DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 187

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUBAHAN STATUS BAB III ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAKAWA BAB IV PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAKAWA BAB V DANA PENSIUN BAB VI TARIF BAB VII SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA BAB VIII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA BAB IX RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN BAB X LAPORAN KEGIATAN USAHA BAB XI TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI BAB XII ASOSIASI BAB XIII KERJA SAMA PERUSAHAAN BAB XIV KEPAILITAN BAB XV PEMBUBARAN BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan l (satu) calon anggota Dewan Pengawas untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas terpilih. {5) Dalam hal terdapat jabatan ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon ketua Dewan Pengawas terpilih.

(6)Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya. - 1 3

Pasal 21

(1)Bupati menyerahkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
(2)Ca\on anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
(3)Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 22

(1)Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPM.
(2)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 23

(1)Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dengan ketentuan paling banyak sama dengan jumlah Direksi
(2)Dalam hal anggota Dewan Pengawas berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh anggota Dewan Pengawas.
(3)Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum.
(4)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan komposisi:
1. a.jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak l {satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
2. b.jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas. I) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan I (satu) orang unsur independen; atau 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
3. c.jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas: 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan (satu) orang unsur independen;
4. d.jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas: - 1 4 l) l (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan l (satu) orang unsur independen; atau 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
5. e.jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas: 1) I (satu) orang pejabat Pemerintah Pu sat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau 3) I (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
(5)Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas secara selektif dari unsur jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 24

(I) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 {empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk l (satu) kali masa jabatan.

(2)Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud da\am Pasal 19 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(3)Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
(4)Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 25

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

a.meninggal dunia;
b.masa jabatannya berakhir; dan/atau
c.diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

(1)Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (l) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling \ambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. - 1 5
(2)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3)Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
(4)Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
(5)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Takawa dilaksanakan o\eh KPM.

Pasal 27

(1)Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian anggota Dewan Pengawas wajib disertai alasan pemberhentian.
(2)Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas;
2. b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau ketentuan aggaran dasar;
3. c.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, Negara dan/atau Daerah;
4. d.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. e.mengundurkan diri;
6. f.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
7. g.tidak terpilih \agi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum.

Pasal 28

(1)Anggota. Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
(2)KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), paling sedikit memuat materi:
1. a.usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
2. b.jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
3. c.tata cara pemberhentian. - 1 6
(3)Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 29

(1)Dewan Pengawas yang diduga me\akukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberhentikan sementara oleh KPM untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(2)KPM memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentian.
(3)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 30

(1)Paling lambat (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2)Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (l), maka pemberhentian sementara bata\ demi hukum.
(3)Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
(4)Apabila perbuatan yang di\akukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana dan telah diputus o\eh pengadilan serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 31

(1)Anggota Dewan Pengawas dilarang:
1. a.memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris; dan
2. b.memangku rangkap jabatan sebagai: 1) anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; 2) pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 3) pejabat lain yang dapat menimbu\kan konflik kepentingan.
(2)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas. - 1 7
(3)Dalam ha\ ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak di\aksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Isi peraturan

Teks187PDFHirarki

Memuat teks peraturan…