DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 beberapa ketentuan dirubah Pasal 2 Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 13 dihapus Pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal II Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 201 7 ten tang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu dilakukan perubahan nomenklatur perangkat daerah Kabupaten Bu ton;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton; BUPATI BUTON, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENBUTON NOMOR6 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAHKABUPATENBUTON NOMOR 4 TAHUN2019 PROVINS!SULAWESITENGGARA PERATURANDAERAHKABUPATENBUTON BUPATIBUTON

3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
1.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub Polisi Pamong Praja); Buton merupakanc. Inspektorat Daerah Kabupaten Inspektorat Tipe B;

d.Dinas Daerah Kabupaten Buton, terdiri dari: merupakanb. Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Sekretariat DPRD Tipe C;

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Buton merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
1. 1.Ketentuan dalam Pasal 2 huruf d angka 3 dan angka 13 serta huruf e angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 diubah dan disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), diubah sebagai berikut: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENBUTON NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENBUTON. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI BUTON dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBUTON penataan ruang;
2. 9.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
3. 10.Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
4. 11.Dinas Pertanian Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
5. 12.Dinas Perindustrian Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
6. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. 14.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bu ton, Tipe B, menyelenggarak.an urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; Kabupaten Buton, Tipe B, urusan pemerintahan bidang Kabupaten Buton, Tipe B, urusan pemerintahan bidang
8. 5.Dinas Pendidikan menyelenggarakan pendidikan;
9. 6.Dinas Kesehatan menyelenggarakan kesehatan;
10. 7.Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 8.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Kabupaten Buton, Tipe A, urusan pemerintahan bidang
12. 3.Dinas Perikanan menyelenggarakan perikanan;
13. 4.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
14. 2.Dinas Pariwisata Kabupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
15. 15.Dinas Sosial Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
16. 16.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabu paten Bu ton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 1 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bu ton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
17. 18.Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Statistik;
18. 19.Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
19. 20.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
20. 21.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bu ton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
21. 22.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
22. 23.Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat (sub kebakaran);
23. 24.Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton, Tipe C: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
24. 25.Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
25. 26.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan

Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai beriku t :

Pasal 13

dihapus

2.Ketentuan dalam Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buton, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan.
6. 27.Dinas Kebudayaan Kabupaten Bu ton, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 4 Ju~ 2019 Pasal II Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. NOREG PERATURANDAERAH KABUPATENBUTON PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR: 4/53/2019 Diundangkan di Pasarwajo Pada tanggal 4 Juli 2019 LABAKRY Ttd BUPATI BUTON, Ditetapkan di Pasarwajo pad a tanggal 4 Juli 2019 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. Pasal II

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…