DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perda ini diatur tentang jenis SIUP, tempat penerbitan SIUP, masa berlaku, kewenangan penerbitan SIUP. Selain itu juga diatur tentang dokumen persyaratan, tata cara penerbitan, pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan, perubahan dan SIUP yang hilang atau rusak

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu disusun suatu pedoman penerbitan Surat Izin Perdagangan sesuai kewenangan daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada dunia usaha di bidang perdagangan di daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; BUPATIBUTON, DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANOAN TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENBUTON NOMOR 4 TAHUN2018 BlJPATIBUTON PROVINS! SULAWES! TEN OGARA Mengingat Meninlbang

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Umlang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Meneugah (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Leuibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [Lernbaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20 I 4 rentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Noroor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua At.as Undang-Undang Nornor :23 Tahun 2014 tP.ntR.ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4139);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36iM- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagalmana telah beberapa k:ali diubah terakhir dengan Peraturon Menteri Perdcgangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 terrtang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan;
12.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 /M-DAG/PER/ 12/2013 ten tang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/:2016 tentang Perubahan atas Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.uaerah adalah Kabupaten Buton.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerab yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonom.
2. 3.Bupati adalah Bupati Buton. Pasal 1 RAR T KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANO PENERBITAN SURAT IZIJ\ USAHAPERDAGANGAN. Menetapakan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATI EUTON ctan Dengan Persetujan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BUTON Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 /M- OAG/PER/ 12(2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Pcrusahaan Perdagaugan;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Duton [Lernbaran Daerah Kabupaten Euton Tahun 2015 Nomor 101);
14.Peraturan Daernh Kabupaten Buton Nomor 3 'Tahun 2015 renrang Pemberian lnsentif dan Pemberinn Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 26);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Buron Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor l 121;
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bu ton.
5.Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dcngan transaksi Baraug dan/atau Jasa di dalam negeri dan rnelampaui batae wilayah ncgara derigan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6.Perdagangan Dalam Negeri adalah perdagangan barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesaruan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdazanzan Luar Negeri.
7.Perdagangan Luar Negeri adalah perdaganaan yang mencakup kegiatan ekspor dan/ atau impor atas barang dan/atau perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
8.Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha. (aset) dengan total nilai kewajiban tictak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9.Perusabaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau Iaba,
10.Surat Permohonan Surat lzin Usuhn Perdagangan, yang selanjutnya disebut SP-SlUP adalah Formulir permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
11.Surat Izin lJsaha Perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
12.Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusanaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
13.Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang mcrupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudu.kan di tempat yang berlainan dan dapar beraifat herriiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

(1)SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf a, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- [llma puluh juta rupiah) sarupai dengau pali.ug banya.k Rp. 500.000.000, (limo ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan ternpat usaha.
(2)SIUP Menengah sebagaimanc. dimaksud dalam Paeal 2 ayat (2) huruf b, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah] sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,· (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 3

(1)Setiap Perusohaan Perdagangan yang melakukan usaha perdagangan di daerah wajib memiliki SIUP.
(2)SIUP ecbagaimana dimakstrd pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.SJUP Kecil;
2. b.SIUP Menengah; dan
3. c.SIUP Besar.
(3)Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 2

15.Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepa!a Dinas yang bertanggungjawo.b di bidang perclagangan di wilayah kerjanya atan pejabat yang bertansgungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerahini. SlUP dilarang digunakan untuk mela.kukan kegiatan:

a.usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagairnana yang tercantum di dalam SfUP;
b.usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyara.k:at dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
c.usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui lcetentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 5

(1)Kewajiban memiliki SfUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap:
1. a.Perusahaan yang mela.kukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
2. b.Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
3. c.Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
  1. 1.usaha perseorangan atau persekutuan;
  2. 2.kegiatan usaha diurus, d.ijalankan, atau dikelola oleh pernilikaya acau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
  3. 3.rnemiliki kekayaan bersih paling banya.k Rp, 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tida.k termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2)Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dirna.ksud pada ayat [1) huruf huruf c, dapat diberikan SIUP Mikro apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 4

(3)SlUP Besar sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf c, wajib dirniliki oleh Perusahaan l'erdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,· (scpuluh miliar rupiah) tidak termaauk tanuh dan bangurian tempat usaha. Pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP dilakukan oleh Dinas yang bertanggungiawab di bidang perdagangan.

Pasal 9

(2)Jenis kewenangan penerbitan S£UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PasaJ 8

BAB ILL

KEWENAl'iGAN DAN PEMBINAAN PerdaganganSIUP berlaxu selama Perusahaan rnenjalankan kegiatan usaha,

Pasal 7

Bagian Kecmpat Masa Berlaku SIUP

Pasal 6

(1)SlUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
(2)SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/ Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
(1)Pejabat Penerbit SllJP mcnerbitkan SIUP paling Jama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran JU Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.wama hijau untuk SIUP Mikro;
2. b.warna putih untuk SlUP Kecil;
3. c.warna biru tmruk SIUP Menengab; dan
4. d.warna kuning untuk SIUP Beear.

Pasal 12

(lj ::.:W-SIUY baru diajukan kepada Pejabat Penerbit SiU1' dengan mengist fonnulir SP-SIUP sesuai formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimaria tercantum daJa.m Lampiran ll Peraturan Daerah ini.

(2)SP-SJUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengur-ua :;1tR11 Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup.
(3)Pihak keriga yRng me,ngun1s STUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus a tau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan. Pasa l 11

BAB IV

DOKUMENPERSYARATAN, TATA CARA PENERBITAN SIUP, PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PER\VAKILA.N PERUSAHAAN, PERUBAHAN DAN SlUP YANG HILANG ATAC RUSAK

Pasal 10

Pejabat yang bertanggungjawab dalarn pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (]), dalam menerbitkan SIUP harus berkoordtnasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangau, ( l) ::letiap terjadi peru bahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Pcrdagangan wajib mcngajukan SP-SIUP pcrubahan dengan :rncnggunakan fomulir sebaga.imana tercantum daJam Larnpiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. ~SA] 14

(1)Pemilik SfUP yang akan membuka Kantor Ca bang AtAt1 Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SfUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana yang diarur daJam Larnpiran II Peraturan Daerah ini.
(2)Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokurnen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l} secara lengkap dan benar, Pcjabat Pcncrbit S!UP mencatat dalam Duku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan mernbuhuhkan tanda tangan dan r.ap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
(3)Fotokopi SIUP yang telah didafta.r sebagaimana dimaksud pada aya.t (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…