DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perda ini diatur tentang perusahaan yang wajib melakukan pendaftaran, pengecualian, kewenangan tugas dan tanggung jawab pelaporan, tata cara pendaftaran perusahaan, pelayanan informasi perusahaan, serta pengawasan dan penyidikan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

Mengingat

1.Pasal 18 aya.t (6) Undang-Undnng Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undnng-Undang Nomor 29 Ta.bun 1959 tenta.ng Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); BUPATI BUTOl'f, DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN TENTANG PERATURAN DAERAHKABUPATEN BUTON NOMOR !j TAHUN 2018 llUPATI :BUTON PROVINS! SULAWESI TENGGARA .,
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun :lU07 tentang Perseroan Terbatas [Lembaran Neg~c1 Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tamba.ha.n Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Uridartg-Undarig Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lemba.ran Negara Republik lndonesio. Tahun 2009 Nornor 112, Tarnhahan 1.e.mharan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun ?.014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhtr dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentaug Perubahan Kedua Atas Undang Undo.ng Nomor 23 Tohun 201'1 tentang Pemermtahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nornor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanarnan Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomo.r 37 /M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelengga.raan Pendaftaran Perusahaan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terak.hir dengan Peraturan Menteri Perdangan Rcbublik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua atas Perarur'an Menteri Perdagangan Nomor ~7 /M-OAG/ffiR/9/2007 t.entang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
12.Peraruran Menteri Perdagangan Repuhlik Indonesia Nomor 77 /M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Penerbitan Surat lzin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-UAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nornor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbita.n Surat lziu Usoha Perdo.gangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perttsab aan Perdagangan: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Euton.
2.Pemertntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Buton,
5.Daftar Perusahaan adalab daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraruran pelaksanaannya dau rnemuat hal-hal yang Pasal 1 RAR r KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: HUl'ATI HUTON dan Dengan Persetuian Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

14.Peraturan Daerah Kabupaten Ou ton Nomor 3 1'al1u n_ 20 l 5 ten tang Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudohan Pennncman Modal di Daerah [Lembarnn l);i..,rah J(,.bup,.ten R11tonTahun 2015 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 26): 1 S. Peraruran Daerah Kabuparen Buron Nomnr 2 Tahun 20l6 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor112);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor I Tahun 2015 tentang Pcuyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupatcn Buton [Lcmbaran Daerah Kabuparen Buton Tahun 2015 Nomor 101);
6.Ta.nda Daftar Perusahaan, yang selanjurnya disebut TOP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada peruschnen yang telah melakukan pendafraran perusahaan.
7.Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang mernuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
8.Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut,
9.Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersife.t berdiri sendiri atau bertugas untuk melalesariaknn sebagian tugas dari perusahaan induknya.
10.Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan eebagian atau scluruh kcgiatan dari petusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan at.au perjanjian.
11.Perwakilan Perusahaan adalab perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
12.Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
13.Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupa.kan suatu badan nukum atau suatu persekuruan.
14.Izin adalah izin teknis atau surat, keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yo.ng berwenang clan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
15.Kantor Pendaftaran Perusahcan, yo.ng eelanjutnya disebut KPP adalah unit organisasi yang berrugas dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaanyang ditetapkan Bupati. wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

(1)Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dila.kukan pada KPP.

Pasal 3

(l) Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Buton wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

(2)Perusahaan yang wajib melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berbentuk:
1. a.Perseroan Terbatas (PT);
2. b.Koperasi;
3. c.Persekutuan Komanditer (CV);
4. d.Firma (Fa);
5. e.Perorangan; dan
6. r.Beotuk Usaha Lainnya (l::!UL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggai, Kantor Cabang, Kantor Pcmbantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan,
(3)Perusahaan scbagaimana dirnaksud pada ayat (2) wajib melakukan pendaftaran dalarn Daftar perusahaan dalam jangka wakru :l (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 2

16.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disebut PPNS-WUP adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja pada unit tcknis yang bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan wajib daftar- perusahaan di Iingkungan KPP, yang diarigkat clan diberi kewenangan oleh rmdang- undang untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang wajib daft:ar perusahaan.
17.Pejabat Penerbit TOP adalah pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaao Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (I) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 11) terdiri dari:

a.perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PER.JAN);
b.perusahaan kecil perorangan; a.tau c, usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata- mata mencari keuntungan dan/atau laba, (21 Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri dari:
a.perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
b.perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersarnakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
c.perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

(3)Usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban pendaftaran selain usaha atau kegiatan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf c, adalah usaha atau kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diclaftarkan dalam daftar perusahaan dan bcrhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersarigkutan untuk kepenririgan rertentu.

Pasal 4

Bnginn Keduo. Pengecualian Pendaftaran

(2)Bupati menetapkan tempat kedudukan KPP sebagai penyelenggara dan pela.ksana pendaftaran perusanaan di daerah berada pada Dinas yang rugas clan tanggungjawabnya di bidang penanaman modal dun pelayanan terpadi I san 1 pi ntu.
(3)Ketentuo.n lebih lanjut mengenai tempnt kedudukan clan sueunan KKP sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) diarur dengan Peraturan Bupati. KPP sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (11, mempunyai rugas:
1. a.membina dan rnemberdayakan PPNS-WDP di daerah;
2. b.mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
3. c.rneneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan:
4. d.menolak dan mengembalikan Iormulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
5. e.mengesahkan isian dalam fonnulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TOP; (. menyampaikan tembusan formulir pendaftarao perusahaan yang telah disahkan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi;
6. g.mengolah, menyajikan informasi perusahaan, dan menganalisa data dari wajib daftar; Pasa.l 7

Pasal 6

Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagairnana dimaksud dalam Pasal !J ayat (1), dalam penerbitan TUP harus berkoordinasi dengan Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pcrdagangan.

(1)Bupati sesuai dengan kewenangannya melimpahkan wewenang penerbitan TOP kepada Kepala Dinas yang iugas dan tanggungjawabnya di bidang penanaman modal dan pclayanan tcrpadu. satu pintu sclaku Kcpala KPP Kabupaten.
(2).Jcms kcwcnangan pcncrbitan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal S
(1)Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada KPP di tempat kedudukan perusahaan.

BAB ILL

KEWENANGAN,TUGAS,TANGGUNGJAWAB,DA:'l PELAPORAN

Pasal 9

(1)Penyelenggara pendaftaran perusahaan harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada Bupati dan Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat berupa:
1. a.laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan
2. b.tembusan pengesahan formulir.
(2)Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali.
(3)Penyampaian laporan sebagaimana diinaksud pada ayat (1) huruf a dapat di!akukan secara manual atau elektronik,

Pasal 8

i.rnelakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;
j.memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha daJam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan di daerah; dan
k.melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi pcru.sabaan kepada Bupati dan Dinas yang tugas dan tanggnngiawabnya di bidang perdagangan riengan tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat. penyidikan terhadap daftar perusahaan clanpengawasanh. melakukan (2} Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) lidak terrnasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.

(3)Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pcndaftaran perusahaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA sampai dengan I ampiran Tl?, yang disarnpaikan langsung kepada Kepala KPP Kabupaten dengan melampirkan dokumen- dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran H Peraturan Daerah ini.
(4)Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
(5)Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
(6)Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaba Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, alau penanggungjawab perusahaan.
(7)Kepala KPP Kabupaten mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TOP paling Iarnbat 3 (Uga) hari kcrja tcrhitung sejak fonnulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diterima secara benar dan lengkap.
(8)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dikenakan hiaya adrnimstrasi.
(9)TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan rnenggunakan blanko warna sehagaimana tercanrum da)am Lampiran III Peraturan Daerah ini.
(10)Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TOP harus dicantumkan pada papan nama dan dok.umen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalarn kegiatan usahanya. ( 11) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian fonnulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/ atau dokumen belum Iengkap.
(12)Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(11)disampaikan oleh KKP Kabupaten secara tertulis kepada perusahaan paling larnbat 3 (ciga) hari kerja terhitung sejak dtterirnanya isian fonnulir pendaltaran perusahaan dieertai alasun periolakan dengan menggunakan format surat pe.nolak:An sehagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini,
(1)Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib mclaporkan pcrubahan data kepada Kf'P Kabupatcn dcngan mengisi formulir pendaftaran sesuai format sebagairnana tercAntum d:=il.am Lampiran IA sampai dengan Lampiran IF dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana cercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. Pasal l l
(2)Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dilakukan ser.:=ir:=i marmal :=ita11 elekronik dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
(3)Kepala KKP Kabupaten menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) harl kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Jika daJam waktu 3 (tiga) hari kerja pernbaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap t.etap berlaku dan sudah diperbaharui.
(5)Pembaharuan TOP sebagaimana dima.ksud pada ayat (3) tidak dikenakan biaya administrasi.

Pasal 10

(13)Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1:.!J dalam wa.ktu paling Iambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak mclaksanakan pcmbctulan dan/ atau ·mclengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi forrrmlir pendaftaran 11Ji:1ng sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA sampai dengan Lampiran IF Peraturan Daerah ini.
(14)TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling Jambat 3 (tiga)bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
(1)Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP se bagai berikut:
1. a.pengalihan kepernilikan atau kepengurusan perusabaan;
2. b.perubahan nama perusahaan;
3. c.perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
4. d.perubahan alamat perusahaan:
5. e.perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
6. f.khusus untuk PT termasuk perubahcn Anggaran Dasar.
(2)Masa bcrlaku TOP yang diterbitkan eebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
(3)Kepala KPP Kabupaten menerbitkan TDP periggariti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap,
(4)Perubahan di luar ketencuan sebagaimana dimaksud pada ayat [I], cukup dilaporkan kepada Kepala KPP Kabupaten dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
(5)Kepala KPP Kabupaten mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)pada Buku lnduk Perusahaan.
(6)Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diacur dalam peraturan perundang-undangan wajib daltar perusahaan.

Pasal 12

(2)Kewajiban melaporkan perubanan data sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.l'r paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pcmberita.huan perubahan dari Kementerian yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perarurnn perundang-undangan; atau
2. b.Koperaei, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga] bulan terhirung sejak tanggal perubahan.
(1)Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
1. a.perubahan bentuk perusahaan;
2. b.pembubaran perusahaan;
3. c.perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
4. d.perusa.haan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
5. e.perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Purusan Pengadilan Negeri.
(2)Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TOP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TOP asli kepada KPP yang menerbitkannya.
(3)Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal- hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling Jambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang rugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan ditcrirna, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala KPP Kabupaten dengan rnela.mpirkan dokumen sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan pendaftaran ulang .sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TOP asli yang telah dibatalkan.
(2)Dalam hal terdapat keputusan K.KP Provinsi yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, Kepala KPP Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Langgal keputusan, mcngcsahkan kcmbali daftar perusahaan dan rnenerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…