
23. 23.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat (sub kebakaran);
24. 24.Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
25. 25.Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
26. 26.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
27. 27.Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. 5.Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton dengan Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan.
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Klasifikasi A, melaksanakan fungsi penunjang lain urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan bencana).
8. 2.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(3)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli, dapat dibentuk 1 (satu) Subbagian Tata Usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha pada Sekretariat Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

(1)Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah.
(5)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(6)Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 1 November 2023 Pj. BUPATI BUTON, ttd. LA ODE MUSTARI Diundangkan di Pasarwajo, pada tanggal 1 November 2023 1 November 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON ttd. ASNAWI JAMALUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 188 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 2/49/2023 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Fakharudin M. Satu, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP 196810051994011002

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…