DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembentukan perangkat daerah di Kabupaten Buton ditetapkan dalam beberapa Peraturan Daerah yang terpisah, sehingga untuk keseragaman payung hukurn pembentukannya perlu disatukan dalam 1 (satu) peraturan daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); - 2
4.Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398];
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sadan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); - 3 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 9 Nomor 194);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 1 1 6 ) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 23 huruf d Pasal 2 diubah dan ketentuan huruf e Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 6, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: - 4

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Buton merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Buton merupakan Sekretariat DPRD Tie C; Buton merupakan
c.lnspektorat Daerah Kabupaten Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Buton, terdiri dari:
1. 1.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub Polisi Pamong Praja);
2. 2.Dinas Pariwisata menyelenggarakan pariwisata; Kabupaten Buton, urusan pemerintahan Tipe A, bidang Tipe A, bidang Kabupaten Buton, urusan pemerintahan Perikanan3. Dinas menyelenggarakan perikanan;
3. 4.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. 5.Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; Tipe B, bidang Kabupaten Buton, Tipe B, urusan pemerintahan bidang
5. 6.Dinas Kesehatan menyelenggarakan kesehatan: '
6. 7.Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, menyelenggarakan urusan pemerintahan perhubungan;
7. 8.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan Tipe B, bidang Kabupaten Buton, Tipe B, urusan pemerintahan bidang Kabupaten Buton, urusan pemerintahan pertanian; ruang;
8. 9.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
9. 10.Dinas Transmigrasi menyelenggarakan transmigrasi; 1 1 . Dinas Pertanian menyelenggarakan - 5
10. 12.Dinas Perindustrian Kabupaten Buton, menyelenggarakan urusan pemerintahan perindustrian;
11. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 14.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; Tipe B, bidang
13. 15.Dinas Sosial Kabupaten menyelenggarakan urusan sosial: ' Buton, Tipe B, pemerintahan bidang
14. 16.Dinas Pengendahan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bu ton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. 17.Dinas Lingkungan Hid up Kabupaten Bu ton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
16. 18.Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Statistik;
17. 19.Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, menyelenggarakan urusan pemerintahan Tipe B, bidang pangan;
18. 20.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 2 1 . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu Ka bu paten Bu ton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
19. 22.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
20. 23.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat (sub kebakaran);
21. 24.Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bu ton, menyelenggarakan urusan pemerintahan ketenagakerjaan; Tipe C, bidang
22. 25.Dinas Perdagangan menyelenggarakan perdagangan; Kabupaten Buton, Tipe C, urusan pemerintahan bidang - 6 Tipe C, bidang Kabupaten Buton, urusan pemerintahan
23. 26.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
24. 27.Dinas Kebudayaan menyelenggarakan kebudayaan.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Kabupaten Buton, Tipe Pembangunan Daerah B, melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan;
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buton, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan; dan
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 131), harus dibaca sebagai Sadan Penanggu!anngan Bencana Daerah Kabupaten Suton yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Susunan organisasi Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton berdasarkan Peraturan Daerah ini. - 7 .

3.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

4.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan l (satu) pasal baru yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 131), dicabutdan dinyatakan tidak berlaku Pasal l Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 23 f6rear; 2021 ,.-----.... ( uPAnlsunoN. i ' BAKRY " - • - 7

3.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan l (satu) pasal baru yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

4.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan l (satu) pasal baru yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 131), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal!I Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 23 Februari 2021 BUPATI BUTON, Cap/ttd LA BAKRY Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 23 Fe6rel 2021 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR./( 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 4/28/2021 L AR DJAFAR DAERAH KABUPATEN BUTON,

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…