DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH BAB III PENGELOLAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI BAB IV BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI BAB V PELAKSANA TRANSPORTASI BAB VI KOORDINASI BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI BUTON dan DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri.ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

o.Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadab Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
(2)Bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat(l), meliputi:
1. a.pengaturan dan pcnetapan biaya transportasi; dan
2. b.penetapan peiaksana pelayanan transportasi haji. BAB fl TANOOUNOJAWABPEMERINTAIIDAERAll
  1. 4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton sebagai rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
  2. 5.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seurnur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. 6 .. Jemaah Haji adalah Warga Negara [ndonesia yang beragarna Islam dan telah mendaftarkan cliri untuk menunaikan lbadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
  3. 7.Transportasi adalah pengangkut jernaah haji daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
  4. 8.Biaya Transportaei Jcmaah Haji adalah biaya pengangkutan Jcmaah Haji dari daerah asal ke ernbarkasi dan dari debarkasi ke daerah aeal.
  5. 9.Daerah Asal adalah dihitung dari Ibukota Kabupaten Buton di Pasarwajo.
  6. 10.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi jemaah haji setelah dari daerah asal untuk meianjutkan perjalanan menuju ke Arab Saudi.
  7. 11.Debarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi jemaah haji setelah kembali dari Arab Saudi untuk melanjutkan perjalanan kembali ke daerah asal.
3. a.dari daerah asal ke embarkasi: I. transportasi darat dari Pasarwajo ke Baubau termasuk barang bagasl, menggunakan esurnasi sebesar Rp. 100.000,- [seratoe ribu rupiah) per orang;

Pasal 5

( 1) Biaya transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dibebankan pada APBD Kabupaten Buton.

(2)Rincian biaya transportasi angkutan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diatur sebagai berikut

BAB IV

BIAYATRANSPORTASl JEMAAH HAJl

Pasal 4

(1)Untuk kelancaran penyeknggaraan jemaah haji Bupati dapat mcmbcntuk Panitia Penyclcnggaraan Ibadah Haji dan/atau Petugas Haji Daerah.
(2)Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Petugas Haji Daerah sebagairnana dimak.sud pada ayat (1) dilalrukan paling Iambat 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan jemaah haji kelompok terbang pertama.
(3)Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Petugas Haji Daerah sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupat.i.

Pasal 3

( 1) Pengelolaan pelayanan transportasi jemaah haji dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sekretariat daerah pada bagian yang mernbidangi urusan kesejahteraan rakyat

(2)Pengelola pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tranportasi jernaah haji kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemulangan seluruh jemaah haji.

BAB III

PENGELOLAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HA.JI

Pasal 6

( J) Pelayanan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dilakukan oleh Pelaksana Transportasi Jemaah Haji berdasarkan penetapan Bupati dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas pelayanan, kepastian pelayanan, serta keselarnatan dan keamanan.

(2)Penetapan pelaksana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban para piihak;
2. b.spesifikasi alat angkutan;
3. c.kapasltas penumpang;
4. d.biaya angkut; dan
5. e.jangka waktu. BABY PELAKSANA TRANSPORTASI
6. b.dari debarkoei ke daerah asaJ: L. Transportasi darat dari Debarkasi ke Bandar Uclara/Pelabuhan Laut/Terminal Kota Tempat Embarkasi teruiasuk barang bagasi, menggunakann e:stimasi sebesar Rp. 100.000,· (seratus ribu rupiah) per orang.
  1. 2.Transportasi Pesawat Udara/Kapal Laut/Kendaraan Darat menuju Bauabau, sesuai biaya Riil clan maksimal bagasi sesuai ketentuan maskapai/ pcnycdia transportasi;
  2. 3.transportasi darat dari Baubau ke Pasarwajo tennasuk barang bagasi, menggunakan estimasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.
  3. 2.Transportasi Pesawat Udara/Kapal Laut/Kendaraan Darat menuju Kota Tempat Embarkasi, sesuai biaya Riil dan maksimal bagasi sesuai ketentuan maskapai/ penyedia transportasi;
  4. 3.Transportasi darat dari Bandar Udara/Pelabuhan Laut/Terminal Kot.a Tempat Embarkasi ke Embarkasi termasuk barang bagasi, menggunakan estimasi sebesar Rp. 100.000,- [seratus ribu rupiah) per orang. Pengelolaan pelayanan transportasi jernaah haji dari daerah asal ke ernbarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

(l) Pelayanan akomodasi bagi Jemaah Haji hanya diberikan pada saat Jemaah Haji berada di embarkasi atau debarkasi.

(2)Biaya akomodasi sebelum masuk embarkasi dan debarkasi dibebankan kepada Jemaah Haji yang bersangku tan.
(3)Besamya biaya clan fasilitas layanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat kelompok Jemaah Haji.

Pasal 7

( l) Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal/insransi terkait dalam Penyelenggaraan lbadah Haji di tingkat daerah.

(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton.
(3)Para pihak yang bertindak dalam p.erjanjian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), adalah pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk dan penyedia transportasi. 4. PEJABAT 'PA$lAF !'Li l:t:J:OA j '•. ~·· . Ai·irre:t-4 J' . ' --·- \<ASAG, l<Et\14 ' FAMt; ri"fuM~ t l .. ~~ 2017 BU'l'ON, pad Ditetapkan di Pas a r w aj o Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini, dengan penetapannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Buton. KETENTUAN PENUTUP NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVJNSI SELAWESJ TENGGARA NOMOR: (5/35/2017) l;EMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR i Pasarwajo pada tanggal <\gustus 2017 LABAKRY Ttd Pit. BUPATI BUTON, Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 7 Agustus 2017 Peraruran daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini, dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 10

BAB VIII KRTF:NTUAN PENUTUP II. PASAL DEMI PASAL

BAB VIII

KRTF:NTUAN PENUTUP II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas Pasal 3 Cukupjelas lbadah haji rnerupakan rukun islam yang kelima yang wajib dila.ksanakan bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya atau yang memenuhi syarat istitaah. baik secara Iinansial, fiaik maupun mental. lbadah haji memiliki sifat yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain dalam islam, karena pelaksanaannya banyak terkait berbagai ha! dan melibatkan berbagai instansi dan Jembaga pemerintah, mu1ai pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pemerintah negara lain (Arab Saudi). Disamping itu pelaksanaan ibadah haji juga berkaitan dengan bimbingan ibadah, tranportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan maupun administrasi keimigrasian. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelengggaraaan lbadah Haji merupakan tugas nasional, artinya bukan hanya tugas pemerintah pusat tetapi juga merupakan tugas pemerintah daerah. Hal ini seperti clitegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Salah satu tugas penyelenggaraan ibadah haji yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai pengaturan dan penetapan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal. Untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerahyang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum guna kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyarnanan, keamanan, dan kepastian perjalanan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal. I. UMUM BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJl TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAEARAU KABUPATEN BUTON NOMOR S TAHUN2017 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR .33

Pasal 4

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…