DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2023

Nomor: 26
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA BAB III ORGANISASI BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025, salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi yakni pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set);
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Berbasis Core Values ASN BerAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); S A L I N A N
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA BERBASIS CORE VALUES ASN BERAKHLAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan di serahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Budaya Kerja adalah sikap perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
9.Kelompok Budaya Kerja, yang selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip budaya kerja dalam rangka mengoptimalkan kinerja perangkat daerah.
10.Nilai Budaya adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia.
11.Pengembangan Budaya Kerja adalah peningkatan sikap dan perilaku ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton yang didasari oleh nilai budaya kerja dan telah menjadi kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari.
12.Core Values ASN ‘BerAHLAK’ adalah panduan perilaku atau nilai dasar yang harus dijalankan oleh ASN yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.
13.Role Model adalah PNS yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi PNS lain.
14.Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
15.Tim Reformasi Birokrasi adalah kelompok terpilih yang berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya.

Pasal 2

Budaya Kerja merupakan salah satu instrument dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan berkelanjutan dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Budaya Kerja bertujuan untuk:

a.meneguhkan jiwa korps dan kode etik PNS;
b.meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi; dan
c.mendorong meningkatkan profesionalisme ASN sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Budaya Kerja ASN mencakup implementasi Core Values dan Employer Branding ASN di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

Pasal 5

(1)Pedoman Pengembangan Budaya Kerja digunakan Pemerintah Daerah untuk:
1. a.membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. b.membantu Pemerintah Daerah dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan setiap OPD agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
3. c.memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja.
(2)Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Berbasis Core Values ASN adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif yang disingkat “BerAKHLAK”.
(3)Core Values ASN “BerAKHLAK” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung maksud sebagai berikut:
1. a.berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. b.akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. c.kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. d.harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. e.loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
6. f.adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
7. g.kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Pasal 6

Panduan Perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai dasar adalah sebagai berikut:

a.berorientasi pelayanan:
1. 1.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. 2.ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
3. 3.melakukan perbaikan tiada henti.
b.akuntabel:
1. 1.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
2. 2.menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; dan
3. 3.tidak menyalahgunaan kewenangan jabatan.
c.kompeten:
1. 1.meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. 2.membantu orang lain belajar; dan
3. 3.melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
d.harmonis:
1. 1.menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. 2.suka menolong orang lain; dan
3. 3.membangun lingkungan kerja yang kondusif.
e.loyal:
1. 1.memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
2. 2.menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; dan
3. 3.menjaga rahasia jabatan dan negara.
f.adaptif:
1. 1.cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. 2.terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas; dan
3. 3.bertindak proaktif.
g.kolaboratif:
1. 1.memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. 2.terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3. 3.menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pasal 7

Untuk mengimplementasikan Core Values dan Employer Branding ASN dan mendorong serta mempercepat perubahan, Pimpinan OPD membentuk Role Model dan Agen Perubahan sebagai panutan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 8

(1)Pengembangan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi.
(2)Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tim Pengarah
  1. 1.Ketua : Bupati;
  2. 2.Wakil Ketua : Wakil Bupati;
  3. 3.Sekretaris : Sekretaris Daerah;
  4. 4.Anggota : Asisten yang membidangi Administrasi Umum;
2. b.Tim Pelaksana
  1. 1.Ketua : Sekretaris Daerah;
  2. 2.Wakil Ketua : Asisten yang membidangi Administrasi Umum;
  3. 3.Anggota : Kepala OPD dan/atau pejabat lain sesuai kebutuhan.
(3)Pembentukan dan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Guna mendukung implementasi Panduan Perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar, dibentuk KBK pada setiap OPD.
(2)KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.merumuskan program dan kegiatan yang mendukung implementasi Panduan Perilaku (kode etik) dari masing- masing nilai dasar budaya kerja di lingkungannya;
2. b.mengembangkan perilaku penting sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja; dan
3. c.melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi, dan upaya lainnya untuk mendukung implementasi dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya.
(3)OPD dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreativitas masing-masing.
(4)Pembentukan dan nama KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan OPD.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi KBK di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.Agen Perubahan;
3. c.ketua;
4. d.sekretaris; dan
5. e.Anggota.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pimpinan OPD, yang bertugas:
1. a.menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
2. b.membina, memastikan, dan memantau kegiatan KBK;
3. c.mendorong KBK untuk tetap aktif; dan
4. d.menindaklanjuti hasil pemikiran KBK.
(3)Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan OPD, yang bertugas:
1. a.menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada Ketua dan Anggota;
2. b.mengoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan KBK;
3. c.menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan penanggung jawab;
4. d.mengikuti perkembangan aktivitas KBK dan bersama ketua melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada penanggung jawab; dan
5. e.membangkitkan kembali semangat KBK agar aktif dan membantu memecahkan permasalahannya.
(4)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan OPD, yang bertugas:
1. a.memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;
2. b.berperan aktif dalam kegiatan KBK;
3. c.menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan penanggung jawab dan Fasilitator;
4. d.bersama dengan Agen Perubahan melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada penanggung jawab; dan
5. e.mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.
(5)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan OPD, yang bertugas:
1. a.menyusun rencana kegiatan KBK;
2. b.melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
3. c.memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK; dan
4. d.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
(6)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas pegawai di lingkungan OPD, yang bertugas:
1. a.berperan aktif dalam kegiatan KBK;
2. b.bekerjasama dengan seluruh Anggota; dan
3. c.melaksanakan kegiatan KBK.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2025