DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDAFTARAN GUDANG BAB III ADMINISTRASI DAN PENYIMPANAN BARANG BAB IV PELAPORAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI PENYIDIKAN BAB VII KETENTUAN PIDANA BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I1I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 10. Undang-UndangNomor9Tahun2006tentang SistemResi Gudang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2006Nomor59,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4630),sebagaimanatelahdiubahdengan Undang-UndangNomor9Tahun2011 tentangPerubahan atasUndang-UndangNomor9Tahun2006tentang Sistem ResiGudang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2011Nomor78,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5231); Undang-UndangNomor7Tahun2014tentang Perdagangan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor45,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5512); Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587),sebagaimana telahbeberapakalidiubahterakhirdenganUndang- Undang Nomor9Tahun2015tentangPerubahanKedua AtasUndang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5679); Undang-UndangNomor30Tahun2014tentang AdministrasiPemerintahan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor292,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5601); PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017tentang PembinaandanPengawasanPenyelenggaraan PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2017Nomor73,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor6041); PeraturanPemerintahNomor33Tahun2019tentang PengenaanSanksi AdministratifKepadaPemilikGudang YangTidakMelakukanPendaftaranGudang(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2019Nomor90, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6346); PeraturanPresidenNomor71Tahun2015 tentang PenetapandanPenyimpanan Bahan KebutuhanPokok danBarangPenting(Lembara Negara Rpublik Indonesia Nomor138); PeraturanMenteriPerdagangan Nomor 90/M- DAG/PER/12/2014tentangPenataandanPembinaan Gudang(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2014 Nomor1957),sebagaimanatelahdiubah dengan Peraturan MenteriPerdagangan Nomor16/M-DAG/PER/3/2016 tentangPerubahanatasPeraturan MenteriPerdagangan Nomor90/M-DAG/PER/12/2014tentang Penataandan Pembinaan Gudang(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 460); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
5.Kepala Dinas Perdagangan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selajutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
7.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
8.Gudang Tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
9.Gudang Terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka degan batas-batas tertentu.
10.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha
11.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
12.Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
13.Pejabat Penerbit TDG adalah Bupati sepanjang belum menetapkan pelimpahan kewenangannya atau Kepala Dinas/Badan apabila telah mendapatkan pelimpahan kewenangan penerbitan TDG dari Bupati.
14.Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
15.Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan baik gudang milik sendiri maupun gudang milik pihak lain.
16.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
17.Surat Keterangan Penyimpanan barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimapanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengegelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
18.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawi Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
19.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENDAFTARAN GUDANG

Pasal 2

(1)Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka. 2 @)
(1)
(2)@) (4 5 Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
1. a.Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria:
  1. 1.luas antara 100 m2 (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m2 (seribu meter persegi); dan
  2. 2.kapasitas penyimpanan antara 360 m3 (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik);
2. b.Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria:
  1. 1.luas di atas 1.000 m2 (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
  2. 2.kapasitas penyimpanan antara 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik);
3. c.Gudang Tertutup Golongan C, dengan Kriteria:
  1. 1.luas di atas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
  2. 2.kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik);
4. d.Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria:
  1. 1.Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan
  2. 2.kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m3 (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton). Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1000 m2 (seribu meter persegi).

Pasal 3

Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai penggolongan Gudang menurut luas dan Kkapasitas penyimpanannya. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gudang-Gudang yang berada pada:

a.Kawasan Berikat; dan
b.Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) Hari. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diindahkan, dikenakan sanksi penutupan Gudang sementara paling lama 30 (tiga puluh) hari atau sampai pemilik Gudang memiliki TDG.

(6)
(7)8) )
(1)2) (©) 4)
(1)PemilikGudangyangdikenai sanksipenutupanGudang sementarasebagaimanadimaksudpadaayat(5)dapat melakukanpengeluaranbarangdariGudangtetapi dilarangmelakukanpemasukanbarangkedalamGudang. Dalamhalsampaidenganbataswaktu30(tigapuluh)hari sebagaimana dimaksudpadaayat(6)pemilikGudang belummemilikiTDG,dikenakansanksidenda administratif. Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan jumlah hari mulai hari ke-31 (tiga puluh satu) sampai pemilik Gudang memperoleh TDG, yang besaran tarifnya dan kriterianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Gudang dinyatakan terdaftar setelah diterbitkan TDG. TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangannya. Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala DPMPTSP. Dalam hal kewenangan penerbitan TDG diberikan kepada kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:

a.Kepala DPMPTSP berwenang melakukan penerbitan TDG dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada Kepala Dinas;
b.Kepala Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemilik Gudang dan Pengelola Gudang yang berada di wilayah Daerah.

Pasal 5

Permohonan TDG disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit TDG dengan melampirkan persyaratan, meliputi:

a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaran Indonesia;

(2)©)]
(4)b.fotokopipaspordanKeteranganIzinTinggalSementara (KITAS)bagipenanggungjawabperusahaanjasa pergudanganyangberkewarganegaraanAsing; c.fotokopi aktapendirianPerusahaandanpengesahan badanhukumdaripejabatyangberwenangdanakta perubahannya(jikaada),bagiPemilikGudangbadan usaha berbentukperseroanterbatas; d.fotokopilzinPrinsipPenanamanModaluntukgudang bagiPerusahaanPenanamanModalAsing (PMA) e.fotocopiIzinMendirikanBangunan(IMB)yang menyatakansebagaiGudang; fotocopyTandaDaftarPerusahaan(TDP); fotocopy SuratIzinUsaha Perdagangan(SIUP)bagi perusahaanperdagangan; h.fotocopyizinIndustribagiperusahaanindustri; i.fotocopyIzinLingkunganDisertakandengandokumen Lingkungan; fotocopy perjanjianpemakaianataupenguasaaan gudangdenganpemilikgudang,bagiyangmenyewa ataumemanfaatkangudangmilikoranglain;dan k.pasphotoPemilik/Penanggung Jawabsebanyak2(dua) lembarukuran4x6. Dokumenpersyaratansebagaimana dimaksudpadaayat
(1)wajibditunjukkanaslinya. Dalamrangkaefektivitasdanefisiensi sertamemberikan kemudahandalam pendaftaranGudang,permohonan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dibuatkanformulir pendaftaranolehDinasatauDPMPTSP. Formulirsebagaimana dimaksudpadaayat(3)tercantum dalam Lampiranyangmerupakanbagiantidak terpisahkandariPeraturanDaerahini. r ™ [

Pasal 6

Pengurusan pendaftaran Gudang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukan surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pemilik Gudang. (1 2

Pasal 7

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit TDG menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan. Dalam hal permohonan pengurusannya dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki surat kuasa penolakan dilakukan secara langsung oleh Pejabat penerima permohonan.

Pasal 8

TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili Gudang. () ()

(4)
(5)
(6)
(1)() @)
(1)
(2)1) Penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung untuk gedung vang telah diuji kelaikannya dan dinyatakan laik untuk difungsikan sebagai Gudang. TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterima surat permohonan TDG secara lengkap dan benar. Apabila diperlukan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat penerbit TDG atau Petugasnya dapat melakukan verifikasi lapangan atas data yang disampaikan pemohon. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai surat tugas. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman sertifikasi laik fungsi bangunan gedung.

Pasal 9

TDG mempunyai masa berlaku selama Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan Barang yang diperdagangkan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyerahkan TDG asli, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku kepada pejabat penerbit TDG. Pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran ulang Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan Gudang.

Pasal 10

Dalam hal TDG mengalami kerusakan, Pemilik Gudang wajib segera menyerahkan TDG asli yang rusak untuk mendapatkan penggantian dari Pejabat Penerbit TDG. Dalam hal TDG dinyatakan hilang, Pemilik Gudang wajib segera mengajukan permintaan penggantian dari Pejabat Penerbit TDG dengan menyertakan Surat Keterangan Kehilangan dari Pejabat Kepolisian yang berwenang.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…