DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP, SUBYEK, OBYEK DAN BENTUK KERJA SAMA DAERAH BAB III PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH BAB IV TATA CARA KERJA SAMA BAB V PERSETUJUAN DPRD BAB VI PERUBAHAN KERJA SAMA BAB VII HASIL KERJA SAMA BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB IX BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH BAB X KELEMBAGAAN KERJA SAMA BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah, perlu dilaksanakan Kerjasama Daerah yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan dan kearifan lokal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 116); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: i 2. Daerah adalah Kabupaten Buton. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Buton. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, lembaga teknis Daerah, kecamatan, dan kelurahan. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. 10. 11. 12. 13. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Aset Daerah adalah semua harta benda kekayaan milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya yang merupakan satuan tertentu dan dapat dinilai dengan uang. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam mempersiapkan Kerja Sama Daerah. BABII PRINSIP, SUBYEK, OBYEK DAN BENTUK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 2

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan prinsip:

a.efisiensi; = ™ 0 efektivitas; sinergi; saling menguntungkan; kesepakatan bersama; itikad baik; mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; persamaan kedudukan; transparansi; keadilan; dan kepastian hukum.

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah yaitu Bupati dengan: a. b. C. M @) daerah lain; kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; Pihak Ketiga; dan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri.

Pasal 4

Objek Kerja Sama Daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Priorias obyek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dan dicantumkan dalam perencanaan Daerah. Dalam keadaan yang mendesak/darurat dan/atau sangan dibutuhkan, Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Daerah yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)Objek dan pelaksanaan Kerja Sama Daerah tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
(2)Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.
(3)Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pendatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

(1)Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Daerah dengan: daerah lain; kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
1. c.pihak ketiga; dan
2. d.lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Kerja sama daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Pasal 7

(1)Kerjasamawajibsebagaimanadimaksuddalampasal6 ayat(3)merupakankerjasamaantar-Daerahyang berbatasan untukpenyelenggaraan UrusanPemerintahan:
1. a.yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
2. b.penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
(2)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.daerah dengan provinsi; daerah dengan kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi;
2. c.daerah dengan kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
3. d.daerah dengan provinsi lain.

Pasal 8

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 9

(1)Jenis Kerja Sama Daerah meliputi: KSDD; Kerja Sama Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
1. c.KSDPK; dan
2. d.KSDLL atau KSDPL.
(2)KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: kerja sama pelayanan bersama;a
1. b.kerja sama pelayanan antar daerah; 0 kerja sama pengembangan sumberdaya manusia; a kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi; e.kerjasamaperencanaandanpengurusan; f.kerjasamapembelianpenyediaanpelayanan; g.kerjasamapertukaranlayanan; h.kerjasamapemanfaatanperalatan;dan/atau kerjasamakebijakandanpengaturan.
(3)KerjaSamaDaerahdenganKementerian/Lembaga PemerintahNonkementerian sebagaimana dimaksudpada ayat(1)hurufbmeliputi:
1. a.Kkerja sama kebijakan dan pengaturan; b.kerjasamapengembangansumberdayamanusiadan teknologi;dan/atau
2. c.Kkerja sama perencanaan dan pengurusan.
(4)KSDPKsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc meliputi:
1. a.kontrak pelayanan terdiri atas:
  1. 1.kontrak operasional/pemeliharaan;
  2. 2.kontrak kelola;
  3. 3.kontrak sewa; dan/atau
  4. 4.kontrak konsesi.
2. b.kontrak bangun terdir atas:
  1. 1.kontrak bangun guna serah;
  2. 2.Kkontrak bangun serah guna; dan/atau
  3. 3.kontrak bangun sewa serah.
3. c.kontrak rehabilitasi terdiri atas:
  1. 1.kontrak rehabilitasi kelola dan serah; dan/atau
  2. 2.kontrak bangun tambah kelola dan serah.
4. d.kontrak patungan.
(5)KSDLL atau KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. b.pertukaran budaya;
3. c.peningkatan kemampuan teknis dan menajemen pemerintahan;
4. d.promosi potensi daerah dan,
5. e.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 10

(1)KerjaSamaDaerah dengan subyekkerjasamadalamnegeri dilakukan dengantatacarasebagaiberikut: a.Bupatiatau salahsatupihaksebagaimana dimaksud dalamPasal3hurufadanhurufb,dapat memprakarsaiataumenawarkanrencanakerjasama mengenaiobjektertentu; b.apabila parapihaksebagaimana dimaksudpada huruf amenerima,rencanaKkerjasamatersebut dapat ditingkatkandenganmembuatkesepakatan bersama danmenyiapkanrancanganperjanjiankerjasamayang palingsedikitmemuat: subjek kerja sama; objek kerja sama; ruang lingkup kerja sama; hak dan kewajiban para pihak; pengakhiran kerja sama; 1 2 3 4

5.jangka waktu kerja sama; 6
7.keadaan memaksa; dan 8 penyelesaian perselisihan.

c.Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan Perangkat Daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah Provinsi, dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait;

(2)Kerja Sama Daerah dengan subyek kerja sama luar negeri dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1. a.pengajuan prakarsa kerjasama dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah diluar Negeri bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ dapat berasal dari:
  1. 1.Pemerintah Daerah;
  2. 2.Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  3. 3.Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah. b.prakarsakerjasamasebagaimana dimaksudpada hurufaangka1danangka2dilaporkandan dikonsultasikanolehPemerintah Daerah kepada menteridalamnegeriuntukmendapatkan pertimbangan. c.Pertimbanganmenteridalamnegerisebagaimana dimaksuddalamhurufbdisampaikankepada Gubernuruntukdijadikan dasardalammenyusun rencanakerjasama. d.prakarsakerjasamasebagaimana dimaksudpada huruf a angka 3, disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur beserta pertimbangannya.
2. e.Pertimbangan tersebut dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama oleh Pemerintah Daerah.
3. f.rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri, paling sedikit memuat : = subyek kerja sama; latar belakang; maksud, tujuan dan sasaran; obyek/ruang lingkup kerja sama; hasil kerja sama; @& B BN sumber pembiayaan; dan
  1. 7.jangka waktu pelaksanaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Kkerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…