DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 29 Tahun 2023

Nomor: 29
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN KAMPUNG KB BAB III KOORDINASI BAB IV KLASIFIKASI KAMPUNG KB BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Bupati berkewajiban menyusun kebijakan dan

Menetapkan

menetapkan langkah-langkah yang terintegrasi dan konvergen dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga di Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Keluarga Berkualitas, yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
5.Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disingkat Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program keluarga berencana, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas di wilayah minimal setingkat dusun atau rukun warga.
6.Unmet Need adalah proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda anak atau menjarangkan anak.
7.Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk dan perwujudan KB.
8.Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi Intra Uterine Divice/alat kontrasepsi dalam rahim, IMPLAN dan Kontrasepsi Mantap/Metode Operasi Wanita dan Metode Operasi Pria.
9.Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola program keluarga berencana di tingkat desa/kelurahan atau yang setara.
10.Petugas Lapangan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat PLKB adalah staf Pemerintah Pusat, berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program keluarga berencana di desa/kelurahan.
11.Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
12.Fasilitator Kampung KB adalah warga masyarakat di wilayah Kampung KB yang secara sukarela berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan pengembangan Kampung KB.
13.Rencana Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah rencana kerja Kampung KB selama periode tertentu yang disusun melalui rapat warga dan mengacu pada permasalahan yang ditemukan di wilayah Kampung KB.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan optimalisasi pengembangan Kampung KB di Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui Kampung KB.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.pembentukan Kampung KB;
b.koordinasi;
c.klasifikasi Kampung KB;
d.monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e.pembiayaan.

BAB II

PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

Pasal 4

(1)Setiap desa/kelurahan membentuk 1 (satu) Kampung KB.
(2)Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dikembangkan dari 1 (satu) dusun, beberapa dusun/rukun warga atau seluruh desa/kelurahan.
(3)Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
1. a.kriteria utama;
2. b.kriteria wilayah;
3. c.kriteria khusus;
4. d.kriteria program pembangunan keluarga;
5. e.kriteria program pembangunan sektor terkait; dan
6. f.kriteria program lainnya sesuai dengan perkembangan.
(4)Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
2. b.jumlah perkawinan usia dini diatas rata-rata Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi; dan
3. c.jumlah kasus stunting di atas rata-rata Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.
(2)Kriteria Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dengan urutan prioritas meliputi:
1. a.kumuh/kawasan miskin;
2. b.tertinggal/terpencil/perbatasan;
3. c.pesisir/nelayan;
4. d.padat penduduk;
5. e.daerah aliran sungai;
6. f.kawasan industri; dan
7. g.kawasan wisata.
(3)Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
1. a.data;
2. b.pendidikan; dan
3. c.peserta program keluarga berencana.
(4)Kriteria program pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, meliputi:
1. a.partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
2. b.partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga; dan
3. c.partisipasi remaja dalam kegiatan generasi berencana melalui pusat informasi dan konseling.
(5)Kriteria program pembangunan sektor terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, meliputi:
1. a.kesehatan;
2. b.sosial ekonomi;
3. c.Pendidikan;
4. d.pemukiman dan lingkungan; dan
5. e.administrasi kependudukan.

Pasal 6

(1)Kriteria khusus berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a digunakan untuk pembentukan Kampung KB yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.
(2)Kriteria khusus berupa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b digunakan untuk pembentukan Kampung KB berdasarkan angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
(3)Kriteria perserta progran keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c digunakan untuk pembentukan Kampung KB berdasarkan:
1. a.jumlah peserta keluarha berencana aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
2. b.jumlah pengunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan; dan
3. c.tingkat Unmet Need lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.

Pasal 7

Tahapan Pembentukan Kampung KB terdiri atas:

a.perencanaan program dan kegiatan;
b.pembentukan;
c.pencanangan; dan
d.pengembangan dan pembinaan.

Pasal 8

Tahapan perencanaan program dan kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Tim Pengembangan Kampung KB tingkat kabupaten melalui forum musyawarah dengan tahapan:

a.pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan road map pembangunan desa bagi Fasilitator Kampung KB dan tim pokja tingkat desa;
b.penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan program dan kegiatan Kampung KB;
c.penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing- masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia;
d.penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan seksi per- bidang;
e.penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses cascadding untuk melihat keterkaitan dengan indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan;
f.pengkajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran program kegiatan; dan
g.penyusunan rincian anggaran biaya dan kerangka acuan kegiatan.

Pasal 9

(1)Tahapan pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan pada:
1. a.tingkat kabupaten; dan
2. b.tingkat desa.
(2)Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
(3)Tahapan pelaksanaan pembentukan Kampung KB di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pembangunan komitmen antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak terkait lainnya; dan
2. b.penyusunan profil wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB dengan memuat paling sedikit meliputi:
  1. 1.luas dan letak geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
  2. 2.kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria wilayah Kampung KB;
  3. 3.data demografi wilayah Kampung KB antara lain meliputi: a) jumlah penduduk (per kelompok umur); b) jumlah kepala keluarga; dan c) tingkat pendidikan;
  4. 4.data peserta keluarga berencana antara lain meliputi: a) jumlah pasangan usia subur; b) jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta keluarga berencana; dan c) jumlah pasangan usia subur bukan peserta keluarga berencana berdasarkan kategori hamil, kategori ingin anak segera, kategori ingin anak ditunda dan kategori tidak ingin anak lagi;
  5. 5.data sosial ekonomi Kampung KB antara lain meliputi: a) data tahapan keluarga sejahtera; dan b) jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal.
  6. 6.data potensi desa antara lain meliputi: a) jalan; b) klinik; c) puskesmas; d) sekolah; e) kelompok usaha ekonomi; f) rumah sehat; g) sumber daya alam; dan h) sumber daya manusia.
3. c.proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB, melalui tahapan:
  1. 1.rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh tim koordinasi pengembangan Kampung KB tingkat kabupaten;
  2. 2.penetapan wilayah Kampung KB, ditindaklanjuti dengan penetapan kelompok kerja Kampung KB tingkat desa.
(4)Tahapan pelaksanaan pembentukan Kampung KB di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.identifikasi dan penetapan relawan sebagai penggerak dan Fasilitator Kampung KB oleh Kepala Desa;
2. b.pertemuan warga dalam rangka sosialisasi dan membangun kesepahaman tentang Kampung KB;
3. c.identifikasi dan analisa permasalahan Kampung KB;
4. d.penyusunan RKM;
5. e.pembentukan kelompok kerja dan kelompok kegiatan Kampung KB; dan
6. f.penetapan kelompok kerja dan kelompok kegiatan Kampung KB oleh Kepala Desa.

Pasal 10

(1)Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lokal pada wilayah Kampung KB yang dibentuk dan mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
(2)Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fungsi agama;
2. b.fungsi sosial budaya;
3. c.fungsi cinta dan kasih sayang;
4. d.fungsi perlindungan;
5. e.fungsi reproduksi;
6. f.fungsi pendidikan;
7. g.fungsi ekonomi; dan
8. h.fungsi pelestarian lingkungan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…