DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buton

regulasi_utama

Ringkasan

Bab IIIA Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat 1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemeri.ntah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 1 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409).
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR I TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 155), diubah sebagai berikut:

l.Ketentuan Pasa1 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan daerah;
2. b.satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019kabupaten; dan
3. c.unsur terkait lainnya - 4
(3)Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat [(2) yang terdiri dari:
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan;
2. b.satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan
3. c.unsur terkait lainnya.
(4)Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sub kepanitiaan di kecamatan sebagaimana dtmaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan Jainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan \ainnya kepada panitia pemilihan; memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
6. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
7. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(6)Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepa\a Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
2. b.mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
3. c.menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. f. . 1. - 5
(7)Pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat didelegasikan kepada Desa.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan asal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. {2) Pemilihan Kepala Desa antar musyawarahDesa dibebankan pendapatan dan belanja desa.
(3)Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

3.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa 23

(1)Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari keanggotaannya sebagai Anggota BPD setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon.
(2)Tugas Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh anggota BPD lainnya.
(3)Apabila terdapat kekosongan jabatan anggota BPD akibat adanya pengunduran diri dan/atau diberhentikan sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengisian keanggotaan BPD sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. waktu melalui pada anggaran - 6

4.Diantara BAB 111 dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB ILA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
5.Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 8 (delapan) Pasal baru yakni Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D Pasal 48E, Pasal 48F, Pasal 48G dan Pasal 48H , yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

( 1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat ce\cius);
2. b.penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
3. c.tempat sampah tertutup di TpS untuk pembuangan sa.rung tangan sekali pakai;
4. d.tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
5. e.menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
6. f.penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan airmengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
7. g.panitia dan pemilih membawa alat tulis masing- • masmg;
8. h.melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan; penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan • 1. J.
9. k.protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 48

Protokol kesehatan untuk tahap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikhususkan dalam pembentukan Panit:ia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 48C

(1)Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
2. b.pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi: 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama; 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/ atau media sosial; 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 {lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa; 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan - 8 6) Calon atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
(3)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat [(2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
(4)Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh: hadirtidak dibuat dalam unsur yang pada ayat (4) , terdapat dimaksud ha! f. sebagaimana berita acara.
1. a.Calon, b Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
2. c.l (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
3. d.1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
4. e.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan l (satu) orang perwaki\an masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
(5)Dalam

Pasal 48D

( 1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutansuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanime meliputi:

a.melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
b.tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
c.menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
d.pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat dudu k dengan memperhatikan penerapan jaga jarak; - 9
e.bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
f.berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

(2)Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
1. a.Calon dan didampingi 1 orang saksi;
2. b.Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. c.BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
4. d.I (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Ka bu paten;
5. e.(satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
6. f.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemarnpuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
7. g.1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
(3)Dalam hal terdapat sebagaimana dimaksud berita acara.
(4)Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
(5)Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
1. a.Calon Kepala Desa Terpilih bersama I (satu) orang pendamping;
2. b.forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
3. c.camat;
4. d.perangkat acara; dan
5. e.undangan lainnya.
(6)Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 48E

(1)Calon, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A sampai dengan Pasal 480 dikenai sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertu \is I; unsur yang tidak hadir pada ayat (2), dibuat dalam - 1 0
3. c.teguran tertulis II; dan
4. d.diskualifikasi.
(3)Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
(4)Sanksi teguran \isan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
(5)Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(6)Sanksi teguran tertulis 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
(7)Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d dikenakan kepada Calon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 20 19. Pasal 48F Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan. Pasal 48G
(1)Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
2. b.laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih. - 1 1 - Pasal 48H Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 48A sampai dengan Pasal 48G berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden. Pasal Il Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 23 far; 2021 BUPATI IUTON, • - 1 1 Pasal 48H Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A sampai dengan Pasal 48G berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 23 Februari 2021 BUPATI BUTON, Cap/ttd LABAKRY Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 23 rbra, 2021 SEKRETARIS ·AERAH KABUPATEN EUTON, ODE ILFAR DJAFAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR./69 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVJNSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 5/29/2021 - 1 2 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Regulasi tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Buton sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemilihan Kepala Desa, sebagai pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2 0 1 4 ten tang Pemilihan Kepala Desa. Namun dalam perkembangannya, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan yang jelas mengenai bentuk dan tata cara pemilihan kepala desa di masa bencana nonalam Corona Virus Disiase 2019, mulai tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan, dan pelantikan kepala Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. • - 1 3 H u r u fb Yang dimaksud dengan unsur forum koordinasi pimpinan daerah" adalah Bupati, pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Oaerah. Huruf c Yang dimaksud dengan "unsur terkait lainnya adalah OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton yang terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Angka 2 Pasal 6 Ayat ( 1 ) Yang dimaksud dengan "biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" adalah Bantuan biaya yang bersifat umum. Ayat (2) Yang dimaksud dengan biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa" adalah biaya yang sumber pendanaannya melaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 23

Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5

Pasal 48A

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…