DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENDIRIAN, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA BAB IV MODAL DASAR BAB V SUMBER PENERIMAAN BAB VI ORGAN PERUSAHAAN BAB VII KEPEGAWAIAN BAB VIII PENGELOLAAN PERUSAHAAN BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BAB X TUNTUTAN GANTI RUGI BAB XI PEMBUBARAN BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerahtentang PerubahanStatusPerusahaanDaerahMainawaButon menjadiPerusahaanUmumDaerahMainawaButon; Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945; Undang-UndangNomor29Tahun1959 tentang PembentukanDaerah-DaerahTingkat1IdiSulawesi (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1959Nomor 74,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 1822); Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011Nomor82, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5234); Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor5587),sebagaimanatelahbeberapakalidiubah terakhirdenganUndang-Undang Nomor9Tahun2015 tentangPerubahan KeduaAtasUndang-Undang Nomor23 Tahun2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.PeraturanPemerintahNomor54Tahun2017tentangBadan UsahaMilikDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2017Nomor305,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6173); 6.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor37Tahun2018 tentangPengangkatandanPemberhentianAnggotaDewan PengawasatauAnggota KomisarisdanAnggotaDireksi Badan UsahaMilikDaerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2018Nomor700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANGPERUBAHANSTATUS PERUSAHAANDAERAHMAINAWABUTON MENJADI PERUSAHAAN UMUMDAERAH MAINAWABUTON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton. 2.PemerintahDaerahadalah Bupati sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerahyangmemimpin pelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadi kewenangandaerah otonom. 3.Bupati adalah KepalaDaerahKabupatenButon. 4.DewanPerwakilan RakyatDaerahyang selanjutnya disingkatDPRDadalahDewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenButon. 5.Badan UsahaMilikDaerah, yang selanjutnyadisingkat BUMDadalahbadan usaha yang seluruhatausebagian besarmodalnyadimiliki olehDaerah. 6.PerusahaanUmumDaerahMainawaButon yang selanjutnya disebutPerumda MainawaButon adalahBUMDyangberasal dariperubahanstatusPerusahaan Daerah MainawaButon yang seluruhmodalnyadimiliki olehPemerintah Daerahdan tidak terbagi atassaham. 10. .Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam11 DewanPengawasadalahorganPerumda MainawaButon yang bertugasmelakukanpengawasandanmemberikan nasihatkepadadireksidalammenjalankankegiatan pengurusanperusahaan. DireksiadalahorganPerumda MainawaButonyang bertanggungjawabterhadappengurusan perusahaanumum daerahuntuk kepentingandantujuanperusahaanumum daerah,sertamewakiliperusahaanumumdaerahbaikdi dalammaupundiluarpengadilansesuaidenganketentuan anggarandasar. DirekturUtamaadalah DirekturUtama Perumda Mainawa Buton. Direktur adalah Direktur Perumda Mainawa Buton. KepemilikanKekayaanDaerah YangDipisahkanPada PerusahaanUmumDaerahyang selanjutnyadisingkatKPM adalah organperusahaanumumdaerah yangmemegang kekuasaantertinggidalamperusahaanumumdaerahdan memegangsegalakewenanganyangtidakdiserahkan kepadaDireksi atauDewanPengawas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perumda Mainawa Buton didirikan dengan maksud dan tujuan untuk: a. b. C.

(1)memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III

PENDIRIAN, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Mainawa Buton ditetapkan menjadi Perumda Mainawa Buton.

(2)()
(1))
(1)2) PeralihanstatusbadanhukummenjadiPerumda sebagaimana dimaksudpadaayat(1)meliputipula kepemilikanatasasetdan/atauhubunganhukumyang terjadiatasnamaPerusahaanDaerahMainawaButon. Atasdasarpengalihanstatusbadanhukumsebagaimana dimaksudpadaayat(1),Perumda MainawaButonsebagai BUMDberhakmelakukan usaha-usahaberdasarkan Peraturan Daerahini. BagianKedua TempatKedudukandanWilayahKerja Pasal 4 Perumda MainawaButonberkedudukandanberkantor pusatdiPasarwajo. WilayahkerjaPerumda MainawaButonberadadiDaerah dandapatmelakukanusahadiluarDaerahsesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan. BagianKetiga RuangLingkupKegiatanUsaha Pasal 5 Perumda MainawaButondapatmelakukankegiatanusaha meliputi: a.jasadalamartiluas; b.pertaniandanperkebunan; c.perikanan; d.kehutanan; e.pertambangandanenergi; f.properti; g.perdagangan; h.peridustrian; i.transportasi; dan j.melakukanusahalainsepanjangtidakbertentangan denganPancasila,peraturanperundang-undangan, ketertibanumum,dan/ataukesusilaan. Dalam melakukankegiatanusahasebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Mainawa Buton dapat melakukan:
1. a.kerja sama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, badan usaha dan swasta;
2. b.diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; dan
3. c.pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
(3)Pelaksanaankegiatanusahasebagaimanadimaksudpada
(1)
(2)@3
(4)
(1)ayat(2)dapatdilakukanolehPerumda MainawaButon denganpersetujuanBupatiselakuKPMsesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan.

BAB IV

MODAL DASAR

Pasal 6

ModaldasarPerumdaMainawaButonseluruhnya merupakankekayaan Pemerintah Daerahyangdipisahkan sebagaipenyertaan modalPemerintahDaerah. Modaldasarsebagaimana dimaksudpadaayat(1) merupakanmodalawalyangtelahdisertakan padasaat pembentukanPerusahaanDaerahMainawaButon,berupa uangdanbarang,meliputi: a.UangTunai,sebesarRp.1.000.000.000,-(SatuMilyar Rupiah);dan b.BarangberupaTanahdanBangunan,terletakdiJalan BalaiKotaPasarwajoyangnilaiasetnya akan ditetapkan kemudiandenganKeputusanBupati. ModaldasarPerumdaMainawaButonsebagaimana dimaksudpadaayat(1)dapatditambahataudikurangioleh PemerintahDaerah denganpersetujuanDPRDyang dituangkandalam PeraturanDaerahtentangPenambahan Penyertaan ModalPemerintahDaerah. Penambahanpenyertaan modalPemerintahDaerah sebagaimana dimaksudpadaayat(3)dapatdilaksanakan setelah: a.adanyalaporanpertanggungjawabanmodaldasar sebagaimana dimaksudpadaayat(2);

b.dilakukan analisisi investasi; dan
c.tersedianya rencana bisnis Perumda Mainawa Buton.

BAB V

SUMBER PENERIMAAN

Pasal 7

Sumber penerimaan Perumda Mainawa Buton terdiri dari:

a.penerimaan dari pengelolaan dan pemberdayaan Unit Kerja; penerimaan jasa administrasi; penerimaan hasil usaha pusat Distributor; penerimaan hasil usaha ritel; hasil kerja sama; moeaogpenyertaan modal Daerah;
g.hibah; h.pendapatanpenyelenggaraanusahajasalainnya;dan/ atau i.pendapatanlainyangsah.

(2)Dalammengelolasumber penerimaansebagaimana dimaksudpadaayat(1)dapatdilakukandengansistem transaksi non-tunai.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenai pelaksanaansistem transaksinon-tunaisebagaimana dimaksudpadaayat(2) ditetapkanolehDireksi.

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Organ Perumda Mainawa, terdiri dari:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Pasal 9

(1)DalamrangkapengembanganusahaPerumda Mainawa Buton,KPMbersamaDewan PengawasdanDireksi melakukanrapat.
(2)Rapatsebagaimana dimaksudpadaayat(1)terdiriatas: a.rapattahunan;
1. b.rapat persetujuan renca kerja anggaran; dan
2. c.rapat luar biasa.

Pasal 10

(1)Bupati selakuKPM sebagaimana dimaksuddalamPasal8 hurufamemilikiwewenanguntuk: a.mengangkat, memberhentikan, menetapkanjumlah keanggotaan,danpenghasilan anggotaDewan Pengawas danDireksi; b.melaksanakantugaspengawasan Perumda Mainawa Butonjika terjadikekosonganjabatan seluruh anggota Dewan Pengawas; @ c.melaksanakanpengurusanPerumda MainawaButonjika terjadikekosonganjabatanseluruhanggotaDireksidan seluruhanggotaDewanPengawas; d.menunjukpejabatdariinternalPerumda MainawaButon untukmembantupelaksanaantugaspengurusan Perumda MainawaButonsampaidenganpengangkatan anggotaDewanPengawasdananggotaDireksidefinitif; e.mengajukangugatankepengadilan terhadapanggota DewanPengawas dan/atauDireksiyang karena kesalahanataukelalaiannyamenimbulkankerugian pada Perumda MainawaButon; f.mengesahkanRencanaBisnis,RencanaKerjadan Anggaran,danLaporanTahunan Perumda Mainawa Buton; gmenetapkanbesaranpenggunaanlabaPerumda Mainawa Buton setiap tahun; h.mengesahkanDividenPerumda MainawaButonyang menjadi hak Daerah; i.memberikanpersetujuanPembentukananakperusahaan; memberikanpersetujuanpenambahanmodalyang mengakibatkan perubahankepemilikansaham Perumda dianakperusahaan;dan k.memegangsegalakewenanganyangtidakdiserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas 1.penggabungan,peleburan,pengambilalihandan pembubaran Mainawa Buton. KewenanganBupatiselakuKPMpadaPerumda Mainawa Butonsebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilaksanakan sesuaiketentuanperundang-undanganyangberlaku.

Pasal 11

DalamhalterjadikerugianPerumda MainawaButon,KPMtidak bertanggungjawabapabiladapatmembuktikan: a. b. tidakmempunyaikepentinganpribadi baiklangsungmaupun tidaklangsung; tidakterlibatdalam perbuatanmelawanhukumyang dilakukanolehPerumda MainawaButon;dan/atau tidakterlibatbaiksecaralangsungmaupuntidaklangsung menggunakankekayaanPerumda MainawaButonsecara melawan hukum.

Pasal 12

(1)Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha Perumda Mainawa Buton dilakukan oleh Dewan Pengawas.
(2)@) 4 DewanPengawassebagaimanadimaksudpadaayat(1) terdiridariusurindependendanunsurlainnyasesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan. Unsurlainnyasebagaimanadimaksudpadaayat(2)dapat terdiriataspejabatPemerintah Daerahyangtidakbertugas melaksanakanpelayananpublik DewanPengawassebagaimana dimaksudpadaayat(1) diangkatolehBupatiselakuKPM,
(5)Untukdapat diangkatsebagaiDewanPengawas sebagaimana dimaksudpadaayat(3)harusmemenuhi persyaratansebagaiberikut: a.sehatjasmanidanrohani; b.memilikikeahlian,integritas,kepemimpinan,pengalaman, jujur,perilakuyangbaikdandedikasiyangtinggiuntuk memajukandanmengembangkanperusahaan. c.memahamipenyelenggaraanpemerintahanDaerah; d.memahamimanajemenperusahaanyangberkaitan dengansalahsatufungsimanajemen; e.menyediakanwaktuyangcukupuntukmelaksanakan tugasnya, f.berijazahpalingrendahStrata1(S-1); gberusiapalingtinggi60(enampuluh)tahunpadasaat mendaftar pertamakali; h.tidakpernahdinyatakanpailit; i.tidakpernah menjadi anggotaDireksi,DewanPengawas atauKomisarisyangdinyatakanbersalahmenyebabkan badan usahayang dipimpindinyatakanpailit; j.tidaksedang menjalanisanksi pidana;dan k.tidaksedang menjadipenguruspartaipolitik,calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
(6)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota Dewan Pengawas yang diangkat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya dan/atau Direksi dan/atau KPM sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
(7)Dalam hal setelah pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dimaksud batal demi hukum

Pasal 13

(1)Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui seleksi.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.uji kelayakan dan kepatutan; dan C. wawancara akhir.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…