DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUMUSAN RPJMD BAB III SISTEMATIKA RPJMD BAB IV VISI DAN MISI RPJMD BAB V PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PEMANTAUAN BAB VI PERUBAHAN RPJMD BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, dan penjabaran visi, dan misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Buton untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286); S A L I N A N
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Pajang Daerah, Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
25.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 5);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2015-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 58);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2003 Nomor 188);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 196); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7.Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dasar hukum Perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dasar hukum perencanaan pembangunan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dasar hukum perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dasar hukum perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintaah Daerah atau disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5(lima) tahun.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir peride perencanaan pembangunan Daerah.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

PERUMUSAN RPJMD

Pasal 2

(1)RPJMD dirumuskan secara:
1. a.transparan;
2. b.responsif;
3. c.efisien;
4. d.akuntabel;
5. e.partisipatif;
6. f.terukur;
7. g.berkeadilan;
8. h.berwawasan lingkungan; dan
9. i.berkelanjutan.
(2)Perumusan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memerhatikan kesesuaiannya terhadap:
1. a.RPJMN;
2. b.RPJMD Provinsi;
3. c.RPJPD;
4. d.rencana tata ruang wilayah Daerah;
5. e.visi, misi dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024; dan
6. f.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemeritah Daerah.

Pasal 3

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.panduan bagi penyelenggaraan Pembangunan Daerah jangka menengah;
2. b.pedoman dasar dalam:
  1. 1.penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
  2. 2.penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
  3. 3.penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah berdasarkan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
(4)RPJMD wajib ditaati oleh seluruh Perangkat Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

(1)Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Gambaran Umum Daerah;
3. c.Bab III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.Bab V : Penutup
(2)Isi dan uraian RPJMD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI DAN MISI RPJMD

Pasal 5

(1)Visi RPJMD adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”
(2)Misi RPJMD adalah:
1. a.meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya;
2. b.meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat;
3. c.meningkatkan pembangunan infrastrusktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
4. d.meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal.

BAB V

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 6

(1)Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pengendaliaan dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) melakukan pemantauan terhadap pencapaian prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD setiap tahun dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(2)Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati yang disertai dengan rekomendasi dan/atau sanksi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
1. a.bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial budaya;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran daerah; atau
7. g.perubahan kebijakan nasioal.
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat terjadi apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dituangkan dalam RKPD periode berkenaan melalui Peraturan Bupati.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perubahan asumsi ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaan;
2. b.sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
3. c.indikator, pagu indikatif dan target kinerja program Perangkat Daerah; dan
4. d.struktur organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.
(2)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD atau RPJMD teknokratik periode berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
(3)RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama masa jabatan Bupati berikutnya.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…